ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4603/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, beralamat di Jalan Letjen TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anton Herdianto, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Nomor 4603 C/PK/Pjk/2020April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Mei 2016 Nomor00018/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008244.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00651/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00018/287/16/051/18 tanggal19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang, NPWP 01.001.663.2051.000,beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang Nomor

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

ANEKA TAMBANG, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4598/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, NPWP: 01.001.663.2051.000,beralamat di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letien TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Anton Herdianto,jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto

PUT008247.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00654/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Agustus 2016 Nomor: 00015/287/16/051/18tanggal 19 April 2018, atas nama: PT Aneka Tambang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, olehProf. Dr. H.M.

TAMBANG DAMAI;

ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4602/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, beralamat di Jalan Letjen TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anton Herdianto, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Nomor 4602 C/PK/Pjk/2020April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juli 2016 Nomor00016/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008246.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00653/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00016/287/16/051/18 tanggal19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang, NPWP 01.001.663.2051.000,beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang Nomor

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4599/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, beralamat di Jalan Letjen TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anton Herdianto, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Nomor 4599 C/PK/Pjk/2020April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2016 Nomor0001 7/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidaknmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008245.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00652/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Juni 2016 Nomor 0001 7/287/16/051/18 tanggal19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang, NPWP 01.001.663.2051.000,beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang Nomor

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4604/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, beralamat di Jalan Letjen TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anton Herdianto, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Nomor 4604 C/PK/Pjk/20202019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak Masa Pajak Oktober 2016 Nomor00021/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008248.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00685/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 2 Mei 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00021/287/16/051/18tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang, NPWP 01.001.663.2051.000, beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang Nomor

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TAMBANG DAMAI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1456/PJ/2017 tanggal 30 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG

DAMAI, beralamat di Jalan Alaydrus Nomor82, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta,yang diwakili oleh Insinyur Hiu Kirtiadi, jabatan Wakil DirekturUtama PT Tambang Damai;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa AndreyWicaksono Winoto, S.E., Akt., kKewarganegaraan Indonesia,Accounting Manager PT Tambang Damai, beralamat diTangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor248/X/TD/AC/17 tanggal 24 Oktober 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79401/PP/M.VA/16/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2124/WPJ.06/2015 tanggal22 September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2012 Nomor 00043/207/12/029/14 tanggal 17 Juli 2014 atas namaPT Tambang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2124/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00043/207/12/029/14 tanggal 17 Juli 2014 atasnama: PT Tambang Damai, NPWP: 01.614.652.4029.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4601/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, beralamat di Jalan Letjen TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anton Herdianto, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Nomor 4601 C/PK/Pjk/20202019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak Masa Pajak Desember 2016 Nomor00019/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008250.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00687/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 2 Mei 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/287/16/051/18tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang, NPWP 01.001.663.2051.000, beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang Nomor

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

ANEKA TAMBANG, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4600/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANEKA TAMBANG, beralamat di Jalan Letjen TBSimatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anton Herdianto, jabatanDirektur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Nomor 4600 C/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak November 2016 Nomor 00020/287/16/051/18tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008249.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00686/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 2 Mei 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak November 2016 Nomor 00020/287/16/051/18tanggal 19 April 2018, atas nama PT Aneka Tambang, NPWP 01.001.663.2051.000, beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang Nomor 1, LingkarSelatan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

tersebut karena takut ditangkap polisi;Bahwa pemilik lokasi tambang tanpa izin tersebut adalah terdakwa M.Khatib Bandaro,sedangkan pemilik modal adalah saksi Kurasman Pgl.Datuk Songkok ;Bahwa saksi mengetahui yang memiliki lokasi tambang adalah terdakwa, karenadiberitahu oleh saksi Kurasman Pg.Datuk Sangkok pada tanggal 04 Desember 2012 padasaat saksi dan pekerja lain sedang berada dilokasi tambang, dimana saksi Kurasman adamemberikan pengarahan mengenai sistem pembagian keuntungan dari kegiatan

; 22922222 nnn nn enn nnn nn nnn nnn n nnne Bahwa yang memberitahukan lokasi tambang emas yang dikelola saksi Kurasmantersebut adalah saksi Kurasman senditi; e Bahwa selama saksi bekerja di lokasi tambang tersebut saksi tidak ada melihat terdakwae Bahwa yang mengawasi di lokasi tambang adalah kemenakan dan anakterdakwa;e Bahwa yang bekerja dilokasi tambang milik terdakwa Khatib Bandaro yang dikelolaoleh saksi Kurasman Pgl.Datuk Songkok selain saksi adalah saksi Yanto, Sijon, Eri,Deni, Imen dan Ma

Ipong dan kemenakan Terdakwa;Bahwa pada hari minggu malam, saksi mendapat kabar dari pekerja tambang saksi bahwamereka mulai membawa kapal untuk menambang ke lokasi, karena bertepatan dengannaiknya air setelah sebelumnya diguyurBahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012, saksi mendapat kabar daripekerja saksi bahwa kapal tersebut sudah sampai di lokasi milikTerdakwa ;Bahwa di lokasi tambang ada papan izin tambang atas nama Terdakwa, tetapi saksi tidaktahu apakah izin tersebut masih berlaku

tersebut karena sebelumnya diberitahu olehBahwa pada saat saksi mendatangi lokasi tambang emas tersebut sekira pukul 08.00 Wib,saksi melihat belum ada pekerja tambang yang datang dan tidak beberapa lama kemudiandatang beberapa orang pekerja tambang yang saksi tidak kenal dan ketahui namanyamendatangi kapal tambang yang tertambat di pinggir sungai, dan pada saat itu saksisedang duduk duduk dibawah pohon yang berada tidak jauh dari kapal tersebut;Bahwa kemudian saksi mendatangi para pekerja yang sedang

pernah mengajukanperpanjangan ijin untuk lokasi tambang ke Distamben Kab.Sijunjung, dansekira pada bulan September 2012 pihak Distamben melakukan pengecekanke lokasi tambang tersebut, namun ijin tambang tersebut tidakdikeluarkan; Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2012 pekerja tambang dari saksiKurasman Pgl.Datuk Songkok memulai aktivitas penambangan di ulayatmilik Terdakwa dengan cara satu unit kapal yang diletakkkan ditengah sungaiyang berfungsi untuk menaruh mesin penyedot yaitu mesin 100 PS

TAMBANG DAMAI;

Sijunjung di lokasi tambang emas di daerah Ipuh Jorong PematangSari Bulan Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung dan Koto Tua ;Bahwa saksi mengetahui alasan pihak Kepolisian Kab. Sijunjung melakukanpenangkapan di lokasi tambang emas dikarena tidak ada izin untuk melakukanpenambangan emas dari Pemkab. Sijunjung ;Bahwa dilokasi tambang emas lokasi tambang emas di daerah Ipuh Jorong PematangSari Bulan Kec. Sijunjung Kab.

tambang emas di daerah Ipuh Jorong Pematang Sari Bulan Kec.Sijunjung Kab.

daerah Koto Tuo dan didaerah Ipuh ;Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lokasi tambang daerah ipuhtetapi bertemu dilokasi tambang di daerah Koto Tuo ;Bahwa saksi mengetahui pemilik lahan tambang emas di daerah Koto Tua adalahsaudara Rojo Alam karena saudara Rajo Alam sering datang dan mengawasi parapekerja yang sedan bekerja dilokasi tambang ;Bahwa sepengetahuan saksi tujuan saudara Rojo Alam datang ke lokasi tambanguntuk memberi tahu batas areal dan untuk mengetahui hasil tambang

izin melakukan pertambangan dengan Sertifikat Inspektur Tambang ;Bahwa di kabupaten Sijunjung pernah dikeluarkan izin pertambangan rakyat melaluiDinas Pertambangan atas nama Bupati Sijunjung pada tahun 2010, 2011 dan 2012 ;Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan tambang emas adalah pertambanganMineral Emas merupakan usaha tambang yang dilengkapi izin usaha tambang, izinusaha eksploitasi, izin usaha operasi produksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan seperti yang diatur dalam UU

Sijunjung dan di daerah Koto Tua ;282929Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh saudara RUSDIANTO untuk membeliminyak solar dan bensin untuk melakukan kegiatan tambang emas ;Bahwa terdakwa memasukkan uang untuk modal tambang emas pertama kali yaitudi daerah Koto Baru sedangkan kedua kalinya untuk tambang emas di daerah IpuhJorong Pematang Sari Bulan Kec. Sijunjung Kab.

ANEKA TAMBANG, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ANEKA TAMBANG, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ANEKA TAMBANG, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2839/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.Alat korespondensi : Menara Rajawali Lantai 19, JalanDr.

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112953.18/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00010/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 1Maret 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SKPPBB Tahun Pajak 2011 Nomor 00006/274/11/823/15 tanggal 18Desember 2015 Nomor Objek Pajak 71.07.000.000.0110002.3, atasnama PT Tambang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

ANEKA TAMBANG, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ANEKA TAMBANG, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5283/P J/2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107719.16/2014/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00539/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 23 Agustus 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00051/407/14/091/15tanggal 9 Juli 2015, atas nama PT Tambang

Putusan Nomor 2562 B/PK/Pjk/2019Juni 2014 Nomor 00051/407/14/091/15 Tanggal 9 Juli 2015, atasnama PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0091.000, alamat Menara Rajawali Lt. 23 Jalan DR.Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, JakartaSelatan 12950, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.