Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PFIZER INDONESIA

AMIR DJOEWITO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

danBanding, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak, JI.

Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanOrang Pribadi tanggal 11 Oktober 2004 Nomor : 00036/205/02/611/04Tahun pajak 2002 atas nama Amir Djoewito, alamat Jalan TembaanTengah Blok A1 Surabaya NPWP : 07.079.496.1611.000.Dengan perincian sebagai berikut Uraian Penghasilan PPh Terutang/ Kredit Pajak Sanksi Jumlah PajakKena Pajak Pokok Pajak (Rp) Administrasi yang kurang(Rp) (Rp) (Rp) (Lebih) bayar(Rp)Semula 797.120.000 245.242.000 225.622.640 470.846.640Ditambah(Dikurangi)Menjadi

atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2002 Nomor :00036/205/02 /611/04.Bahwa keputusan Terbanding yang menetapkan menolak keberatan WajibPajak dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Orang Pribadi tanggal 11 Oktober 2004 Nomor00036/205/02/611/04 Tahun Pajak 2002 tidak sesuai dengan pernyataancukup alasan untuk mempertimbangkan keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun

Pajak Surabaya Sukomanunggaldengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN31/WPJ.11KP.0104/2004, sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng melakukanpemeriksaan sesudahnya yaitu dengan Surat Perintah pemeriksaan PajakNomor : Prin.15/WPJ.11/KP.0904/2004.Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding sesuai dengan kewenangan,tanggal surat perintah dan tidak adanya pembatalan Surat PerintahPemeriksaan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak SurabayaSukomanunggal maka yang legitimate dalam memeriksa

Alasan FormalBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMITH TOOL INDONESIA

Pajak berikutnya (yaitu Masa Pajak Januari 2008);bahwa pada kenyataannya, Pemohon Banding tidak mengkompensasikankelebihan pajak akibat dari Pembetulan ke 1 SPT Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2007 ke SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMasa Januari 2008.

Pemohon Banding telah mengkompensasikan kelebihanpajak sehubungan dengan Pembetulan ke1 SPT Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2007 tersebut langsung ke SPT Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Pebruari 2008.

Dengan demikian seharusnya tidak adakoreksi negatif atas SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008karena kompensasi kelebihan pajak dari Pembetulan ke1 SPT PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 telah dikompensasikan diSPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2008;b.

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari 2008 Nomor:00158/407/08/055/09 tanggal 20 Oktober 2009, atas nama : PT.

Kelebihan pembayaran PPN pada Masa Pajak akhirTahun Pajak yang tidak dimintakan pengembalian (restitusi) dapatdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.B.

MITRA SAHABAT SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AMAN JAYA PERDANA

Latar Belakang/Kronologis Permohonan Banding;Bahwa Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun PajakFebuari 2007 Nomor 00042/207/07/322/10 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp2.620.088.822,00 sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Febuari2007 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah Kurang Bayar sebesar Rp461.701.468,00;Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar

yang diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilaimerupakan produk akhir dari rangkaian proses pemeriksaan.

dapatdiperlakuan sama kepada Wajib Pajak lainnya.

yang belum dilaporkan PKPPenjual tersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkansebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan Penjelasannya,maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.41999/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 6Desember 2012 tersebut harusdibatalkan;V.

DIREKTUR JENDERAL PAJAKVS PT. FORESTALESTARI DWIKARYA;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS

PUTUSANNomor 1291/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 4531/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT.

Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00596/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 September2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 1 dari 7 halaman.

Pajak Nomor KEP00596/KEB/WPJ.19/2016tanggal 19 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei2011 Nomor 00008/204/11/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama:PT Pindo Deli Pulp and Papermills, NPWP 01.001.855.4092.000,beralamat di: Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00596/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 September 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2011Nomor 00008/204/11/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atasnama PT Pindo Deli Pulp And Papermills, NPWP01.00.855.4092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara2 Lantai 9, Jl. M.H.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00596/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 September2016 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2011 Nomor:00008/204/11/092/15

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FRISIAN FLAG INDONESIA;

PUTUSANNomor 1130/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4168/PJ/2017, tanggal 8 November 2017, dan

Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00092/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 22 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00007/204/13/092/14, tanggal30 Desember 2014, atas nama PT Frisian Flag Indonesia, NPWP01.000.168.3092.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km.5, Pasar Rebo,Jakarta Timur 13760 sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26yang masih harus (lebih) dibayar

menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp44.767.091.766,00Pajak Terutang Rp 2.842.050.046,00Kredit Pajak Rp 2.842.050.046,00PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00092/KEB/WP4J.19/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentangkeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2013 Nomor 00007/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014,atas nama: PT Frisian Flag Indonesia, NPWP01.000.168.3092.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km.5,Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga

yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00092/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 22Maret 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2013 Nomor00007/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.168.3092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK MEGA Tbk

Putusan Nomor 1375/B/PK/PJK/2016Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas diterbitkansehubungan dengan hasil pemeriksaan atas Tahun Pajak 2008 yangmenyatakan sebagai berikut: Nomor Uraian Menurut Terbanding (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 1.827.873.97382 PPh Pasal 26 yang terutang 357.958.5213 Kredit Pajak: Setoran Masa 180.980.1954 Pajak yang kurang bayar (23) 176.978.3265 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 84.949.5966 Jumlah PPh yg masih harus dibayar

membatalkan koreksi Terbanding di atas;Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding:Bahwa berdasarkan uraian dan datadata tersebut di atas, perhitungan PPhPasal 26 Masa/Tahun Pajak Januari 2008 yang kurang dibayar seharusnyaadalah sebagai berikut: M Ditambah /No Uraian enurut (Dikurangi) Menurut PemohonTerbanding (Rp) (Rp) Banding (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 1.827.873.973 0 1.827.873.9732 Pajak Pengbasilan (PPh) Terutang 357.958.5211 (175.171.125) 182.787.3963 Kredit Pajak 180.980.195 0 180.980.1954

Putusan Nomor 1375/B/PK/PJK/2016Masa Pajak Januari 2008 atas nama: PI Bank Mega Tbk. NPWP:01.108.045.4091.000 alamat: Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean 12 14A, Jakarta 12970, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.827.873.973,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 182.787.396,00Kredit Pajak: b. Setoran masa Rp 180.980.195,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp ~~ 1.807.201,00Sanksi Administrasi: a.

Oleh karenaitu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63159/PP/M.VIB/13/2015tanggal 13 Agustus 2015 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.63159/PP/M.VIB/13/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP916/WPJ.19/2013 tanggal 16 Juli 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00020/204/08/091/

12 tanggal 30 April 2012 Masa Pajak Januari 2008 atasHalaman 21 dari 23 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR

dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon untuk MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, sertamenyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat KeputusanTerbanding Nomor KEP00119/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiHalaman 1 dari 8 halaman.

Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012Nomor 00030/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PT CahayaSakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001, beralamat di Jalan PB.Sudirman No 100, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.494.949.089,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 149.494.908,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 149.494.908,00RpPPN Kurang/(Lebih) Bayar0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00119/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentangHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 145/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 Nomor00030/207/12/ 646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PTCahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001,beralamat di Jalan PB.

yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00119/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 Nomor:00030/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.305.155.0646.001, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 sebesar Rp1.494.949.089,00;Halaman 4 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FARINDA BERSAUDARA;

Parman kav. 28, Tanjung Duren Selatan,Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470), dengan perhitungan sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 6.501.068.980Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp. 650.106.898Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 619.197.327Lainlain Rp. 3.004.944.609Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 3.624.141.936Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp. (2.974.035.038)Kelebinan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Rp. 2.974.035.038Masa Pajak berikutnyaPPN yang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00054/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 27 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor: 00067/207/11/725/15 tanggal 12 Februari 2015, atasnama PT. Farinda Bersaudara, NPWP: 01.833.401.1725.000,Jenis Usaha: Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di JI. KH.Dewantara No. 59 RT.26 Melak Ulu, Melak, Kab.

, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00054/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 27 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00067/207/11/725/15 tanggal 12 Februari 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.833.401.1725.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp619.197.327,00yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh TermohonPeninjauan Kembali untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalamrangka perolehan Tandan Buah Segar (TBS), yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan

Pengenaan Pajak Rp. 6.501.068.980Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp. 650.106.898Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 619.197.327Lainlain Rp. 3.004.944.609Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 3.624.141.936Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebin) bayar Rp.(2.974.035.038)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaHalaman 6 dari 8 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

MI BERAU B.V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Pajakmengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding dan menyatakanbahwa:Bahwa pembayaran bonus yang dibayarkan kepada pemerintahmerupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan dapat dikurangkanunuk menghitung penghasilan kena pajak; danBahwa harus dilakukan revisi perhitungan pajak yang dilakukan olehTerbanding dan kemudian merevisi perhitungan tersebut menjadi sebagaiberikut: Uraian (USD)Penghasilan Kena Pajak 26,855, 709.11Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 9,399,498.19Kredit Pajak 9,399,498.19PPh

tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00003/216/11/081/14Halaman 2 dari 11 halaman.

/2017tanggal 23 Mei 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 83941/PP/M.VIA/15/2017 tanggal 23 Mei 2017;DENGAN MENGADILI SENDIRI:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00078/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2011

dan (b) Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 NomorHalaman 4 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 427 /B/PK/Pjk/2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00003/216/11/081/14 tanggal26 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.410.132.1081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

GHIM LI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

0.00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87372/PP/M.IB/15/2017, tanggal 4 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP274/WPJ.02/2015 tanggal 12 Maret2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Nomor

yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari2018;Halaman 2 dari 8 halaman.

Untuk membatalkan, mencabut, dan/atau mengubah PutusanPengadilan Pajak 87372 atas koreksi pendapatan terhitung sebesarUSD2.735.980; dan3.

Pajak Nihil (SKPN) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2006, Nomor: 00018/ 506/06/217/13, tanggal 20Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.437.547.9217.000, adalah sudah tepat dan benar, denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2090/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar USDO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Neto USD 1,997,662.00Kompensasi Kerugian USD 1,997,662.00Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Jumlah PPh Terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh yang Kurang/Lebih Dibayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI;

PUTUSANNomor 1010/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU657/PJ./2016, tanggal 22 Februari 2016;Pemohon

Putusan Nomor 1010/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65961/PP/M.VIIIA/16/2015, tanggal 23 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1167/WPJ.19/2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2011 Nomor 00284/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1167/WPJ.19/2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00284/207/11/051/13, tanggal 24 Juni 2013, atas nama PT PerkebunanNusantara Xl, NPWP 01.061.132.5051.000, Jenis Usaha:Perkebunan Tebu, beralamat di Jalan Merak Nomor 1 SurabayaHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1167/WPJ.19/2014, tanggal 9 Juni2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00284

menghasilkan Tandan BuahSegar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP)Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN,kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolahmenjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakanBarang Kena Pajak.

Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Pengadilan Pajak yang berbunyi:"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa danmemutus Sengketa Pajak"..

Ketentuanketentuan tersebut dikutip sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) huruf (b):(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:b. impor Barang Kena Pajak;Penjelasan Pasal 11 ayat (1):"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi padasaat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipunpembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belumsepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak..."

PPN danPPnBM) menyatakan:Pasal 11*(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:a. penyerahan Barang Kena Pajak;b.

BarangKena Pajak.

;Bahwa Pasal 3 ayat (3) UndangUndang KUP menyatakan:Pasal 3(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (duapuluh) hari setelah akhir Masa Pajak;b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanWajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulansetelah akhir Tahun Pajak; atauc. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanWajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelahakhir Tahun Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk;

XIB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1998/WPJ.19/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas

XIB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1998/WPJ.19/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak bBerwujud~ dari Luar Daerah Pabean Nomor00002/367/10/091/14 tanggal

12 Agustus 2014 Masa Pajak Februari 2010Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1998/WPJ.19/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai dengan membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dariLuar Daerah Pabean Nomor 00002/367/10/091/14 tanggal 12Agustus 2014 Masa Pajak Februari 2010 sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo yangtelah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukumoleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis HakimAgung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karenapenerbitan beschikking oleh Sdr.

Impor Barang Kena Pajak;Penjelasan Pasal 11 ayat (1):"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah menganut prinsipakrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saatpenyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak meskipun pembayaran atas penyerahantersebut belum diterima atau belum sepenuhnyaditerima atau pada saat impor Barang Kena Pajak...;"Halaman 5 dari 47 halaman.

badan peradilan yang melaksanakan kekuasaankehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yangmencari keadilan terhadap Sengketa Pajak";b.

Pajak atau setidakHalaman 27 dari 47 halaman.

Impor Barang Kena Pajak; D3.1.4 Bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang PPNdan PPnBM menyatakan "Pemungutan Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganutprinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saatpenyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajakmeskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belumditerima atau belum sepenhnya diterima atau pada saatimpor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untukHalaman 29 dari 47 halaman.

Barang Kena Pajak.

KERASAAN INDONESIAVS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO);

Putusan Nomor 909/B/PK/Pjk/2018Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak dan STP Masa Pajak Juni 2015;Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sebenarnya,peraturanperaturan perpajakan yang berlaku dan untuk mendapatkanpersamaan hak, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim dapatmenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat atas Surat KeputusanPengurangan Ketetapan Pajak dan STP Masa Pajak Juni 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 18 Agustus 2016;Menimbang

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put80686/PP/M.VIB/99/2017, tanggal 2 Februari 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02288/NKEB/WP4J.19/2016tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak nomor: 00074/106/15/051/15 tanggal 30 November 2015 MasaPajak

Juni 2015 atas nama PT Dirgantara Indonesia (Persero), NPWP:01.002.132.7051.000, beralamat di Jalan Pajajaran No. 154, HuseinSastranegara Cicendo Kota Bandung 40174, Jawa Barat, sehinggaperhitungan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhnadap Keputusan TergugatNomor: KEP02288/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni2015 Nomor

/Pokok Pajak yang harus dibayar 5 0.00USSanksi Administrasi 5 0.00. . .