GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS IKHWANUDDIN, S.Sos., M.Si;

., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor HukumMF & Partners, beralamat di Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3233/II/2019, tanggal 19 Juni 2019;Pemohon Kasasi;LawanIKHWANUDDIN, S.Sos,.M.Si, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Komplek Pakjo Indah Blok C. Nomor $1Jalan Way Hitam, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan llirBarat , Palembang Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan, S.H., M.H.

Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si., ditandatangani oleh Pj.

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN VS AGNESIA AGUS, S.Sos;

Sutoyo, Nomor 12, Cililitan, JakartaTimur, DKI Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Andi Anto, jabatan AsistenSekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor022/G.TUN/SET.BAPEK/2018, tanggal 29 Oktober 2018;Pemohon Kasasi;LawanAGNESIA AGUS, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Jambu II Blok C.10/2, RT 006, RW008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, KotaTangerang Selatan, Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil:Dalam hal

:Mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 024/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018,tentang Memperkuat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung MengenaiHukuman Disiplin atas nama Agnesia Agus, S.Sos., NIP 19720820199903 2 001;Mewajibkan Tergugat menunda Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 024/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018,tentang Memperkuat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung MengenaiHukuman Disiplin atas nama Agnesia Agus, S.Sos., NIP 19720820199903

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 024/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018,tentang Memperkuat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung MengenaiHukuman Disiplin atas nama Agnesia Agus, S.Sos., NIP 19720820199903 2 001;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 024/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018,tentang Memperkuat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung MengenaiHukuman Disiplin atas nama Agnesia Agus, S.Sos., NIP

Menolak agar Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanNomor 024/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2019, tentangMemperkuat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung mengenai HukumanDisiplin Terhadap atas nama Agnesia Agus, S.Sos.;d. Menolak agar Tergugat menerbitkan Keputusan baru yang isinyamengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat/Pembanding pada kedudukan semula;e.

Penuntut Umum VS Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos.

MAMAN SUPARMAN, S.Sos VS GUBERNUR JAWA BARAT;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 888/Kep.1411BKD/2018 Tanggal 31Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Maman Suparman, S.Sos.:4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan,semula sebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 887/Kep115BKD/2017 tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas NamaMaman Suparman, S.Sos., tanggal 11 Desember 2017 dan KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 882/Kep.296BKD/2018 tentang PemberianPensiun atas nama Maman Suparman, S.Sos., tanggal 22 Maret 2018;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 888/Kep.1411BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Maman Suparman, S.Sos.:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurJawa Barat Nomor 888/Kep.1411BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Maman Suparman, S.Sos.;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukansemula sebagaimana ditetapbkan dalam Surat Keputusan GubernurNomor: 882/Kep.296BKD/2018 tanggal 22 Maret 2018 TentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil YangDiberikan Hak Pensiun atas nama Maman Suparman, S.Sos.;5.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: MAMAN SUPARMAN, S.Sos.:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZEPRAN, S.Sos.,M.Si Bin AZHAR MASTURO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;2. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit ERNALDI BAHAR Palembang selama 6 (enam) bulan;3.

MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHAR MASTURO

PUTUS ANNomor 463/Pid.Sus/2013/PN.SKY* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama TerdakwaNama : MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHARMASTURO;Tempat lahir : Sekayu;Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 13 Maret 1973;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Komplek Praja Mukti Kel. Soak Baru Kec.

Lebar Palembang sebgaimana Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sendiridipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah pula mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakandipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos

,M.Si Bin AZHARMASTURO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersamaHalaman dari 20 Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2013/PN.SKYsama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendirisebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos,M.SiBin AZHAR MASTURO berupa pidana penjara selama

ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHARMASTURO pada hari Rabu, 15 Mei 2013 sekira Jam 14.30 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Komplek Praja Mukti Kel.

oleh pembentukundangundang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwamelakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini jaksa penuntut umum telahmengajukan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD ZEPRAN, S.Sos.

Menyatakan terdakwa Lisusanto, S.Sos.,M.M., Bin Paimin Sadio (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Lisusanto, S.Sos.,M.M., Bin Paimin Sadio (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair;4.

Lisusanto, S.Sos., MM., bin Paimin Sadio (alm)

Lisusanto,S.Sos.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lisusanto, S.Sos., MM. bersamasama denganBurhandi, S.IP.tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa Lisusanto, S.Sos.

S.Sos., MM. selaku PA danBurhandi, S.IP. selaku BP.Bahwa SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa Lisusanto, S.Sos.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR VS RAHMAN R, S.Sos;

ANDI WAWO DAHLAN, S.Sos VS BUPATI BARRU;

PUTUSANNomor 525 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANDI WAWO DAHLAN, S.Sos, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Majjareng Lr. No.7,Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru,Kabupaten Barru, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Basuki Rahmad Sila, S.H.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan bBupati Barru) Nomor 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian karena melakukan Tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Andi Waso, S.Sos tanggal 30April 2019;4.

Wawo S.Sos tanggal 30 April 2019. Adalah cacat hukum DanTidak Dapat Dipertahankan;2. Sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Pemohon Banding/PemohonKasasi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan menerbitkan KeputusanPemberhentian Dengan Hormat;Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 525 K/TUN/2020Pemohon Kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Barru dan menyatakan Terdakwa Andi Wawo, S.Sos. BinH.A. Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi dan dihukum dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (LimaJuta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menolakPermohonan Kasasi Terdakwa Andi Wawo, S.Sos.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANDI WAWODAHLAN, S.Sos;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

UNGGUL, S.Sos.,M.Si VS WALIKOTA BUKIT TINGGI;

PUTUSANNomor 275 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:UNGGUL, S.Sos, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Mata Air Gadut, Jorong III Kampung, KelurahanGaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, ProvinsiSumatera Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iskandar Khalil, S.H., M.H.

Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan WalikotaBukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM2018 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04Mei 2018;3.

Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04Mei 2018;4. Merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkatdan martabatnya sebagai Aparatur Sipil Negara seperti semula;5.

Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/20192. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan WalikotaBukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM2018 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04Mei 2018;3.

AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, DKK VS PRESIDEN RI;

PUTUSANNomor 74 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur RT 03 Kel. Kaimana KotaDistrik Kaimana Kab.

(Unsur Agama dari Gereja Kristen Injil ditanah Papua);LEVINUS WANGGAI, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Trikora Wasidori Sowi IV, RT 07 RW 08 Kel.Sowi Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi PapuaHalaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ProvinsiPapua Barat. (Unsur Agama dari Gereja GBGP);Dra. FLORA RUMBEKWAN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat Jalan Iriati Ill Distrik Wasior Kab.

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon: 1.AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, 2. SEPTER WERBETE, SE, 3.AGUSTINA HOMBORE, SE, 4. YUSAK KAMBUAYA, S.H, 5.LEVINUS WANGGAI, S.Sos, 6. Dra. FLORA RUMBEKWAN tersebut;2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si;

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Sarmi NomorSK. 821.2 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan danMengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi,S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SarmiNomor SK. 821.2 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikandan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi,S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam hak dan kedudukannya seperti semula;5.

Mengadili sendiri dan memutuskan:Dalam Penundaan:Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan PelaksanaanKeputusan SK. 821.2592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan danMengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si.NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi StafAhli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;Dalam Eksepsi:1. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya;2.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2592 tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan MengangkatAparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. NIP.Halaman 3 dari 6 halaman.

NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia;Bahwa Keluarnya Surat Nomor 02/TLHP/TIM2019 Perihal Kinerja SekdaKabupaten Sarmi tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada BupatiSarmi dan terbitnya objek sengketa yang memberhentikan danmengangkat Penggugat Hendrik Worumi, S.Sos.

BERNARD NOVANTO, S.SOS

Menyatakan Terdakwa BERNARD NOVANTO, S.SOS terbuktibersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKANSURAT PALSU, sebagaimana diatur dalam pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHP;Dalam...dalam dakwaan KEDUA. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNARD NOVANTO,S.SOS, oleh karena itu. dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam ) bulan, dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumahtahanan negara ; 3.

Menyatakan Terdakwa BERNARD NOVANTO,S.SOS terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan23pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh ) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanioleh TerdakwaDikurangkan....dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.5.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwaBERNARD NOVANTO, S.SOS, kami selakuPenuntut Umum telah sependapat dengandasar hukum dan argumentasi yuridis yangmenjadi pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar, namun dalamhal menjatuhkan putusan pidana terhadapterdakwa, kami selaku) Penuntut Umumtidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar, karena hukuman yangdijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilanZldan

MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
Menyatakan Terdakwa JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana

Dakwaan Primair ;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 25.300.000,- (duapuluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut

JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD;

Dana Pelantikan PTPS 51.150.000,TOTAL 588.005.000, Perbuatan Terdakwa Johny Richard Wattimury, S.Sos Alias Icadsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Johny Ricdard Wattimury, S.Sos Alias Icad selakuBendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Bupati

Latuloma,S.Sos tertanggal 8 April 2017;1 (satu) lembar asli daftar pembayaran uang saku rapat pembinaanSekretariat Panwaslih Kab.

Latuloma,S.Sos tertanggal 25 April 2017;1 (satu) lembar asli daftar pembayaran uang saku rapat pembinaanSekretariat Panwaslih Kab.

Menetapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yangdikembalikan oleh Terdakwa Johny Ricard Wattimury, S.Sos als Icad padasaat proses persidangan dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugiankeuangan negara ;6.

Menyatakan Terdakwa Johny Ricard Wattimury, S.Sos alias Icad tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Johny Ricard Wattimury, S.Sos alias Icad terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;4.

BUPATI BOVEN DIGOEL VS YOSEPH AWUNIM, S.Sos;;

NISBAH, S.Sos, M.Si;

NISBAH, S.SOS, M.SI., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Agatis Blok A Nomor 9 KompleksBoyaoge Indah RT/RW.004/002 Kelurahan Boyaoge,Kecamatan Tetangga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,pekerjaan Dosen;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Prianto, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Paluberdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.

Nisbah, S.sos.

., sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial danIIlmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktu Masa Jabatan20172021 tanggal 8 November 2019;Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Rektor UniversitasTadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian Dr.Nisbah, S.sos., M,Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktuMasa Jabatan 20172021 tanggal 8 November 2019;Mewajibkan Tergugat Untuk melakukan

TATANG SUDRAJAT, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT

JOKO PITONO, S.SOS., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

PUTUSANNomor 504 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JOKO PITONO, S.Sos., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Djafar Seman RT.16, KelurahanBaru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai NegeriSipil/mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS):Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendrich Juk Abeth, S.H.

/VII/BKPSDM/2019tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos., M.Si., NIP:198010141999121001;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor:888/III.1405/A.SK.

/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatankepada Joko Pitono, S.Sos., M.Si., NIP: 198010141999121001:4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hakhakPenggugat berupa memulihkan jabatan serta hak dan martabatPenggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku:5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JOKO PITONO,S.Sos., M.Si.:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. HaryDjatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

LASURU, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BUOL;

LASURU, S.Sos., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Banteng Nomor 2,Kelurahan Kulango, RT 007 RW 002, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di JalanBatalipu Nomor 3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurlela, jabatan KepalaBagian Hukum, dan kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/07.01/Bagian Hukum

Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018;Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2019 Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018,sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Lasuru,S.Sos., tanggal 17 Mei 2018:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M.Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulinkan hakPenggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugatseperti semula atau yang setara;5.

LASURU, S.Sos., tidak diterima;:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr.

Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANWAR, S.Sos Bin SYAIBUDIN MACIK (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair.2.

Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANWAR, S.Sos Bin SYAIBUDIN MACIK (Alm.)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair.4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL ANWAR, S.Sos. Bin SYAIBUDIN MACIK (Alm.)oleh karena salahnya dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;7.

KHAIRUL ANWAR S.Sos. Bin SYAIBUDIN MACIK(Alm).

Saksi SYARIFUDIN, S.Sos,M.Si.

Saksi ZULKARNAEN, S.Sos. Bin A.

Saksi RAHMANDANI, S.Sos BINKAMARUDIN TOHA.e Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;e Bahwajabatan saksi dalam kegiatan Proyek Pengadaan Pakaian Dinasdi Kabupaten Lebong tahun anggaran 2010 adalah selaku SekretarisPanitia Pemeriksa Barangberdasarkan SK Bupati Kabupaten LebongNomor : 357 tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010;e Bahwa susunan anggota Panitia Pemeriksa Barang tersebut adalah: KARNADI, SE.M.Si (Ketua).e RAHMANDANI, S.Sos (Sekretaris).e NURLELAWATI, S.Sos (Anggota)e EDI MARDIANTO,

., M.Si (Ketua)RAHMADANI, S.Sos (Sekretaris)NURLELAWATI, S.Sos (Anggota)EDI MARDIANTO, SH (Anggota)FAHMI PRIBADI, SH (Anggota/Tehnis)Bahwa selanjutnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan PakaianDinas (PDH) dan Atributnya dilaksanakan CV.

Lebong Shakti berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)No. 276/KPA/SKPD/B. 7/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 dan dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Oktober 2010 yangditandatangani oleh Terdakwa KHAIRUL ANWAR, S.Sos BinSYAIBUDIN MAClKselaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA) dengansaksi Ata Dian Winata, S.Sos. mewakili CV. Lebong Shakti selaku WakilDirektur CV.

HASMIATI, S.SOS;

PENETAPANNomor 10/Pdt.P/2015/PN MsbAtas Nama Pemohon :HASMIATI, S.SOS Hari / Tanggal Penetapan:Rabu / 20 Mei 2015Hakim Tunggat :R. YOES HARTYARSO,S.H.,M.H.Panitera Penggantt :ANDI AKOP ZAINAL, S.H.

PENETAPANNomor 10/Pdt.P/2015/PN MsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :HASMIATI,S.Sos: Umur 38 tahun, Lahir di Masamba pada tanggal6 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan PNS,Bertempat tinggal di Jalan Lamaranginang,Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara ; Selanjutnya disebut sebagai

LUSDIN denganHASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMasamba,Kabupaten Luwu Utara tertanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda,P3;Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LUSDIN Nomor :7322032910120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 29 OktoberOO cc Oo oT To OO oe ee OIL ele &Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSbHal. 3 dari 1510.11.12.Foto copy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan April atas namaHASMIATI, S.Sos

Nomor : 23/23/N/2001 antara MULIYASDINdengan BUSRA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 26 Juni 1994,diberi tanda...P9 ;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR ASIFA yang dikeluarkanCatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara nomor 7322034410120001 tertanggal11 Januari 2013, diberi tanda...P10 ;Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang bernama NUR ASIFA dari ibukandung anak bernama BUSRA kepada pasangan suami istri LUSDIN, S.Pddan HASMIATI, S.Sos