Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal terakhir rumah kediaman orangtua Penggugat dengan alamat di Kp.Curug Rt/Rw 001/004 Desa Cikedokan Kecamatan Bayongbong KabupatenGarut, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) oranganak yang bernama:; Dimas Irsad Mulyadi usia 13 tahun; Syakwa Azzamil Wilda usia 9 tahun; Moch Nurrizky Radiansyah usia 2 tahun;.

dpi FleaweArtinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adilMenimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, incassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkanperlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fiqghiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil

seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fiqghiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil

seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil

Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh ( hadhanah ) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Alif Azzamil Adhim, Laki-laki, lahir di Jember, 30 Desember 2012, dengan tetap memberi akses yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak kepada Penggugat Rekonvensi

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, Bali, dan dikaruniaianak yang bernama Alif Azzamil Adhim, Lakilaki, lahir di Jember, 30Desember 2012;3.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai1(satu) orang anak yang bernama Alif Azzamil Adhim, Lakilaki, lahirdi Jember, 30 Desember 2012; dan sekarang berada dalam asuhanTermohon;.

seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fiqghiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil

PA.TngArtinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adilMenimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, incassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkanperlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untukmengemukakan kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin binAbdillah AzZamil

Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Pdnmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fiqghiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil dalamKitab Syarh AlQawaid AsSadiyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204,sebagai berikut:ges 2s) es lal) CP N35 Id) 9 clgis de ! ens celek!

tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan ayah Termohontidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitanyang berkepanjangan, in cassu Pemohon serta keturunan Pemohon denganayah Termohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnyadari Pemerintah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil

clesArtinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil.Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, incassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkanperlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu~ untukmengemukakan kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin binAbdillah AzZamil

selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil dalamKitab Syarh AlQawaid AsSadiyyah (Riyadh: Dar

selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil dalamHal. 9 dari 12 Hal.

IdiAbdillah AzZamil dalam Kitab Syarh AlQawaid AsSadiyyah (Riyadh: DarAthlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:Meee GEA pb Lill AIG Lily clare EN 6 Lal oA 15 154Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalahmaslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadatmaka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwaperkawinan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukumIslam, maka dengan didasarkan

dpi FleaweArtinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adilMenimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, incassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkanperlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fiqghiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil

sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adilMenimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Pemohon IItidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitanyang panjang, in cassu Pemohon dan Pemohon II serta keturunan merekatidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari PemerintahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu~ untukmengemukakan kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin binAbdillah AzZamil

seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fiqghiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil

tentang perempuanperempuan yang haram dinikahi;Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/MS.JthMenimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untukmengemukakan kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin binAbdillah AzZamil

selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yangberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil dalamKitab Syarh AlQawaid AsSadiyyah (Riyadh: Dar

Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Pdnberkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akanmendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakankaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah AzZamil dalamKitab Syarh AlQawaid AsSadiyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204,sebagai berikut:Lee ABN pd aL LE) AIS Ia, clare GEN 038 Lal GA IG 5)Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat

PA.TngArtinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adilMenimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkanakan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, incassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkanperlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untukmengemukakan kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin binAbdillah AzZamil