Ditemukan 4131 data
93 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NOVUS NOMINEES PTY. LTD;
56 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NOVUS NOMINESS PTY. LTD.;
59 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CUE SAMPANG, PTY., LTD
58 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
CUE SAMPANG, PTY., Ltd
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TOTAL MARINE TECHNOLOGY PTY. LTD.;;
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
URS AUSTRALIA Pty Ltd;
./2013 tanggal23 Oktober 2013:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:BUT URS AUSTRALIA PTY LTD, beralamat di Wisma BayuadjiLantai 2 Ruang 211, Jalan Gandaria IIl Nomor 44, KebayoranBaru, Jakarta Selatan 12130, alamat korespondensi di WismaMetropolitan Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta12920;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon
melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yangterutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaandengan penyerahan yang terutang pajak;Bahwa mengingat tidak ada penyerahan yang terutang PPN dilakukanPemohon Banding (seperti dijelaskan pada daftar temuan pemeriksaaan pajakyaitu bahwa penyerahan terjadi antara pinakpinak yang berada di luar daerahpabean Indonesia (URS Australia Pty
Rp 0Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp281.130.652Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46427/PP/M.X1/16/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP886/WPJ.07/2011tanggal 18 April 2011 tentang keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009Nomor 00002/407/09/081/10 tanggal 21 April 2010, atas nama: BUT URSAustralia Pty
Mengingat tidak adanya penyerahanyang terutang PPN dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) (penyerahan terjadi antara pihakpihak yang beradadi luar daerah pabean Indonesia (URS Australia Pty Ltd dengan AusAID) maka atas pajak masukan yang dikreditkan Wajib Pajak dikoreksiselurunnya sesuai Pasal 9 ayat (5) UndangUndang 8 Tahun 1983Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 662/B/PK/PJK/201 7tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang
Pengadilan Pajak Nomor:Put.46427/PP/M.XI/16/2013 tanggal 24 Juli 2013 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.46427/PP/M.X1/16/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP886IWPJ.07/2011tanggal 18 April 2011 tentang keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Juli2009 Nomor 00002/407/09/081/10 tanggal 21 April 2010, atas nama: BUT URSAustralia Pty
208 — 130
EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :EMPEROR MINES PTY LIMITED suatu perusahaan yang didirikan dibawah dan tundukpada hukum Negara Bagian New South Wales, Australia berkedudukandi Australia, beralamat di Level WBM Building, 490 Upper EdwardStreet, Spring Hill
2005; (photokopi dariphotokopi);1021025051525354.55565758Se)Bukti P30a : Photokopi Swift Message Extract Date 19/11/12 yangterdiri dari 128 lembar (photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti P30b : Photokopi Kutipan Pesan Swift tanggal:19/11/12;(photokopi sesuai dengan aslinya);Lampiran Bukti P30a/P30b : Photokopi Tabel Pembayaran Ke PT IndoMulti Niaga ( PT IMN); (photokopi daari photokopi).Bukti P32a: Photokopi Permintaan Kebutuhan Uang Tunai (CashCall) dari PT Indo Multi Niaga kepada Emperor Mines Pty
TheTujuhBukitProjectSustainabilityReport2012IndonesiaWEB.pdf)Bukti P47a: Photokopi Surat Sumpah/Pernyataan di hadapanSUPREME COURT OF VICTORIA AT MELBOURNE COMMERCIALAND AQUITY DIVISION COMMERCIAL COURT, CORPORATIONSLIST S CI 2012 6279 (photokopi dari photokopi);Bukti P47b: Photokopi Surat Pernyataan Tersumpah PADAMAHKAMAH AGUNG VICTORIA DI MELBOURNE DIVISI NIAGADAN EKUISITAS PENGADILAN NIAGA, DAFTAR PERUSAHAAN SCI 2012 6279 (photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti P48a : Photokopi Mining Development Agreement IndoAustMining Pty
Ltd ABN 12 114 945 747 Maya Miranda Ambarsari, AndreasReza Nazaruddin; (photokopi dari photokopi);Bukti P48b =: Photokopi Perjanjian Pengembangan Tambang IndoAustMining Pty Ltd ABN 12 114 945 747 Maya Miranda Ambarsari, AndreasReza Nazaruddin; (photokopi sesuai dengan aslinya);10785 Bukti P49a : Photokopi POWER OF ATTORNEY TO SELL;(photokopi dari photokopi);86 Bukti P49b : Photokopi Surat Kuasa Untuk Menjual; (photokopisesuai dengan aslinya);87 Bukti P50a : Photokopi POWER OF ATTORNEY TO VOTE;(photokopi
42 — 41
HELICONIA GROVE (Pty) LIMITED MELAWAN PT. BALI WOODWORLD, DKK.
DPS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :HELICONIA GROVE (Pty) LIMITED, : Sebuah badan yang didirikanmenurut Negara Republik Seychelles, beralamat diPO.
;Untuk membuat 1 unit rumah kayu, dalam perjanjiandengan Tergugat 1 memerlukan biaya Euro 4,700sehingga saat ini dengan kenaikan sebesar 74,5%maka Penggugat harus mengeluarkan biaya tambahansebesar 4,700 X 74,5% = Euro 3500 ;Kemudian biaya untuk pembayaran kontraktor local(Hari Builders (Pty) Limited) saat ini adalah = SCR561.003 per Unit dan prosentase Perkiraan kenaikankarena biaya tenaga kerja tambahan = 20% x 561.003= SCR 112.200 atau sebesar 6.923Kemudian, pertanggal 1 januari 2013 pemerintahSeychelles
selayaknyadirumuskan terlebih dahulu) dalam sebuah perjanjian yangAuntentik. hubungan PENGGUGAT PRINSIPAL DENGAN TERGUGAT selama ini cukup baik dan saat ini tergugat sedang mengerjakankembali pembuatan rumah kayu yang terbengkelai oleh kejadianalam yang tidak diinginkan oleh Tergugat ;Bahwa Surat Kuasa yang PENGGUGAT PRINSIPAL pakai dalammengajukan gugatan dalam perkara 620/Pdt.G/2012/PN Dps adalahtidak sah karena PENGGUGAT PRINSIPAL yang mengaku sebagaipemilik sekaligus sebagai direktur dari Heloconia Grove (Pty
Bali Woodworld dalam rangka rencana Penggugat untukmengirim rumah kayu ke Negara Penggugat untuk dijadikan model/Sampel dimana katanya Penggugat sebagai direktur PerusahaanHeloconia Grove Pty, sebuah PT di negara Penggugat ; denganTergugat dalam kapasitasnya sebagai direktur Pt Bali Woodworldsehingga aneh kalau dalam gugatan Penggugat melibatkan pribadiTergugat II dan Tergugat Ill ; kKemudian makin aneh dan menjadijadipenggugat lantas mendesak Pengadilan Negeri Denpasar untukmeletakan sita jaminan
Bahwa keberatan Para Tergugat karena surat kuasa yang dibuatPenggugat dalam perkara aquo, tidak sah, karena Penggugat sebagaipemilik, juga sekaligus sebagai direksi dari Heloconia Grove (Pty)Limited, sebuah Perseroan Terbatas di Republik Seyhless tidak melampirkan akta pendiriannya ; 38Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakimberpendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalamRepliknya telah menunjukkan di persidangan sebelumnya, dimanaPenggugat telah menunjukkan Akta Pendirian
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) Pty Ltd d/h MANILDRA FLOUR MILLS Pty Ltd
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 2298/PJ/2017, tanggal 2 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) PtyLtd d/h MANILDRA FLOUR MILLS Pty
NomorPut81517/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP186/WPJ.07/2015tanggal 21 Januari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2005 Nomor 00008/241/05/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, atasnama: BUT Manildra Flour Mills (Wanufacturing) Pty
Ltd d/h Manildra FlourMills Pty Ltd, NPWP 01.988.356.0053.000, beralamat di: Rasuna OfficePark Unit 1007, JI.
Desember2005 Nomor 00008/241/05/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, atasnama: BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd d/hManildra Flour Mills Pty Ltd, NPWP 01.988.356.0053.000,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 935/B/PK/Pjk/2018beralamat di: Rasuna Office Park Unit 1007, JI. HR Rasuna Said,Jakarta Selatan 12960, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlaku,sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Putusan Nomor 935/B/PK/Pjk/2018dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan danpenilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukumdan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena KPWAManildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd di Indonesia adalah bukanmerupakan BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd danolehkarenanya koreksi Terbanding
91 — 1
ERIC ANDO SIMAMORA >< GBG (AUSTRALIA PTY LTD
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
URS AUSTRALIA Pty Ltd;
./2013, tanggal 23Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:BUT URS AUSTRALIA PTY LTD, beralamat di Wisma Bayuadji Lantai 2Ruang 211, Jalan Gandaria Ill Nomor 44, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12130 dan dengan alamat korespondensi di Wisma Metropolitan Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon
Putusan Nomor 652/B/PK/PJK/2017bahwa menurut Tim Terbanding, Pemohon Banding melakukan pekerjaanberdasarkan kontrak kerja Nomor 36687 tanggal 14 Maret 2006 dimanayang melakukan perjanjian kerja adalah Subjek Pajak Luar Negeri(Commonwealth of Australia/AusAID) dengan Subjek Pajak Luar Negeri(URS Australia Pty Ltd) dan perjanjian tersebut dilakukan di luar daerahpabean Indonesia, sehingga tidak tunduk pada peraturan perundangundangan Indonesia.
Namun obyek yang diperjanjikan tersebut berada didalam daerah pabean Indonesia sehingga penjual jasa (URS Australia PtyLtd) dalam mengerjakan proyek tersebut membentuk BUT URS AustraliaPty Ltd, dengan demikian BUT URS Austalia Pty Ltd sebagai Wajib PajakDalam Negeri secara formal tidak pernah melakukan penyerahan BKPdan/JKP kepada AusAID.
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melakukan pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor36687 tanggal 14 Maret 2006 dimana yang melakukanperjanjian kerjasama adalah subjek pajak luar negeri(Commonwealth of Australia/AusAID) dengan subjek pajakluar negeri (URS Australia Pty Ltd);1.7.4.
Putusan Nomor 652/B/PK/PJK/20172.7.penyerahan yang terutang PPN dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (penyerahanterjadi antara pihakpihak yang berada di luar daerah pabeanIndonesia (URS Australia Pty Ltd dengan Aus AID) maka ataspajak masukan yang dikreditkan Wajib Pajak dikoreksiseluruhnya sesuai Pasal 9 ayat (5) UndangUndang 8 Tahun1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000;2.6.3.
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT URS AUSTRALIA PTY Ltd;
URS AUSTRALIA PTY LTD, berkedudukan di WismaBayuadji Lantai 2 Ruang 211, Jalan Gandaria Ill Nomor 44,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 dan dengan alamatkorespondensi di Wisma Metropolitan Lantai 7, Jalan JenderalSudirman Kavling 29, Jakarta 12920;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan
Koreksi Atas Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp7.146.345.481 ,00;Menurut TerbandingBahwa menurut Tim Terbanding, Pemohon Banding melakukan pekerjaanberdasarkan Kontrak Kerja Nomor 36687 tanggal 14 Maret 2006 dimanayang melakukan perjanjian kerja adalah Subjek Pajak Luar Negeri(Commonwealth of Australia/AusAID) dengan Subjek Pajak Luar Negeri(URS Australia Pty Ltd) dan perjanjian tersebut dilakukan di luar daerahpabean Indonesia, sehingga tidak tunduk pada peraturan perundangundangan
Bahwa koreksi negatif tersebut dilakukan Pemohon Peninjauan1.7.3.Kembali (semula Terbanding) karena kontrak dibuat antaraURS Australia Pty Ltd dan AusAID dibuat di Luar Negeri,antara perusahaan Luar Negeri dan badan Luar Negeri,sehingga tidak terutang PPN;Bahwa atas sengketa koreksi penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri sebesar Rp7.146.345.481,00,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat sebagai berikut:a.
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melakukan pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor36687 tanggal 14 Maret 2006 dimana yang melakukanperjanjian kerjasama adalah subjek pajak luar negeri(Commonwealth of Australia/AusAID) dengan subjek pajakluar negeri (URS Australia Pty Ltd);1.7.4.
Bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukansesuai dengan perjanjian kerjasama antara AusAid (penerimajasa) dan URS Australia (pemberi jasa) sedangkan BUT URSAustralia Pty Ltd merupakan perwakilan URS Australia diIndonesia yang memberikan jasa konsultasi dan tehniksehingga pada hakikatnya penyerahan jasa kena pajak adalahantara URS Australia dan AusAid dan bukan antara BUT URSAustralia dengan Pemerintah Indonesia;1.9.7.
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) Pty Ltd d/h MANILDRA FLOUR MILLS Pty Ltd
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 2296/PJ/2017, tanggal 2 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) PtyLtd d/h MANILDRA FLOUR MILLS Pty
NomorPut81518/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP187/WPJ.07/2015tanggal 21 Januari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2006 Nomor 00008/241/06/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, atasnama: BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty
Ltd d/h Manildra FlourMills Pty Ltd, NPWP 01.988.356.0053.000, beralamat di: Rasuna OfficePark Unit 1007, JI.
Desember2006 Nomor 00008/241/06/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, atasnama: BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd d/hManildra Flour Mills Pty Ltd, NPWP 01.988.356.0053.000,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 936/B/PK/Pjk/2018beralamat di: Rasuna Office Park Unit 1007, JI. HR Rasuna Said,Jakarta Selatan 12960, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Putusan Nomor 936/B/PK/Pjk/2018dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan danpenilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukumdan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena KPWAManildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd di Indonesia adalah bukanmerupakan BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd danolehkarenanya koreksi Terbanding
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) Pty Ltd d/h MANILDRA FLOUR MILLS Pty Ltd
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 2295/PJ/2017, tanggal 2 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) PtyLtd d/n MANILDRA FLOUR MILLS Pty
NomorPut81519/PP/M.1IIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP209/WPJ.07/2015tanggal 26 Januari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 Nomor 00009/241/07/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, atasnama: BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty
Ltd d/h Manildra FlourMills Pty Ltd, NPWP 01.988.356.0053.000, beralamat di: Rasuna OfficePark Unit IO07, JI.
Desember2007 Nomor 00009/241/07/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, atasnama: BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd d/hManildra Flour Mills Pty Ltd, NPWP 01.988.356.0053.000,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 937/B/PK/Pjk/2018beralamat di: Rasuna Office Park Unit 1007, JI. HR Rasuna Said,Jakarta Selatan 12960, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlaku,sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
Putusan Nomor 937/B/PK/Pjk/2018dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan danpenilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertinbangan hukumdan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena KPWAManildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd di Indonesia adalah bukanmerupakan BUT Manildra Flour Mills (Manufacturing) Pty Ltd danolehkarenanya koreksi Terbanding
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT URS AUSTRALIA PTY LTD
105 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERIC ANDO SIMAMORA VS GBG DecTech Pty Ltd
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera Lantai15, Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta 1210,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019:Pemohon Kasasi dahulu Penggugat:LawanGBG DecTech Pty Ltd., diwakili oleh Direktur, berkantor diUnion Space, Satrio Tower, 16 floor Jalan Prof Dr Satrio Kav14 Bok C4 Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL.
142 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
FIRST STATE FUTURES vs COLONIAL SERVICES PTY LTD.
GunungSahari No. 21, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 6 Juni 2011, sebagai Pemohon Kasasi VTermohon Kasasill dahulu Penggugat ;melawan:COLONIAL SERVICES PTY LTD., berkedudukan di Ground FloorTower 1, Darling Park 201, Sussex, Sydney NSW 2000, dalam halini memberi kuasa kepada Dra.
Kesalahan Judex Facti selanjutnya adalah mengesampingkanketerangan dibawah sumpah yang disampaikan oleh Ahli HIMAWANPURWADI, S.H., M.M., knususnya keterangan pada halaman 17:"Bahwua selama Bappebti berdiri sebagai satusatunya otoritas dibidangperdagangan komoditi berjangka, Tergugat/Colonial Services Pty.
peradilan ;Memperhatikan Pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penggugat: PT.FIRST STATE FUTURES tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV/Tergugat :COLONIAL SERVICES PTY
239 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
LNG INTERNATIONAL PTY. LTD., II. PT. LNG ENERGI UTAMA tersebut;
LNG INTERNATIONAL PTY. LTD, DK VS MITSUBISHI CORPORATION, DKK
PUTUSANNo. 306 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkatKasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :I.Il.LNG INTERNATIONAL PTY. LTD, berkedudukan di GroundFloor, 5 Ord Street, West Perth WA 6005, AustraliaPT LNG ENERGI UTAMA, berkedudukan di Suites M05,lantai 11, Mayapada Tower, Jl. Jend.
Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk membayarganti rugi kepada LNG International Pty.
Tuntutan ganti rugi bukan merupakan lingkup Persaingan Usaha;Bahwa Para Pemohon Intervensi mengajukan tuntutan ganti rugi dalamPermohonan Intervensi hlm. 62 angka 4 point 9, sebagai berikut:Permohonan intervensi hlm. 62 angka 4 point 9:"untuk membayar ganti rugi kepada LNG International Pty.
Intervensi/PelakuUsaha bukan Terlapor) tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya adalah tepatapabila permohonan Intervensi tersebut ditolak;Bahwa terhadap alasanalasan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkankarena telah masuk pada pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi:LNG INTERNATIONAL PTY
LNGINTERNATIONAL PTY. LTD., If. PT. LNG ENERGI UTAMA tersebut;Menghukum para Pemohon Kasasi/Pemohon Intervensi IJ untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkansebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Senin tanggal 30 Juli 2012, oleh Prof.Dr. Valerine J.L.K., SH.,MA., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Ma/arif, SH.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
URS AUSTRALIA PTY, Ltd;
./2013 tanggal 23 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:BUT URS AUSTRALIA PTY Ltd, beralamat di Wisma BayuadjiLantai 2 Ruang 211, Jalan Gandaria Ill Nomor 44, KebayoranBaru, Jakarta Selatan 12130 dan dengan alamat korespondensidi Wisma Metropolitan Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29, Jakarta 12920;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon
0 0 0 Bahwa berikut ini adalah uraian Pemohon Banding mengenai pokokpermasalahan beserta dengan alasan yang menjadi dasar permohonan bandingPemohon Banding:Koreksi Atas Pajak Masukan sebesar Rp74.028.787,00Menurut TerbandingBahwa menurut Tim Terbanding, Pemohon Banding melakukanpekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 36687 tanggal 14 Maret 2006dimana yang melakukan perjanjian kerja adalah Subjek Pajak Luar Negeri(Commonwealth of Australia/AusAID) dengan Subjek Pajak Luar Negeri (URSAustralia Pty
Namun objek yang diperjanjikan tersebut berada di dalam daerahpabean Indonesia sehingga penjual jasa (URS Australia Pty Ltd) dalammengerjakan proyek tersebut membentuk BUT URS Australia Pty Ltd, dengandemikian BUT URS Austalia Pty Ltd sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri secaraformal tidak pernah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada AusAID.Sehingga atas penyerahan tersebut dikoreksi seluruhnya oleh Pemeriksa;bahwa adapun faktur pajak sederhana yang telah diterbitkan oleh PemohonBanding secara
Bahwa~ Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46422/PP/M.XI/16/2013 tanggal 24 Juli 2013, atas nama BUTURS Australia Pty Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal 1 Agustus 2013 dan diterimasecara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 14 Agustus 2013 sesuai Tanda TerimaSurat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor
Mengingat tidak adanyapenyerahan yang terutang PPN dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (penyerahanterjadi antara pihakpihak yang berada di luar daerah pabeanIndonesia (URS Australia Pty Ltd dengan Aus AID) maka ataspajak masukan yang dikreditkan Wajid Pajak dikoreksiseluruhnya sesuai Pasal 9 ayat (5) UndangUndang 8 Tahun1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000;Bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT TOTAL MARINE TECHNOLOGY PTY LTD