GUBERNUR SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;

GUBERNUR SULAWESI SELATAN., tempat kedudukandi Jalan Urip Sumoharjo Nomor269, Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Muhammad Reza,S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSulawesi Selatan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/6252/B.Huk&HAM, tanggal 24September 2018;ll KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSISULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di JalanA.P.Pettarani Kota Makassar,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.

Menyatakan batal atau tidak sah tindakan penolakan Kepala DinasSosial Provinsi Sulawesi Selatan atas mutasi PNS H.M. Darwis;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PNSNomor 888/04/2017/BKD, Tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil KepadaSaudara H.M. DARWIS NIP: 19601231 198103 1 21 Pegawai NegeriSipil Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 17 11 2017;5.

Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menerima PNS atas nama H.M.Darwis pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan:6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukanPenggugat dalam jabatan seperti semula;7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan (daluwarsa),2.

ANDHIKA KALIWIRAATMADJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;

ABDUL HARIS M, M,Si VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN;

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Kesatria Nomor 16 B, RT.002,RW.002, Kelurahan Botto, kecamatan Lalabata, KabupatenSoppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Mursalim Rauf, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Mursalim Rauf & Rekan, beralamat di KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Agustus 2018;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan diJalan Jenderal Urip

Sumoharjo Nomor 269, KelurahanPanaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan;Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Reza, S.H.

Mewajibkan Tergugat untuk memulinkan kembali kedudukan danhakhak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti sebelumdikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:888/03/IV/BKD/2018 Tanggal O06 April 2018 yang memberhentikanTergugat secara dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil atasnama Ir. Abdul Haris M, M.Si., NIP.19660822 199403 1 007, PNS PadaDinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;5.

GISTOR YAKOB ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN2. KETUA PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI SELATAN3. DR.H.SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.,M.Si,MH4. ANDI HAMZAH PANGKI, S.Pi

YUSRI JAFAR,SH, SYAHRIR CAKKARI,SH,MH,BAHARUDDIN, SH, dan RAHMAN KARTOLO,SH, KesemuanyaAdvokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan HukumCAHAYA KEADILAN berkedudukan di Jalan Manuruki II No.88 KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBulukumba dengan register Nomor : 70/Daf.SK.Pdt.G/ 2012/PN.BLKpada tanggal 06 Desember 2012; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDINGsemula PENGGUGAT; MELAWAN...MELAWAN1.GUBERNUR SULAWESI

SELATAN, berkedudukan di Jalan UripSumihardjo No. 269 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya yaitu H.M.TAUFAN PAWE, S.H.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT

HENDRIK WIJAYA VS KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN;

Putusan Nomor 164 PK/TUN/2020Dalam penundaan (schoorsing):1.Menerima permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor SR403/PW21/5/2018,tanggal 13 Juli 2018, perihal Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan AsramaPutri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) di KabupatenGowa pada Kantor

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SulawesiSelatan, Nomor SR403/PW21/5/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihalLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar(RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri InsanCendekia (MANIC) di Kabupaten Gowa pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;Memerintahkan

Tergugat mencabut Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan, Nomor SR403/PW21/5/2018, tanggal 13Juli 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanRuang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama PutriMadrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) di KabupatenHalaman 2 dari 6 halaman.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN VS HENDRIK WIJAYA;

Putusan Nomor 416 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:Menerima Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: SR403/PW21/5/2018tanggal

13 Juli 2018 perihal: Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanRuang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri MadrasahAliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) di Kabupaten Gowa padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TahunAnggaran 2015 selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalansampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap (inkracht);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan

Dalam Penundaan:1.Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Surat Tergugat NomorSR 403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 beserta lampirannyaberupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan RuangKelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri MadrasahAliyah Negeri Insan Cendikia (MANIC) di Kabupaten Gowa padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TahunAnggaran 2015

Selatan TA 2015merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang PermintaanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara;Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka memenuhipermintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahappenyidikan (pro justitia) yang didasarkan pada ketentuan KUHAP, KUHPdan Pasal 2 serta Pasal 3 UndangUndang Tipikor, sehingga menuruthukum objek

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 37/B/2019/PT.TUNMks., tanggal 24 April 2019, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi; Menerima eksepsi Tergugat;Halaman 7 dari 8 halaman.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;

., NRP 68080583 jabatan Pama PolresKepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NomorR/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama IptuNajamuddin, S.Sos.

NRP 68080583 JabatanPama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, dan TergugatI untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi SelatanNomor R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: UsulPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atasnama Iptu Najamuddin, S.Sos.

NRP 68080583 Jabatan Pama PolresKepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalamkeadaan dan kedudukan semula selaku Anggota Polri;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 227 K/TUN/20195.

NRP 68080583 Jabatan Pama PolresKepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NomorR/438/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Usul PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama IptuNajamuddin, S.Sos.

NRP68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda SulawesiSelatan dan Tergugat Il untuk mencabut Surat Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Selatan Nomor R/438/IV/2017 tanggal 11 April 2017Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan PamaPolres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 227 K/TUN/20192.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG VS ANDI PAKENG;

PUTUSANNomor 131 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Urip SumoharjoNomor 269, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.Dr.

., M.Hum, jabatan KepalaKejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selakuPengacara Negara, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/9227/B.Hkm &HAM, tanggal 27 November 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasasubstitusi Tito Prasetyo, S.H., M.Hum selaku JaksaPengacara Negara, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi Nomor SK3647/P.4/Gtun/1 2/2019, tanggal 17 Desember 2019;Marwan Mansyur, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, dan kawankawan

Putusan Nomor 131 K/TUN/2021Selatan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor269, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisilielektronik: subbagian.sengketa@gmail.com;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSIDENRENG RAPPANG, tempat kedudukan di JalanKorban 40.000 Jiwa Nomor 12, Kabupaten SidenrengRappang, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik:bpnsidrap@gmail.com;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Hamzah H.S., S.H.

, atas nama PemdaTingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor001/Desa Tanru Tedong terbit tanggal 18 September 1991, GambarSituasi Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1979, luas 85.890 m? atasnama Pemda Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;4.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 135/B/2020/PTTUN.Mks., tanggal 11 September 2020, yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor118/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 23 Maret 2020;3.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;

MADE VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;

,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,beralamat di Kabupaten Maros, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juli 2017;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438, KelurahanBaji, Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, KotaMakassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.

., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2915/1773/X1/2017, tanggal 1 Oktober 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 5 halaman.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN., 2. ADAM MUHAMMAD;

Dalam Pokok Perkara:1.eZ.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 220/PL.01.9Kpt/73/Prov/XIl/2019,tertanggal 2 Desember 2019, tentang Perubahan atas KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor158/PL.01.9Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani llyas, S.P., M.Si.yang

;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 220/PL.01.9Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 220/PL.01.9Kpt/73/Prov/XIl/2019,tertanggal 2 Desember 2019, tentang Perubahan atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019,khusus atas nama Misriani llyas, SP., M.Si. yang digantikan olen AdamMuhammad, ST., M.Si.;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 220/PL.01.9Halaman 4 dari 7 halaman.

Selatan, karena telahdiberhentikan sebagai Anggota Partai Politik yang mengajukan dandigantikan oleh Tergugat II Intervensi untuk ditetapbkan sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan DaerahPemilihan 2 dari Partai Politik yang bersangkutan.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum MarthenPongrekun & Associates, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober2018;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Cendrawasih, No. 438,Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.

., M.Hum, jabatan Kepala BidangPenanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan,Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3054/SKU73.600.MP.02.02/XII/2018, tanggal 13Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali I, Il ;LawanHalaman 1 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 34 PK/TUN/2019yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTata Usaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret2017.

(Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapanmeter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/ 2007 tertanggal2022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali SertipikatHak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur No.00912/2007 tertanggal 27022007 luas tanah 35638 M? (tigapuluh lima ribuh enam ratus tiga puluh delapan meterpersegi) atas nama sdr.

Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553. 012006 tanggal 22 Agustus 2006 TentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini SombalaHalaman 5 dari 9 halaman.

Mansyur Ramly; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2008 2013 yangHal. 1 dari 114 hal. Put.

Mansyur Ramly sebagai Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008 2013;Hal. 9 dari 114 hal. Put.

KPU Kabupaten Bone yang telah direkap dalam rekapitulasiKPU Provinsi Sulawesi Selatan NO KECAMATAN ee JUMLAH1 2 31.

Gowa yang telah direkap dalam rekapitulasiKPU Provinsi Sulawesi Selatan NO KECAMATAN PEROLEHAN SUARA JUMLAH1 2 31.

No. 02 P/KPUD/2007surat, yaitu:1.10.11.12.13.14.15.Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilin Provinsi Sulawesi Selatan Pada PILKADA 2007. P1;Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilinan Gubernurdan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. P2;Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Logistik Barang Cetakan PemilihanUmum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Kabupaten Gowatanggal 5 November 2007.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. MUHAMMAD SYAHIR, S.Pd;