Ditemukan 138071 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Perkawinan adat Tanah adat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-11-2022 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4070 K/Pdt/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — SALEH TATISINA VS PEJABAT/KEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, DKK
346 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2013
Tanggal 17 September 2013 — Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH vs Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
1972 — 2031 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH vs Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
    Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat diduga keras telah melakukan perbuatantidak menyenangkan kepada kaum Penggugat suku Tanjung di Kabun;Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013e. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat telah memberi gelar palsu tidak ada dasarhukumnya, baik hukum adat maupun hukum formal;f.
    Djamaris Zain Datuak Rajo Intan, SH boleh duduk sebagai anggotaKerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat, duduak samo randah, tagak samo tinggidan tidak larangan petunjuk (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabauterlampir);j.
    Bahwa dalam Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, KabupatenPesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ada kebijakan yang melarang gelarDatuak lebih dari satu dan ini perlu dibatalkan demi untuk memberikesempatan kepada datuakdatuak lain yang sama gelarnya seperti contoh:Kerapatan Adat Nagari Tambang, Kecamatan WV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat membiarkan 3 gelar Datuak Gamuak dalamKerapatan Adat Nagarinya (terlampir);k.
    Jika Penggugat tidak puas, maka dapat melanjutkangugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ke Pengadilan Negeri.Persoalan yang menjadi pokok sengketa merupakan lingkaran sako joPusako yang tunduk pada peradilan desa/adat (kerapatan Adat Nagari);Mohon juga diperhatikan ketentuan Pasal 3a R.O (rechterlijke organisatie,Organisasi Peradilan) yang diundangkan dengan Staatblad 1935 Nomor 102,yang menyatakan perkara adat diadili oleh peradilan adat/desa, yang tiada laindimaksud adalah Kerapatan
    Surat Rekomendasi penunjukan pemberian gelar Adat kepada H.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 42/PDT.G/2015/PN MME
Tanggal 16 Agustus 2016 — - ANSELMUS NONG SARENG MELAWAN - MARSELINA VALENTINA - BONEFASIUS BOTA
1608 — 1998
  • DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan menurut hukum adat setempat bahwa Penggugat ANSELMUS NONG SARENG telah meminang Tergugat I MARSELINA VALENTINA sehingga terikat pertunangan yang sah;- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;B. DALAM REKONVENSIDALAM POKOK PERKARA :- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;C.
    Bahwa Penggugat melalui posita Gugatan angka angka 9 point 1 dan petitum angka 8pint 1 menuntut denda adat berupa Kila Bitak, Ledan Beak terjemahan lurusnyaCincin Pecah, Manik Terbelah.halaman 6 dari 54 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme Bahwa terhadapa tuntutan Penggugat berupa denda adat tersebut tidak dapat diterapkandalam perkara, oleh karena tidak ada peristiwa hukum adat yang menjadi dasar tuntutanKila Bitak, Ledan Beak terjemahan lurusnya Cincin Pecah, Manik Terbelah.Bahwa tuntutan denda
    Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggarhukum adat Lain Nair Met Lee, maka tuntutan baik berupa denda adat maupunpermohonan conservator beslag sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 9dan 10 patut dinyatakan tidak benar dan harus ditolak seluruhnya.B. DALAM PERKARA REKONPENSIT.
    di desa wolomapan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu,halaman 30 dari 54 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme sedangkan lembaga adat sendiri dibentuk sejak tahun 1980an ;Bahwa ahli akan menerangkan tentang LAIN NAIR MET LEE dan WAIN NAIR METLEE;; 22+ 2 2 2 = 22 222 2222 22 22 2 22 == === == === Bahwa istilah adat: LAIN NAIR MET LEE aartinya seorang perempuan menyatakankepada keluarga lakilaki bahwa dia tidak mau bersuami dengan lakilaki tersebut;Bahwa istilah adat!
    lakilaki tersebut;Bahwa menurut hukum adat, denda adat yang dikenakan kepada perempuan yang tidakmau lagi dengan lakilaki tersebut yaitu: 1 (satu) ekor kuda dan uang sebanyakRp.1.000.000, (satu juta rupiah);Bahwa penyelesaian menurut hukum adat apabila seorang lakilaki sudah hidup bersamadengan seorang perempuan layaknya suami isteri tetapi mereka belum menikah di gereja,kemudian lakilaki mengusir perempuan tersebut dari rumahnya, apabila perkawinanmereka sudah dikukuhkan secara adat maka penyelesaian
    yaitu. apakah benar Penggugat telah memimang Tergugat I menurut hukum adat setempatsehingea terikat pertunangan yang sah?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2573K/PDT/2001
Tanggal 4 Januari 2007 — I.G.W. SASAK ; SILUH WAYAN MUKLIK, dkk. ; SILUH PUTU IRA YULIANI, I WAYAN KARSANA ABA
691 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-03-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt/2019
Tanggal 27 Maret 2019 — SYAFRI RAJO BUJANG, SAPAR (lk), DK VS A. DASRIL SUTAN MARAJO (lk), Mansyur), PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;
1108 — 822 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2013 — RONNY PASAHARY VS YABUGI TOSHIA, Dk
1078 — 1031 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wahid Hasyim Nomor 158Jakarta Pusat,Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat I, Il di muka persidangan Pengadilan NegeriMosohi pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat, terletak di Dusun Oping,Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara
    dan Tergugat selanjutnya mengatakanbahwa apabila ada surat keterangan dari Pemerintah Negeri Sawai tersebutbarulah Tergugat akan memperhitungkan jumlah sirtu dan perhitungan hargasirtu perkubik selanjutnya barulah Tergugat dapat membayar ganti rugi kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 22 April 2007 berdasarkan permintaan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat bersamadengan saudara Taswin Tarnate Jabatan Badan Saniri Negeri Sawai saudaraYosimus Pasahary Jabatan Ketua Adat
    Tomagola KepalaDesa Sawai sebagai Pihak Pertama dan Direktur PT Mina Seram LestariTanggung sebagai Pihak Kedua yang isinya Pelepasan hak Adat DesaSawai seluas 2000 Ha yang berlokasi/berbatas disekitar kali Tolo Hetelabagian Barat sampai dengan kali Sapalewa (Sapalewa Lama).Dengan demikian pada saat surat Pelepasan Hak Tanah Adat oleh DesaSawai seluas 2000 Ha tersebut di atas belum ada kali Sapalewa Baru, olehkarena pada tahun 1994 itu hanya ada satu kali Sapalewa;Bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh
    Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan batasbatas:e Sebelah Utara dengan Kali Sapalewa (Sapalewa Lama);e Sebelah Selatan dengan Hutan Bebas;e Sebelah Barat dengan Kali Kinati;e Sebelah Timur dengan Hutan Bebas;Adalah hak milik adat dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;IV.
    Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II/Terbanding/TermohonKasasi yang telah mengambil 280.000 m Sirtu pada kali Sapalewa Batuyang menjadi tanah milik Adat dari Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi tersebut, adalah perbuatan melawan hak yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi, yaitu 280.000 xRp25.000,00 Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);V.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-03-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pdt/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — A. SUMAR, DKK VS INAQ DERAWI; DKK
504 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/Pdt/2010
Tanggal 11 Oktober 2011 — SIMSON RUMSOWEK, DKK VS THONCE BONAY UPUYA
2288 — 2703 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3064 K/Pdt/2010 Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat keluarga besar Tanawaniyang sekarang Jin. Stevanus Rumbewas ; Sebelah Selatan berbatasan dengan JIn.
    Menyatakan penyerahan atau pelepasan tanah adat secara lisan dari orangtua kandung Tergugat Il dan Tergugat Ill bapak Demianus Tanawani (Alm)adalah sah menurut hukum ;4. Menyatakan surat pelepasan tanah adat dari Tergugat Il kepada Penggugatadalah sah menurut hukum ;5. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 7.397 M2 denganbatasbatas sebagaimana terurai dalam butir 1 Surat Gugatan ini dan SuratPelepasan Tanah Adat(P.1) adalah milik Penggugat ;6.
    Menyatakan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 1Agustus 1989 adalah cacat dan batal demi hukum ;4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuksegera menyerahkan kembali lokasi/anah adat milik Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dan Tergugat Ill Konvensi/Penggugat lllRekonvensi yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi, dan Tergugat Ill Konvensi/Penggugat lllRekonvensi ;5.
    No. 3064 K/Pdt/2010bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitelah salah/alai dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta dipersidangan serta salah dalam menerapkan hukum waris adat, denganpertimbangan sebagai berikut :1. Terbukti objek sengketa adalah tanah adat milik orang tua Pemohon Kasasiyang diberikan kepada Termohon Kasasi, pemberian mana dikriteriakansebagai hibah tanpa ada satu upacara adat, luas tanah tidak disebut secarajelas ;2.
    Bahwa berdasarkan bukti Termohon Kasasi (Bukti P.4) dilampirkanKeputusan Damai Peradilan Adat tanggal 9 Desember 2009, dimanakeputusan Peradilan Adat memutuskan tanah tersebut (objek sengketa)dibagi menjadi dua yaitu sebelah selatan diserahkan pada Thonce BonayUpuya (Termohon Kasasi) dan sebelah Utara kepada Darius Tanawani ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/Pdt/2021
Tanggal 20 April 2021 — WAHIDIN vs. ELLY GEL GEL, dk
1096 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pdt/2021
Tanggal 23 Maret 2021 — HJ. NURDJANI SALIMA (Almarhumah) vs. H. ARAS BIN TAMMAUNI
836 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aras Bin Tammauni adalahsebagai Pue Ballung yang merupakan Pemangku Adat Mamuju, danPenggugat berhak memiliki tanah objek sengketa;5. Menyatakan bahwa apabila ada suratsurat tanah objek sengketa yangterbit tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah perbuatan melawanhukum, sehingga seluruh buktibukti hak yang telah diterbitkan tersebutdinyatakan batal demi hukum;6.
    Aras Bin Tammauniadalah sebagai Pue Ballung yang merupakan Pemangku Adat Mamujudan Penggugat berhak memiliki tanah objek sengketa;4. Menyatakan hukum bahwa apabila ada suratsurat tanah objek sengketayang terbit tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum, sehingga seluruh buktibukti hak yang telah diterbitkantersebut dinyatakan batal demi hukum;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 PK/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — ISAIAS NUSMESE, Dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR MALUKU CQ. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, Dkk
254 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2006 — Upload : 23-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2645K/PDT/2004
Tanggal 14 Nopember 2006 — DAVID JAMA PULU PINA ; RAMBU TANGGU MITTA alias RAMBU YAYA, dk
1086 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2014 — DISWAR gelar MARAH KAYO pgl. CIDIK, Dkk vs ZULHILMAN pgl. MAN
942 — 951 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut hukum adat Minangkabau yang disebut dengan hak milik adalahbarangbarang yang diperdapat dengan salah satu dari Nan Ampek yaitu:e Sebab dek hibah;e Sebab dek Cancang Latiah;e Sebab dek tabuih/bali;e Sebab dek mamak (pusaka tinggi);Dengan demikian dalam perkara ini hak milik didapatkan salah satunya dengan jalanpemberian dari seseorang (hibah);Bahwa hibah menurut hukum adat Minangkabau ada 3 (tiga) macam yaitu;1 Hibah Laleh;2 Hibah Bakeh;3 Hibah Pampeh;Sedangkan yang dimaksud dengan Hibah
    hendaklah dengan persetujuan kaum dankalau tidak diperboleh kata Mufakat kaum, maka hibah sebagaimana bentuknya tidakdapat dilaksanakan menurut adat, karena adat Minangkabau mempunyai prinsipbahwa harta pusaka kaum tidak dapat dipindahkan kepada anak pisang atau anakanak seorang lelaki Minangkabau;Oleh karena itu untuk berlangsungnya Hibah menurut adat Minangkabau haruslahterpenuhi syaratsyarat sebagai berikut:1 Hibah dilakukan semasa hidup pengibah;Kerabat dari si penghibah harus hadir semuanya
    Nuh Rajo Permato yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 1964 adalah suatupertimbangan hukum yang keliru karena sudah menyalahi sistim pembuktian hukumacara perdata adat minang kabau dalam menilai kebenaran sebuah ranji keturunan;Bahwa ranji yang tidak jelas asalusulnya kenapa diterima dan di pertimbangkan adaapa antara Majelis Hakim dengan pihak Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yangnota bene hanya seorang Pewaris Pemagang gadai. (Tergugat /Terbanding/Termohonkasasi);5.
    Nuh Rangkayo Endah (almarhum) dalam melakukan transaksi/peralihan hak atas tanah/sawah selalu bersamasama dengan Kaum Para Penggugatdan suratsurat ini kami lampirkan dalam memori kasasi ini agar Mahkamah Agungdapat meluruskan putusan yang tidak adil dan menyesatkan ini;Salah satu ciri khas adat Minangkabu ialah ajaran adat mengenai Tanah Ulayat danharta pusaka tinggi yang menyatakan airnya boleh diminum buahnya bolehdimakan, dijual ndak dimakan bali, digadai ndak dimakan sando;Bahwa menurut hukum
    Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotobaru dan Majelis Hakim PengadilanTinggi Padang telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini atau telahtidak cermat mengadili perkara ini;Dengan alasan:Bahwa sesuai dengan Pepatah Adat di Minangkabau dan juga sesuai dengan adat diNagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok yang berbunyi:Salang Kumbali Tagadai Biaso Ditabuih, Agiah Hilang dan sawah ini adalah sawahtagadai, untuk itu Penggugat berhak Menabuih kembali kepada Tergugat
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 31-08-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjp
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
1.MENDEK KS
2.Bustamam
Tergugat:
Tedy Sutendi
241 — 122
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 17-01-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN SORONG Nomor 8/Pdt.Bth/2022/PN Son
Tanggal 14 September 2022 — Penggugat:
Sonny Kalagison
Tergugat:
1.H. Achmad Syabana
2.Yohanis Tanan Kalani
131 — 62
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 345/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : SAAD Diwakili Oleh : SAAD
Terbanding/Tergugat I : KASRI
Terbanding/Tergugat II : ENI ZULIA FRANSISKA
218 — 125
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 26-10-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 142/PDT/2023/PT PLG
Tanggal 23 Nopember 2023 — Pembanding/Penggugat : UDE INDA YADI, S.H. Diwakili Oleh : Devi Andra, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SAWINDO PERMAI
Terbanding/Tergugat II : PT. BUKIT ASAM, TBK
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Muara Enim
67 — 41
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 53/PDT/2014/PT KDI
Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Penggugat : HASAN TOONDU, SH Diwakili Oleh : WENCESLAUS LA RANGKA, SH
Pembanding/Penggugat : Drs. SOFFIAN TOONDU Diwakili Oleh : WENCESLAUS LA RANGKA, SH
Terbanding/Tergugat : PT. SAMBAS MINERALS MINING
Terbanding/Tergugat : BUPATI KONAWE SELATAN
413 — 266
  • Hak Milik yang lahir dari Hukum Adat:Hak milik yang lahir karena hukum adat yang salah satunya berupatindakan Pembukaan Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsungoleh Negara (vide Pasal 22 UUPA serta Penjelasannya), yang manasebelum maupun sejak berlakunya UUPA, Pembukaan Tanah masihdijadikan sebagai salah satu bentuk terjadinya hak atas tanahberdasarkan hukum adat; halmana untuk memberikan kepastianhukum tentang pembukaan tanah tersebut, sejak berlakunya UUPAkhususnya Pasal 1 ayat 4(Bukti tambahan
    tanah tersebut di atas, diterbitkanPeraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Hak Atas Tanah, yang isinya mengatur dan memberikanwewenang kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat dan KepalaDesa;Pemberian Hak Atas Tanah, atau dengan kata lain (timbulnya hak atastanah berdasarkan Penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal22 ayat 2 UUPA yang wewenangnya diberikan kepada Gubernur); sertaPemberian Izin Membuka Tanah (timbulnya hak milik atas tanahberdasarkan hukum adat
    Bahwa Pemohon telah menguasai secara nyata dan teruS menerustanah tersebut selama 20 tahun berturutturut dengan itikad baik, tidakdipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, memuat pulaketerangan bahwa pemohon bersedia di tuntut baik pidana maupunperdata jika memberikan keterangan palsu;Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 53/Pdt/PT.SULTRA.b.
    Pemerintah tentang eksistensipenguasaan atas tanah yang dikuasai oleh leluhurPEMBANDING/PENGGUGAT (hak milik atasberdasarkan hukum adat atau yang sering disebuthakhak Indonesia atas tanah);v Adanya pengakuan pemerintah tentangkeberadaan ahli waris dari Kerajaan tersebutsebagai bukti adanya peralihan hak kepemilikanturuntemurun tersebut;Y Adanya tindak lanjut pemerintah melaluipengakuan hak ~= milik yang didapatkanberdasarkan hukum adat melalui pembukaantanah serta merekomendasikan Kepada AhliwarisRaja
    Bahwa hukum pertanahan Indonesia secara tegas mengakuiserta mengakomodir adanya suatu hak atas tanah yang timbulkarena hukum adat. Bahwa secara hukum Surat KeputusanBupati Kendari No. 477 Tahun 1999 (bukti P1) merupakan buktiotentik adanya suatu hak atas tanah yang didapatkanberdasarkan Hukum Adat, yang secara tegas diakui oleh UUPAsebagai suatu hak lama yang kemudian akan didaftarkan untukmemperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang didasari olehkonversi hakhak lama.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 29-03-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mre
Tanggal 19 September 2023 — Penggugat:
UDE INDA YADI, S.H.
Tergugat:
1.PT. BUMI SAWINDO PERMAI
2.PT. BUKIT ASAM, TBK
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Muara Enim
90 — 30
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 09-06-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Msh
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
Dames Amrosila
Tergugat:
Lukas Amrosila
198 — 0