Hal ini berarti bahwaKetentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 dirancang disusundisahkan dengan maksud menjaga obyektifitas sertaimparsialitas proses kampanye Pemilukada, sehingga sangatjelas bahwa rangkaian norma yang ada dalam Pasal 71tersebut merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepaskansatu sama lainnya, Artinya regulasi ini ditujukan agar tidakmenyebakan pengaruh kepada obyektifitas serta keadilandalam kampanye Pemilukada tersebut, sehingga rangkaianregulasi ini adalah satu larangan yang harus

Hal iniberarti hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura ini tentu Ssudahtidak mungkin berubah atau terpengaruh akibat adanya SuratKeputusan in casu, artinya SK yang diduga melanggartersebut tidak akan menggangu 9 atau~= menimbulkanketidakobyektifan dan oleh karenanya akibat hukum yangdiberlakukan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No 10Hal. 39 dari 132 Hal.

Panwas Kabupaten/Kota, PanwasKecamatan, PPL, dan Pengawas TPS ; Bahwa pihak yang berwenang melakukan tugas pengawasanpelaksanaan Pemilukada adalah lembagalembaga yangHal. 40 dari 132 Hal.

danmemperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 173ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, apabila bupati yangdiberhentikan maka wakilnya yang akan menggantikan dan dilakukanpengisian jabatan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan mengenai pemilihnan kepala daerah, bukandilakukan pemilukada ulang sebagaimana dalil Penggugat. ; .

;BahwaTERGUGAT Il INTERVENSI menolak dengan tegas dalilPENGGUGAT pada Angka 1 Halaman 3 yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Bupati Jayapura Mathius Awoitauw melakukanpenggantian 3 Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan PemerintahKabupaten Jayapura, dimana penggantian tersebut dilakukan padamasa tahapan Pemilukada sedang berlangsung.

(enam)pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BaritoTimur Nomor 14/Kpts/KPUBartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari2013 tentang Penetapan namanama Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 2018 yang memenuhi syaratsebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Barito Timur Tahun 2013, Penggugat adalah pasangan calon Bupatidan Wakil Bupati yang ikut sebagai peserta Pemilukada

tidak mempunyai hakpilih;Bahwa semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timuryang didukung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik harus mendapatpersetujuan dari Ketua dan Sekretaris Jendral (Sekjend) partai politik tersebut;Bahwa semua formulir yang disediakan oleh Tergugat harus diisi dengan benardan bertanggungjawab karena hal itu sebagai persyaratan administratif untuklolos dan tidaknya bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadipeserta dan mengikuti Pemilukada

ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) dan malah dikuatkan dengansurat keputusan tanggal 7 Februari 2013 untuk Penggugat;Bahwa Tergugat telah menetapkan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (CalonBupati) dan HSSURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai pasangan yang lolosverifikasi dan berhak ikut Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013walau pun surat keputusan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) berlaku jugakepada pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.

ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) telah mendapatkan suratkeputusan yang sah dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), namun karenaTergugat tidak cermat dan tidak profesional saat verifikasi Tergugat tetapmeloloskan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan HSSURYANSYAH(Wakil Bupati) sebagai peserta pasangan calon Pemilukada.

di Kabupaten Barito Timur Tahun2013, dan malah justru sebagai pemenang dalam PemiluKada mengalahkan parapeserta pasangan yang lainnya, dan jika Tergugat melakukan penelitianadministratif dan verifikasi yang benar dan objektif maka sudah tentu pasangantersebut tidak lolos sebagai peserta PemiluKada surat keputusan dari partaipolitik Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang cacat hukum;Bahwa sesuai Bab IV Bagian Pertama Pasal 53 ayat (2) point a, perbuatanTergugat yang meloloskan AMPERA A.Y.MEBAS

Pada pokoknya dibuatberdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi BaliNomor 495/KPTS/KPUProv016/2013, tanggal 26 Mei 2013 dan BeritaAcara Nomor494/BAA//2013, tanggal 26 Mei 2013; dan SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Provinsi Bali nomor497/KPTS/KPUProv016/2013 tertanggal 26 Mei 2013, dan telahdiperiksa di Mahkamah Konsitusi RI di Jakarta, dengan perkara Nomor:62/PHPU.DXI1/2013;Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara sengketaPHPU dalam Pemilukada Provinsi Bali dengan perkara

Ketut Sudi, dan KetutLali, bahwa pemilin yang memilin lebih dari satu kali dengan caradiwakilkan sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden,serta Pemilukada Kabupaten, dan tidak pernah dipermasalahkan.Apalagi sesuai fakta persidangan saksisaksi yang mendapat mandatdari Pemohon menandatangani Formulir Model C1KWK.KPU dan tidakada yang mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yangHalaman 14 dari 58 Putusan Nomor 98 K/TUN/2015memilin lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan

Pada pokoknya dibuat berdasarkan SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Provinsi Bali =nomor495/KPTS/KPUProv016/2013, tanggal 26 Mei 2013 dan Berita AcaraNomor494/BA/V/2013, tanggal 26 Mei 2013; dan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Bali nomor 497/KPTS/KPUProv016/2013 tertanggal 26 Mei 2013, dan telah diperiksa di MahkamahKonsitusi RI di Jakarta, dengan perkara Nomor: 62/PHPU.DXI/2013;:Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara sengketaPHPU dalam Pemilukada Provinsi Bali dengan

SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Provinsi Bali nomor497/KPTS/KPUProv016/2013 tentang Penetapan Pasangan CalonTerpilin dalam Pemilihnan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi Bali tahun 2013 tertanggal 26 Mei 2013 (Model DCKWKKPU);Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013:Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan dalam perkarasengketa PHPU dalam Pemilukada Provinsi Bali dengan perkaraNomor: 62/PHPU.DXI/2013, dan pada saat itu iuqa dinvatakanberkekuatan hukum tetapi (inkracht) karena sifat

Ketut Sudikerta sebagai Wakil Gubernur Bali MasaJabatan Tahun 20132018 adalah didasarkan pada Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia yang secara yudisial telah memutuskankeabsahan hasil PEMILUKADA Provinsi Bali Tahun 2013.

Aswin Usup, M.Sc dan Yundae,SP 4.466 7,96JUMLAH SUARA SAH 59.038 100 Berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas tersebutKPU Kabupaten Gunung Mas menerbitkan Berita Acara Nomor193/BA/KPUGM/IX/2013 tanggal 11 September 2013. PenetapanKPU Kabupaten Gunung Mas tersebut menetapkan bahwa ParaHalaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/2015. Penggugat adalah pasangan calon yang terpilin keduaberdasarkan hasil perolehan suara kepala daerah dan wakil kepaladaerah Kabupaten Gunung Mas.

Rahman H.Abidin) telah berpihak dan menyimpang dari tertib adiministrasinegara dan norma hukum mulai dari proses penetapan pasangancalon, pelaksananan Pemilukada dan pengesahan keputusan yangHalaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015dibuat oleh Tergugat sampai dengan dilaksanakannya pelantikan danpengambilan sumpah pasangan kakak dan adik sebagai Walikotadan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 2018.

Penolakanpenolakan tersebut berupa demonstrasi yangberulangulang dan ketidakpercayaan kepada hasil pemilukada yangdari awal sarat dengan pelanggaran hukum.

Abidin(incumbent/kakak dan adik) harusnya menjadi contoh yangmendorong Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untukmenyepakati RUU Pemilukada tersebut agar dapat menyelamatkankerugian negara yang lebih besar karena dapat dicontoh oleh daerahdaerah lainnya.

Abidin yangketika mengajukan ijin akan mendaftarkan diri untuk ikut sertasebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima periode2013 2018 masih selaku penyelenggara negara aktif sebagaiWalikota dan Wakil Walikota Bima 2010 2103 seharusnyamendapat peringatan/teguran untuk tidak berpasangan sebagaikakak dan adik peserta Pemilukada. Apalagi diketahui pada periode2010 2013, pengangkatan H. A. Rahman H. Abidin sebagai WakilWalikota Bima 2010 2013 yang menggantikan H. Qurais H.

Bahwa hal tersebutdisebabkan lemahnya pengawasan oleh Terbanding terhadap tertibadiministrasi negara dan norma hukum mulai dari proses penetapanpasangan calon, pelaksananan pemilukada dan pengesahan keputusansampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpahpasangan kakak dan adik sebagai Walikota dan Wakil Walikota BimaTahun 2013 2018.

,MH. berpasangan dengan A.Massalinri Lathief, S.Sossebagai pasangan yang diusung oleh Partai HANURA dan meminta kepadaDKPP, KPU, dan Bawaslu Republik Indonesia untuk menghentikan prosesPemilukada Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan karena telah terjadipelanggaran kode etik dan peraturan perundangundangan Pemilukada diKabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan; DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai telah menyampaikan Surat Nomor :A/20/AC/DPC HANURA KAB.SINJAI/IL2013, Penihal: PenyampaianKeberatan

Bahwa Pemilukada adalah pesta demokrasi 5 tahun sekali yang merupakan saranapelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kotaberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah, sedangkan Pemilu mana di pelbagaitingkatan sejak dari Pemilu di RW, Desa juga merupakan sarana pelaksanaankedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Repubilk Indonesia berdasarkan

Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangancalon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan PartaiPolitik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;Dengan demikian jelaslah bahwa tidak lolosnya TERGUGAT sebagai calondalam Pemilukada Kabupaten Sinjai karena tidak memenuhi syarat yangditentukan oleh peraturan perundangundangan ;TENTANG PENUNDAAN : 7777 7002 nnn ncn nnnnceeBahwa mengingat dalildalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak berdasarhukum maka tidak ada alasan hukum

untuk dipenuhinya permohonan PARAPENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 ;Bahwa tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilukada KabupatenSinjal tidaklah terpisahkan dan maksud proses pemilihan kepala daerah seperti yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdimana dalam tata pelaksanaannya para

Tahap Persiapan Pemilihan ;Tahap Pelaksanaan pemilihan ;Tahap Penyelenggaraan Pemilihan ;Tahap Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon ;Tahap Kampanye ;a fF NMTahap Pemungutan Suara ;Bahwa ...35Bahwa dengan adanya penundaan salah satu tahapan, berarti sama denganpenundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai.

Tidak melaksanakan amanat Pasala quo Menteri dapat dikatakan melawan hukum ;Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara yang digariskan didalam Pasal 1angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 karena sekali lagi Surat Keputusan MenteriDalam Negeri berkaitan dengan proses pemilukada dan oleh karenanyadikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Negatif sesuaidengan Pasal 2 huruf g UndangUndang

prosespemilihan Kepala Daerah maka dapat dikatakan gugatan Pelawandikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yangsepenuhnya mengacu kepada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 joUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 ;Bahwa dari uraianuraian yang kami kemukakan, maka kami menegaskanbahwa Para Pelawan telah keliru mengajukan Perlawanan terhadapPenetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 136/G/2016/PTUN.JKTtanggal 23 Juni 2016 oleh karena secara jelas objek yang menjadisengketa berkaitan rangkaian Pemilukada

PLW/2016/PTUNJKTBahwa dalam keputusan objek sengketa (Keputusan Menteri DalamNegeri) merupakan Keputusan TUN memenuhi semua unsur (dalamPasal 1 angka 9);Bahwa dalam Penetapan Dismissal Ketua PTUN mengatakan objeksengketa sebagai rangkaian proses itu adalah penafsiran dan hal iniadalah perkara biasa;Bahwa Pertimbangan Ketua dalam dismissal mengenai kewenanganPTUN Ahli kurang sependapat, karena sudah merupakan penafsiranberarti bila sudah ditafsirkan berarti umum dan secara normatif tidakpas ;Bahwa Pemilukada

Jadi masalah administrasi Calon keBakal Calon, hanya saja ke PTUN umum atau khusus ;Bahwa di PTUN sudah ada, namanya tentang Beschikkingrecht danperaturan itu harus pasti tidak boleh penafsiran dan itu adalah teoritis ;Bahwa kalau dalam Keputusan Ketua DPRD menyebut dirinya sebagaiKetua DPRD tentang proses hasil Pilkada, kita harus uji unsurunsuratau kriteria jika surat itu memenuhi Pasal 1 butir 3 ya bisa jika tidakmemenuhi ya tidak bisa ;Bahwa yang bisa Ahli jelaskan tentang sengketa Pemilukada

Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Para Penggugattelah merasa tidak mendapatkan keadilan serta tidak mendapatkan kepastian hukumatas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai tersebut;Bahwa meskipun permasalahan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 ini telahmendapatkan Putusan Akhir dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PHPU.DX/2012 tertanggal 22 Mei 2012, Nomor 96/PHPU.DX/2012 tertanggal 20Desember 2012, dan yang terakhir melalui Putusan Nomor 97/PHPU.Dx/2012,namun sejatinya, Mahkamah

Pelanggaran mana dilakukan sejak proses pemilihan anggota KPUKabupaten Deiyai atau setidaktidaknya sejak dalam proses penetapan pasangancalon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012.Dengan demikian, maka adalah beralasan hukum apabila seluruh hasil dalamproses Pemilukada Kabupaten Deiyai haruslah batal demi hukum;2.

Atas hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran pertama tersebut, ParaPenggugat mengajukan Permohonan Keberatan terhadap hasil rekapitulasipenghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012, dan atasPermohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberiPutusan yang amarnya sebagai berikut:Mengadili,Menyatakan:Dalam Eksepsi:Mengabulkan Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait IT;Dalam Pokok Permohonan:Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;13.

Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil PemilukadaKabupaten Deiyai yang bertempat di lapangan sepak bola Distrik TigiKabupaten Deiyai diwarnai protesprotes dari pendukung salah satu pasangancalon, yang menghendaki Pemilukada ulang.

. & Mesak15.16.17.Pakage, A.Mpd. tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasipenghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua;Bahwa dengan terjadinya kerusuhan tersebut mengakibatkan pasangan calontermasuk Para Penggugat tidak mendapatkan salinan Berita Acarahasilrekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 PutaranKedua;Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Pasangan Calon yangterpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut (satu) atas nama