Bahwa dalam perjanjian yang telah diperbuat antara Penggugat danTergugat Perjanjian Kontrak Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012 NomorDj.1l.2/6/K.S.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012 adalah benar;4.

Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannyasebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian;Karenanya, terbukti: Judex Facti tidak menjelaskan tentang ketentuan apa saja yang telahdilanggar dalam perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; Judex Facti tidak memberikan pertimbangan tentang prosedur sepertiapa yang seharusnya diikuti dalam pekerjaan pengadaan Kitab Sucidan bukubuku Keagamaan APBN Tahun 2012; Judex Facti tidak secara teliti dan tidak

Bahwa Termohon Kasasi apabila memiliki itikad baik dalammelaksanakan Perjanjian Kontrak Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012Nomor Dj.l.2/6/KS.01.7/291/2012, tertanggal 16 Maret 2012 juncto SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran2012 Nomor Dj.l.2/6/KS.01.7/292/2012, tertanggal 16 Maret 2012 akanmemberikan penjelasan kepada BPK dengan alasan yang sah atasrekomendasi yang dikeluarkan BPK, dengan juga memperhatikan hakdan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Pengadaan

yang halal dimana ketentuan Pasal tersebutmerupakan unsur obyektif dalam sahnya perjanjian maka perjanjian yangdilakukan oleh Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah.Adalah pertimbanganpertimbangan yang tidak mempertimbangkan fakta fakta hukum dan buktibukti secara teliti dan cermat, sehingga Judex Factitelah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, dikarenakan halhalsebagai berikut:a.

Yahya Harahap di dalam Buku SegiSegi Hukum Perjanjian,halaman 12, menyatakan:apabila pada saat dibuat perjanjian prestasi semula memang benarbenar "mungkin" (mogelijk), Kemudian oleh karena sesuatu hal menjadiHalaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 3560 K/Padt./2016tidak mungkin, maka perjanjian yang seperti ini tetap sah dan berharga.Selanjutnya, masih pada Buku yang sama di halaman 17, menyatakan:Pada perjanjian yang bersifat perdata (ciciele verbintenis), melekatprinsip pemaksaan.

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perjanjianatau setidaknya kesepakatan tentang pengurusan penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil di Propinsi Jawa Tengah pada periode pengangkatantahun 2005 ;Bahwa identitas pihak dalam perjanjian

sedangkan TERGUGAT adalah seorang yangberprofesisebagai Jasa Pengurusan Penerimaan Formasi Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) dari jalur informal sesuai penawaran dan penjelasan awalTERGUGAT saat bertemu PARA PENGGUGAT dan hal mana pekerjaanTERGUGAT tersebut telah menjadi Fakta di lapangan yang telah terbuktikeberhasilannya dikarenakan TERGUGAT telah memiliki kebiasaan,keahlian, pengalaman dan korespondensi TERGUGAT kepada Pihak yangberkompeten melaksanakan Penerimaan formasi CPNS dimaksud ;Bahwa dalam perjanjian

Danapabila PENGGUGAT Il namanya tidak lolos/tidak diterima pada periodeOktober 2005 tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan dan uang yangtelah disetor akan dikembalikan utuh dan sekaligus saat pengumumanbulan Oktober 2005 ;Bahwa Penyetoran untuk kesepakatan Awal sejumlah Rp.45.000.000(empat puluh lima juta rupiah) adalah Uang PENGGUGAT disetorkan.kepada TERGUGAT sendiri dan disertai berkas kelengkapanPENGGUGAT II ;Bahwa dalam perjalanan kesepakatan tersebut ketika tanggal 25 Juli tahunHal. 2 dari

demikian pula ketika periode April 2006 pada daftar pengumumanCPNS yang lolos dan diterima ternyata nama PENGGUGAT Il juga tidaktercantum, dan ketika dikonfirmasi oleh PENGGUGAT , TERGUGATselalu menjawab mundur karena ada perubahan kebijakan dan hinggaGugatan ini disampaikan ternyata TERGUGAT juga tidak melaksanakankewajibannya sesuai kesepakatan awal ;Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannyasesuai janji yang disepakati di awal adalah merupakan bentukpengingkaran kesepakatan atau perjanjian

No. 971 K/Pdt/201110.11.kaitannya terhadap perkara ini sebenarnya adalah antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi Il dan kapasitas Termohon Kasasi hanyasebagai perantara saja ;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan buktibukti danketerangan saksisaksi yang telah diajukan di persidangan tidak ada buktiyang bisa menguatkan/mendukung dailildalil gugatan Para TermohonKasasi khususnya mengenai adanya bukti tertulis perjanjian/perikatan yangmenyatakan jika Pemohon Kasasi akan mengembalikan utuh

Dengandemikian lembaga gugatan menjadi tidak jelas, maka gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dengan membenarkan gugatanTermohon Kasasi/Terbanding/Pembanding dengan Ilembaga gugatanwanprestasi padahal antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidakpernah ada perjanjian, bahkan dalam persidangan yang terbukti adalah tentangwaris;5.

Bahwa dalam perkara a quo telah terbukti secara sah melalui pembuktiandi Pengadilan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian ataupunbentuk perikatan lainnya yang mewajibkan Pemohon Kasasi untukmembayar hutang kepada Termohon Kasasi. Adapun hubungan antaraPemohon Kasasi dan Pewaris (suami ayah) Para Termohon Kasasi adalahsebatas hubungan kerja, bukan hubungan hutangpiutang.

No 2560 K/Pdt/201 1Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terggugat di muka persidanganPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah suami isteri yang sahmenurut hukum;Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009, Penggugat menerima surat dariTergugat Nomor. 0397/MLCI/C/II/2009, yang berisi tentang peringatan (pertama)tantang tagihan angsuran pembayaran yang telah jatuh tempo sehubungandengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 01113/8/1801 MCO8Ctanggal 24

September 2008 atas satu unit kendaraan dengan data sebagaiberikut:e Merek/Type : Toyota Kijang Innova VI;e Nomor Rangka : NHVXS 436454000676;e No.Mesin : ZKD9273747;e No.Polisi : BK316 CC;e Warna : Hitam met;Bahwa Penggugat sangat terkejut sekali ketika mengetahui mobil ToyotaKijang Innova sebagaimana spesifikasi disebutkan di atas adalah dijadikanmenjadi objek "Perjanjian Konsumen" yakni dijadikan menjadi jaminan hutangTergugat II;Bahwa mobil Toyota Kijang Innova VI tersebut adalah milik dan atas

Menyatakan perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 011138/1801/MCO8C tertanggal 24 September 2008, atas satu unit kendaraan karenatidak disetujui oleh Penggugat maka batal demi hukum;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng agarmengembalikan segala suratsurat yang berhubungan dengan mobil milikPenggugat tersebut kepada Penggugat tanpa sesuatu beban apapun;6.

Pengadilan Tinggi Medan hanya menyatakanpertimbangan Pengadilan Negeri telah benar, maka Pengadilan Tinggi denganserta merta mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Medan;Judex Facti salah menerapkan hukum dalam beracara perdata;Bahwa sejak semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telahmembantah bahwa dalam surat Perjanjian Pembiayaan antara TermohonKasasi dengan Termohon Kasasi II telah dengan tegas menyatakan tidakpernah menandatanganinya khusus untuk menjaminkan Mobil Toyota KijangInova

Saksi juga mengetahui bahwaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merasa Buku Pemilikan KendaraanBermotor (BPKB)nya hilang, tetapi ternyata telah di leasingkan oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;Menurut UndangUndang, menjaminkan/meleasingkan yang bukanmiliknya demi hukum batal, karena itu Perjanjian Leasing (Pembiayaan) yangdimaksud dalam bukti T.1.1 tidak mempunyai kekuatan hukum;Judex Facti lalai dalam mengambil keputusan yang menolak gugatanPenggugat.

kriditnya telah dicairkan kepadaTergugat dan kridit tersebut telah dilunaskan oleh Tergugat I;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mempergunakan fasilitaskridit dari Turut Tergugat A secara bersama antara Penggugat denganTergugat sesuai perjanjian tanggal 19 September 2014 adalahperbuatan ingkar janjiAwanprestasi;Halaman 2 dari 12 hal. Put.

Penggugat/Adasiarti sesuai dengan perjanjian tanggal 19 September 2014 adalahperbuatan ingkar janji/wanprestasi;Menghukum Tergugat untuk membalikan namakan kembali Sertifikat HakMilik Nomor 95/2010 SU tanggal 11 Juni 2010 Nomor 11/2010 dari namaTergugat kepada nama Penggugat;Halaman 5 dari 12 hal.

antara Penggugat dengan Tergugat tanggal19 September 2014 Legalisasi Nomor 1545 /Legalisasi /2014 oleh NotarisAflinda, S.H., tanggal 19 September 2014;Menyatakan Akta Jual beli Nomor 168/2014 antara Penggugat denganTergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 95/2010 SU tanggal 11 Juni2010 Nomor 11/2010 adalah tindak lanjutnya dari surat perjanjian tanggal19 September 2014 untuk balik nama dari Penggugat kepada Tergugat ;Halaman 6 dari 12 hal.

Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak terbukti telahmelakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tanggal 19 September2014 antara Derianto dengan Adasiarti;3.

Nomor 3385 K/Pdt/2019Bahwa Penggugat dengan Tergugat setuju dibuat perjanjian tanggal 19September 2014 yang inti perjanjian dimaksud yaitu setelah kreditTergugat di Bank lunas/selesai maka SHM Nomor 95/2010 Surat Ukurtanggal 11 Juni 2010 Nomor 11/2010 yang dibaliknamakan tersebutkembali balik nama atas nama Penggugat dan SHM Nomor 95/2010 SuratUkur tanggal 11 Juni 2010 Nomor 11/2010 dikembalikan pada Penggugatsehingga Penggugat tidak rugi nantinya;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mempergunakanfasilitas

Hal ini telahPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi laksanakan sejak lama dan telahmendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan kredit kepada TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang dituangkan dalam Akta PerjanjianMembuka Kredit Nomor 69, tanggal 24 September 1991 berikut perubahanperubahannya yang terakhir dengan Akta Addendum Perjanjian MembukaKredit Nomor 126 tanggal 29 Februari

Membuka Kredit Nomor 69 tanggal 24September 1991 berikut perubahanperubahannya yang terakhir dengan AktaAddendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor 126, tanggal 29 Februari 2008;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasiterhadap Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 69, tanggal 24 September1991 berikut perubahanperubahannya yang terkahir dengan Akta AddendumPerjanjian Membuka Kredit Nomor 126, tanggal 29 Februari 2008;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayartunggakan

Menyatakan sah Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 69, tanggal24 September 1991 berikut perubahperubahannya yang terakhirdengan akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor 126, tanggal29 Februari 2008;3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahwanprestasi terhadap Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 69,tanggal 24 September 1991 berikut perubahperubahannya yangterakhir dengan akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit, Nomor126, tanggal 29 Februari 2008;4.

Menyatakan sah Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 69, tanggal24 September 1991 berikut perubahperubahannya yang terakhirHalaman 31 dari 44 hal. Put. Nomor 181 PK/Pdt/2016dengan akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor 126,tanggal 29 Februari 2008;3.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahwanprestasi terhadap Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 69,tanggal 24 September 1991 berikut perubahperubahannya yangterakhir dengan akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit, Nomor126, tanggal 29 Februari 2008;4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayar tunggakan pokok fasilitas kredit per 31 Januari 2011,sebesar Rp5.485.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluhlima juta rupiah);5.

No. 2380 K/Pdt/2011Menyatakan Perjanjian Sewa Beli antara Turut Tergugat dan Tergugatyang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat Il (Notaris/Andy Hartanto, SH.

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan diProyek Perumahan Citraraya Surabaya Nomor 0173/0227/GV2/GAV/X/08, tanggal 21 Oktober 2008 ;Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2380 K/Pdt/20112.3. Akta Perjanjian Sewa Beli Nomor : 1076/L/V/2009 tanggal 9 Januari 2009yang dibuat di hadapan Turut Tergugat2, dimana kedua surat tersebutmerupakan obyek yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat ;3.

Buktibukti tanda terima juga selalu ditandatangani olehTergugat sendiri dan bukan oleh Penggugat, artinya seluruh perjanjian yangterkait dengan jual beli atas rumah obyek sengketa di atas tidak pernahmelibatkan Penggugat. Sehingga berdasar ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan di proyekHal. 6 dari 18 hal. Put.

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Penggugat dalam petitumnyameminta pengembalian uang tersebut diatas dan Tergugat dan bukanmalah mengajukan tuntutan pembatalan atas perjanjian pengikatan jual belitanah dan bangunan di proyek Perumahan Citraraya Surabaya Nomor0173/0227/GV2/GAV/X/08 tanggal 21 Oktober 2008 dan Perjanjian SewaBeli pada tanggal 9 Januari 2009 yang dilegalisasi Nomor 1076/L//2009tanggal 9 Januari 2009 ;7.

Sehinggapenguasaan pihak Tergugat adalah sah ;Bahwa Penggugat bukan yang membuat perjanjian pengikatan jual belitanah dan bangunan Nomor 0173/0227/GV2/GAV/X/08 tanggal 21Oktober 2008 dan Perjanjian Sewa Beli pada tanggal 9 Januari 2009yang dilegalisir oleh Notaris J. Andy Hartanto, SH.,MH. Tanggal 9Januari 2009 Nomor 1076/L/I/ 2009 ;Hal. 16 dari 18 hal. Put.

Menyatakan perjanjian hutang piutang sejumlah Rp450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana Penggugat selaku krediturdan Tergugat selaku debitur adalah sah;5. Menyatakan perjanjian tambahan berupa Kuasa Untuk MenjaminkanNomor 13 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat secara notariil di hadapanA. Kohar, S.H. selaku Notaris adalah sah;6.

Menyatakan perjanjian hutang piutang sejumlah Rp412.000.000,00(empat ratus dua belas juta rupiah) dimana Penggugat selaku krediturdan Tergugat selaku debitur adalah sah;10115. Menyatakan perjanjian tambahan berupa kuasa untuk menjaminkanNomor 13 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat secara notariil dihadapan A.Kohar, S.H., selaku Notaris adalah sah;.

pokoknya yang memuatjumlah hutang yang dijamin;Kuasa untuk menjaminkan adalah perjanjian accessoir (accessoireverbintenis) atau perjanjian pelengkap/tambahan atau turutan terhadapperjanjian pokok/utama (hoofdverbintenis);Kuasa Untuk Menjaminkan tidak dapat berdiri sendiri dan tidak berlakutanpa adanya perjanjian pokok;Dari redaksi dan ketentuanketentuan yang tercantum pada akta KuasaUntuk Menjaminkan (bukti P2) jelas tercantum bahwa kuasa diberikanuntuk kepentingan mendapatkan kredit pada Bank Pemerintah

Bahwa dengan menyatakan sah perjanjian tambahan berupa KuasaUntuk Menjaminkan (bukti P2) sebagaimana amar Nomor 5 Putusana quo, yang berbunyi:Menyatakan perjanjian tambahan berupa kuasa untuk menjaminkanNomor 13 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat secara notariil dihadapan A.Kohar, S.H. selaku notaris adalah sah;(vide: Halaman 28 Putusan a quo);Maka Majelis Hakim dalam putusan a quo telah melanggar ketentuanUndangUndang Hak Tanggungan khususnya Pasal 15 ayat (1), karenaKuasa Untuk Menjaminkan tidak

/nilai perjanjian sebesar Rp193.800.000,00disamakan dengan objek gugatan sebesar Rp450.000.000,00;Hal. 33 dari 52 hal.

No.42 PK/Pdt/2007kan kesempatan serta kondisi yang ada dalam perusahaan untukmengadakan pinjam meminjam uang dengan bunga berbunga denganpihak luar demi kepentingan pribadi, dan supaya lebih dapat dipercaya/meyakinkan pihak kreditur/Terlawan , maka dipakainya cap/stempelperusahaan Pelawan supaya kelihatan bahwa seolaholah yangmembuat perjanjian tersebut adalah perusahaan P.T.

No.42 PK/Pdt/2007kan maupun meminta izin Pelawan sebagai Direktur Utama sekaliguspemilik perusahaan maupun tidak ada persetujuan dari semuapengurus perusahaan lainnya saat itu, dengan demikian perbuatanTerlawan II jelas telah menyalahi aturan yang telah disyaratkan dalamPasal 11 ad.c dan d Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat di depanNotaris Sastro Kosasih, S.H., sehingga perjanjian hutang piutangantara Terlawan dengan Terlawan II tersebut tidak mengikat kepadapihak ketiga manapun, termasuk Pelawan

Bintang Jasa Tirta, sehingga dapat mengangkat kembailisemua sita jaminan maupun sita eksekusi yang masih membebanitanah dan bangunan dimaksud, termasuk hutang bunga berbungayang dipraktekkan selama ini harus dicabut kembali agar tidakmembebani perusahaan Pelawan ;bahwa seharusnya Terlawan patut menduga dari semulabahwa hutang/uang yang diberikan kepada Terlawan II itu tidak akanditanggung/dibebankan ke perusahaan Pelawan, karena pinjaman itubersifat pribadi, walaupun tanda terima/perjanjian tersebut

laporan/tuduhan Terlawan kepada TurutTerlawan II, bahwa Turut Terlawan II telah melakukan tindak pidanapemberitahuan palsu kepada penguasa tentang seseorang, sehinggakehormatan dan nama baiknya terganggu tidak terbukti sama sekali,dengan demikian bukti yang dipakai oleh Terlawan dalam perkaraNo.88/Pdt.G/1988/PN.Bpp. dengan sendirinya menjadi gugur dan tidakmempunyai kekuatan pembuktian lagi, demikian pula dengan isiputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.330/Pdt.G/1997/PN.Sby.yang menyatakan bahwa perjanjian

Menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh Terlawan dan Terlawan II adalah tidak sah, sehingga perjanjian tersebutharus batal demi hukum dengan segala akibatnya atau setidaktidaknya dapat dibatalkan ;2. Menyatakan kalaupun perikatan ini dianggap sah dan berhargaoleh Pengadilan Negeri Balikpapan, maka perjanjian tersebuthanya mengikat bagi dan untuk Terlawan dan Terlawan Il saja,bukan menjadi tanggung jawab perusahaan Pelawan P.T. BintangJasa Tirta maupun para pengurusnya ;3.

Tentang Perjanjian Perdamaian (Dading) cacat hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Ilmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mangabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensidan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdimohonkan dalam gugatan rekonvensi ini;3.

Menyatakan Perjanjian Perdamaian (Dading) tanggal 21 Juni 2012 tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian (Dading) tanggal 21 Juni 2012;Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uangsebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) seketika,tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam Rekonvensi;6.

Menyatakan bahwa, Surat Perjanjian Perdamaian (Dading) yang dibuat danditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat di atas materai yangHalaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt/2018secukupnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 adalah sah danmengikat serta berharga demi hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;5.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupakekurangan pembayaran seperti yang telah disepakati dan ditentukandalam Surat Perjanjian Perdamaian (Dading) yakni sebesarRp1.170.000.000,00 dikurang Rp117.000.000,00 adalah sama denganRp1.053.000.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta rupiah) yang harusdibayarkan secara tunai oleh Para Tergugat kepada Penggugat secaratanggungrenteng;6.

Nomor 706 K/Pdt/2018belas) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian ini;Bahwa, fakta hukumnya Tergugat hanya membayar kepadaPenggugat sebanyak 18 (delapan belas) kali tepatnya penerimaan terakhir yangditerima oleh Penggugat adalah pada tanggal 18 November 2013, sehinggajumlah yang baru diterima oleh Penggugat adalah sebesar 18 x Rp6.500.000,00adalah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).

PENYEDIAAN TRANPORTASI UDARA Nomor001/MKT/P/JTU/I1/2007, tanggal 5 Februari 2007 (Bukti P1) ;Bahwa dari isi Perjanjian tersebut (Pasal 3 ayat 1)ada tertulis untuk pengangkutan penumpang dari Jogyakartamenuju.

No. 1207K/Pdt/ 2010LION AIR jenis MD9QO ;Bahwa Penggugat sangat terpukul karena ternyatapesawat yang disediakan Tergugat Tergugat jelas jelas tidaksesuai dengan isi Perjanjian (ic.

Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Nomor01/MKT/PJTU/I1/2007, tanggal 5 Februari 2007 antaraPenggugat dan Tergugat ;3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;4.

perjanjian tersebut adalahPenyediaan Jasa Transportasi Udara, lagipula Penggugatmenerima/menggunakan pesawat tersebut.

Kasasi semula Tergugat dan TermohonKasasi Il semula Tergugat II sebagaimana dalamketentuan Pasal 3 ayat 1 SURAT PERJANJIAN PENYEDIAANJASA TRANSPORTASI UDARA Nomor 01/MKT/PJTU/II/2007Hal. 13 dari 14 hal.

Mabua Harley Davidson habis, maka Penggugat menggantinya denganmembeli Harley Davidson Type Road King yang harganya lebih mahal, danpenggantian ini telah disetujui oleh Tergugat VIIl dan kawankawannya,sehingga asli dokumendokumen untuk Harley Davidson Type Fat Boy (bukti P1) dikembalikan ke Penggugat dan diganti dengan dokumendokumen baruantara lain Perjanjian Kredit Nomor 034/PK/908/1/6/2007, Tertanggal 18 Juni2007, yang ditandatangani oleh Tergugat Il, Sdr. Herbert M.S selaku SubManager P.T.

Bahwasesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit danturutannya, maka jumlah seluruh kewajiban utang yang wajib dibayarTergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp170.133.294,00 sebagaimanadengan rinci dijelaskan dalam poin 6.4. Jawaban Konvensi dari PenggugatRekonvensi;4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai versi perhitungan sendiri terhadapsisa jumlah hutang yaitu sebesar Rp155.431.295,99. Versi perhitunganTergugat Rekonvensi ini ingin dipaksakan diberlakukan;5.

Bahwa dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perjanjian Kedit, makaP.T. Bank CIMB Niaga, Tbk. tetap meminta agar Tergugat Rekonvensimembayar utang sesuai perincian tersebut poin 2.3 di atas;6.

Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk melakukantindakantindakan diluar ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi danmengakui perhitungan jumlah kewajiban hutang sesuai versi yang dibuatTergugat Rekonvensi;2.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, yaitu TergugatRekonvensi tidak mentaati kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukandalam perjanjian kredit, karena memaksa Penggugat Rekonvensi untukmenghitung jumlah hutang sesuai dengan versi Tergugat Rekonvensi bukanberdasarkan perjanjian kredit;Bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan yang baik, ketertiban umum yangterdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain yaitu TergugatHal. 16 dari 31 Hal.

sewa menyewa No.13 yang dibuat dihadapanNotaris Endang Merduwati, SH di Malang adalah perbuatan ingkar janji(wanprestasi) kepada Penggugat ;Menghukum Tergugat untuk melanjutkan isi akta perjanjian sewa menyewaNo.13 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Merduwati, SH/di Malang ;Apabila Tergugat keberatan untuk melanjutkan isi akta perjanjian sewa menyewaNo.13 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Merduwati, SH/di Malang makamenghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel atau mengembalikanbiaya

Seharusnyagugatan ditujukan terhadap Tergugat sendiri, bukan terhadap Turut Tergugat,karena dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 13 tanggal 09September 2013 Turut Tergugat tidak berkedudukan sebagai pihak dalamperjanjian sewa, sekalipun Turut Tergugat adalah istri dari Tergugat namun iabukan pihak dalam perjanjian, sehingga oleh karena itu gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;3 EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRAKTUSBahwa gugatan Penggugat harus dikesampingkan,

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. cabang Malang Kawi nomor : CFH26221, sebagaimana diuraikan lebihlanjut dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 13 Tanggal 09september 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Endang Merduwati, S.H.

Penggugat belaka dan tidak didasarkan kepada fakta hukum riilyang terjadi, bahkan Tergugat mempunyai sangka buruk bahwa Penggugatdengan sengaja berusaha menyimpangi Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :13.

Seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat sendiri, bukanterhadap Turut Tergugat, karena dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa1412Nomor 13 tanggal 09 September 2013 Turut Tergugat tidak berkedudukansebagai pihak dalam perjanjian sewa, sekalipun Turut Tergugat adalah istridari Tergugat namun ia bukan pihak dalam perjanjian.

Untuk itu linat Perjanjian Kredit Nomor306/PK/1049/1/2002 dan Akte Pengakuan Hutang Nomor 2 (bukti Pl dan P 2) ;4.

Bahwa, kalau dinilai harga tanah milik Terlawan Il yang diserahkan sesuaidengan Perjanjian Kredit diatas dengan harga terendah, yaitu Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu Rupiah )/Meter, maka didapatkan jumlah : Untuk bidang tanah seluas 10.569M x Rp.75.000,00 = Rp.792.675.000,00 Untuk bidang tanah seluas 3.973M x Rp.75.000,00 =Rp.297.975.000,00 ; Untuk bidang tanah seluas 2.104 M x Rp.75.000,00 = Rp.157.800.000,00 ; Untuk bidang tanah seluas 4.798M x Rp.75.000,00 = Rp.359.850.000,00 ;Total Rp.1.608.300.000,00

Jakarta Utara Nomor 31/EKS/2006/PN.JKT.UT, tertanggal 29 September 2006 dan dilanjutkandengan sita eksekusi serta lelang eksekusi terhadap tanah berikut bangunanSertifikat Hak Mlik Nomor 226/Tanjung Priok milik Pelawan ;Bahwa, sesuai dengan Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdatamenegaskan : "si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang, selain jika siberutang lalai, sedangkan benda benda si berutangini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya" ;Bahwa, Perjanjian

Bahwa, kalau dinilai harga tanah milik Terlawan Il yang diserahkan sesuaidengan Perjanjian Kredit diatas dengan harga terendah, yaitu Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu Rupiah)/M , maka didapatkan jumlah :. a.Untuk bidang tanah seluas 10.569MxRp.75.000,00 = Rp. 792.675.000,00 ;b.Untuk bidang tanah seluas 3.973MxRp.75.000,00 = Rp. 297.975.000,00 ;c.Untuk bidang tanah seluas 2.104MxRp.75.000,00 =Rp. 157.800.000,00 ;d.Untuk bidang tanah seluas 4.798MxRp.75.000,00 = Rp. 359.850.000,00 ;Total : Rp.1.608.300.000,00Hal

Bahwa, Perjanjian Kredit Nomor 306/PK/1409 jo. Akte Pengakuan HutangNomor 2 yang ditandatangani oleh Terlawan sebagai orang yang berutangdengan Terlawan Il sebagai orang yang berpiutang merupakan satukesatuan dengan Hak Tanggungan Nomor 151/2002 dimana kedudukanPelawan sebagai Penjamin/Penanggung.

Gani Hidayat (Tergugat ) terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015telah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Mulus Natausaha berdasarkanAkta Nomor 10, Tanggal 19 Januari 2015, Pernyataan Keputusan SirkulerPara Pemegang Saham PT Mulus Natausaha;Bahwa berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 419.K/Sip/1988, tanggal 22 Oktober 1992 dalamkaidah hukum :Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat danmenandatangani "perjanjian" dengan pihak subjek hukum lainnya

:Jual beli adalan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihakyang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan..Halaman 15 dari 29 hal. Put.

Maret 2016 Nomor 285/Pdt.G/2015/PN Bdg, yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10Maret 2017 Nomor 27/Pdt/2017/PT BDG, mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa dari proses gugatan serta jawab menjawabselanjutnya dari para pihak, serta halhal yang tidak saling dibantaholeh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, maka diperoleh halhalyang tidak menjadi perselisinan hukum oleh para pihak karenanyamerupakan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian

Bahwa perjanjian utang Tergugat telah dijamin pembayarannyaoleh Tergugat II dan Tergugat III dengan menyerahkan berupa : Cek Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Nomor CBA 033981, yangdapat dicairkan/jatun tempo pada tanggal 10042014, dengannominal Rp1.505.116.850,00 (satu miliar lima ratus lima jutaseratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2017 Sertifikat Hak Milik Nomor 506/Kel. Pakemitan, seluas 420 m?,atas nama : Ny.

lima rupiah).Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, terbukti menurut hukumbahwa bukti TT5 berupa Nota Pesanan dan bukti TT6 berupa suratpenangguhan Cek/Bilyet Giro tidak membuktikan adanya hubunganhukum utangpiutang aspal hotmix antara PT Mulus Natausahadengan PT Dirgantara Yudha Artha.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka terbukti menuruthukum, bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuataningkar janji (wanprestasi) terhadap Pemohon Kasasi dengan tidakmelakukan pembayaran atas Perjanjian

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian yangdibuat dan disepakati oleh Hj. Siti Saidah dan Tergugat tanggal 12 Mei 1993;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat V untuk mematuhi isiperjanjian tanggal 12 Mei 1993 tersebut;Menyatakan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Siti Saidahkepada Penggugat dengan:a. Akta Hibah Nomor 10/PSJ/1995 tanggal 21 Agustus 1995,b. Akta Hibah Nomor 11/PSJ/1995 tanggal 2 Agustus 1995,c.

Menolak dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 437K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 juncto Putusan Pengadilan TinggiJambi Nomor 41/PDT/2017/PT JMB tanggal 24 Juli 2017 junctoPutusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Jmb.tanggal 6 April 2017;mengadili sendiri dalam pokok perkara: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian tanggal12 Mei 1993 yang dibuat dan disepakati oleh Hj.

PST.Bahwa menurut Ahli setiap perjanjian termasuk atau tidak terkecualiperjanjian kredit tidak dapat atau dapat berdampak oleh force majureatau keadaan memaksa karena apbila perjanjian itu dibuat atau ditutupsebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut karena perjanjian kredititu perjanjian yang diatur oleh Kitab UndangUndang Hukum Perdatabuku Ill, walaupun merupakan perjanjian baik yang mempunyai suatunama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu,berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata

seperti itikad baik,kepatutan, keadilan dan keseimbangan ;Bahwa menurutAhli penerapan asasasas pelaksanaan perjanjian dalamsuatu perjanjian kredit yang menghadapi kondisi force majure penerapanasasasas bisa secara umum dalam hukum perjanjian pokok.

copy Perjanjian Kredit No. 22/1.90/MKtanggal 2 October 1981; No. 22/1.30/MK tanggal 26Desember 1981; No. 23/1.36/MK tanggal 1 Maret1982; No. 23/1.107/MK tanggal 1 Juni 1982; No.23/1.208/MK tanggal 1 September 1982; No.24/1.141/MK tanggal 1 Agustus 1983 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 25/83/Inv.tanggal 20 Juli 1984; Perjanjian Kredit Tambahan No.29/167/INV tanggal 26 Desember 1988 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 29/05/MKtanggal 14 Januari 1998; Perjanjian Kredit TambahanNo. 29

/08/MK tanggal 21 Januari 1988 ; PerjanjianKredit Tambahan No. 29/14/MK tanggal 4 Februari1988; Perjanjian Kredit Tambahan No. 29/34/MKtanggal 25 Maret 1988; Perjanjian Kredit TambahanNo. 29/88/MK tanggal 14 Juli 1988 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 37/093/MKtanggal 23 April 1996; Perjanjian Kredit TambahanNo. 38/069/MK tanggal 22 April 1994 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 35/171/Kltanggal 08 September 1994 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 23/2.03/Inv.

Kredit Pra Investasi) tanggal 9 Maret 1982 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 23/1.29/MKtanggal 19 Februari 1982; Perjanjian KreditTambahan No. 23/09/MK tanggal 9 Maret 1982; Perjanjian Kredit Tambahan No. 23/1.163/MK tanggalHal. 28 dari 37 hal Putusan No. 160/ Pat.G/ 2017 / PN.JKT.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kerjasama antara, PT.ArnitaPutra Bangsa dengan CV.Asaba Nomor 803 / APB / KSO /X / 2005 Nomor168 / ASABA/ KSO/ X/2005 tentang penyelesaian dan Pengeporasian lantai IIIdan IV Pontianak Convention Centre (PCC);5. Menolak gugatan Pengguat untuk selebihnya;Dalam Rekonpensi :1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melanggar perjanjian yang telahdisepakati;3.

PENGGUGAT, karena tidak ada hubungan hak dan kewajiban antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT melainkan antara PENGGUGAT denganTURUT TERGUGAT dalam bentuk perjanjian tersendiri;4.

TERGUGAT tidak pernah mengikatkan diri untuk melakukan perjanjianbekerjasama dengan PENGGUGAT ;Bahwa yang benar adalah PENGGUGAT melakukan perjanjian kerjasamadengan TURUT TERGUGAT yaitu PT.

Asaba menindak lanjuti tentangpembangunan gedung PCC , namun tidak ada tindak lanjut ;Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.Arnita Putra Bangsa ada konflik denganWalikota setelah ada gugatan dan benar ada perjanjian antara CV. Asabadengan PT. Arnita Putra Bangsa sebagaimana dalam bukti P2) ;Bahwa perjanjian Kontrak CV. Asaba dengan PT. Arnita Putra Bangsa didalamPutusan tidak ada menyatakan gugur ;Bahwa bukti P4 tentang kegiatan usaha pernah disampaikan CV.

Asaba tidak ada perjanjian dengan Walikota dan saksi tidakmengetahui sebab PT.Arnita Putra Bangsa menggugat CV. Asaba dan saksiberkerja pada CV. Asaba sejak Pebruari 2010 s/d Pebruari 2012Bahwa CV.