Menyatakan batalnya surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2018;4. Menyatakan Penggugat masih memiliki hutang beserta bunga kepada Tergugat sebesar Rp. 49.125.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila hutang dan bunga tersebut dibayarkan oleh Penggugat seluruhnya pada bulan Nopember 2018 ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

Menyatakan batal dan tidak sahnya kwitansi transaksi kosong tertanggal 16Juni 2018;Menyatakan batalnya surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2018;Menyatakan lunasnya utang penggugat kepada tergugat;Menyatakan tidak sahnya bunga utang tak wajar;oa fFMenghukum tergugat untuk tidak lagi melakukan aktifitas bisnis simpanpinjam tanpa berbadan hukum;7.

gugatannya danketerangan saksisaksi menyatakan sebaliknya bahwa Penggugat pernahberhutang kepada Tergugat, maka berdasarkan halhal tersebut diatas makapetitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk ditolak, dan menyatakantetap sahnya kwitansi pinjaman tertanggal 16 Juni 2017 antara Penggugatdengan Tergugat dengan ketentuan bunga 2,5 % setiap bulan dari total hutangpokok Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke3 gugatan penggugat yangmohon agar menyatakan batalnya

Menyatakan batalnya surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2018;4. Menyatakan Penggugat masih memiliki hutang beserta bunga kepadaTergugat sebesar Rp. 49.125.000, (empat puluh sembilan juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) apabila hutang dan bunga tersebut dibayarkanoleh Penggugat seluruhnya pada bulan Nopember 2018 ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;6.

., M.Kn No. 92 tanggal 11 November 2013 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 93 tanggal 11 November 2013 menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I yang mengatakan jika perkawinan dilanjutkan maka Tergugat I akan melarikan diri atau dua tiga bulan akan menceraikan Penggugat sehingga mengakibatkan batalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Hawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan denganpembatalan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membatalkan dan menjadipenyebab batalnya perkawinan tersebut; Bahwa sudah ada undangan untuk perkawinan Penggugat denganTergugat tetapi belum disebar; Bahwa uang yang diserahkan Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Tergugatmaupun

Hawa;Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugatdapat diconstantir berdasarkan dalil pokok Penggugat dan dari jawabmenjawab adalah sebagai berikut:Apakah benar Tergugat adalah penyebab batalnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat berhak menuntutganti rugi berupa pengembalian uang yang telah diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat dan Tergugat II?

oleh Penggugat untuk shalatmalam akan tetapi Tergugat tidak bisa melaksanakan sehingga Tergugat mengatakan kalau begini tiga bulan baru kawin sudah cerai;Menimbang, bahwa keterangan saksi Makmur tersebut ternyata tidakpula didukung oleh saksisaksi lain sehingga keterangan saksi Makmurtidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi artinya satu saksi bukansaksi, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalilsangkalannya;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa batalnya

diuraikantersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi, Majelis Hakimberpendapat bahwa segala apa yang. didalilkan oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat dan Il Konvensi pada dasarnya adalah sebagaimanapula yang telah didalilkkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,maka selanjutnya apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dalamKonvensi tersebut dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonvensi ini;Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam Konvensi bahwa batalnya

kewajibannya membayar seluruh harga jual beli atas bidang tanah milik Penggugat tersebut;

Penggugat sebagian dengan verstek;

Menyatakan dengan hukum Batalnya Akta Nomor 01 Tanggal 05 November 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Universal Security Indonesia Notaris HETTY ROOSMILAWATY, S.H.,M.KN Notaris Kab. Subang;3. Menyatakan dengan hukum, batalnya akta-akta sebagai berikut: Akta Nomor 04 Tanggal 19 September 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Universal Security Indonesia Notaris HETTY ROOSMILAWATY, S.H.,M.KN Notaris Kab.

No. 1293 K/Pid/2009yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan(Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UUNo.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung);Bahwa selain Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan lalai dalammenerapkan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, PengadilanTinggi Padang juga telah salah menerapkan Pasal 359 KUHP dalam perkara ini,dengan alasan sebagai berikut :Bahwa sebagaimana telah diketahui kualifikasi dari Pasal

dalam keputusannyatanggal 25 Februari 2009 No.32/PID/2009/PT.PDG yang menguatkankeputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Januari 2009 No.563/ Pid.B/2008/ PN.PDG, telah salah menerapkan hukum, karenanya keputusanPengadilan Tinggi Padang tersebut haruslah dibatalkan (Pasal 30 ayat (1)huruf b UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004);Pengadilan Tinggi Padang telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

tertanggal 19 September 2008 No.Reg.Perkara; PDM537/Ep.2/PDANG/09.08 yang ditanda tangani oleh Gusnefi, SH., selaku Jaksa/Penuntut Umum, dimana didalam surat dakwaan tersebut tidak diuraikan secaracermat, jelas dan lengkap mengenai nomor Polisi dari kKendaraan yang terlibatdalam kecelakaan lalu lintas tersebut, hal mana jelas telah melanggar syaratsyarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf bKUHAP (UU No.8 Tahun 1981) dan sebagai akibat hukum dari hal tersebutadalah batalnya

No. 1293 K/Pid/2009Bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana disebutkan di atas telahcukup terbukti di sini bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yang bersangkutan,sebagaimana yang dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf cUU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa

alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, amar putusan Pengadilan Negeri yangberbunyi, membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 1000., yang seolaholah ada 2 (dua) orang Terdakwa ataulebih, dan amar putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi : membebankanbiaya perkara kepada para Terdakwa, yang seolaholah juga ada 2 orangTerdakwa atau lebih, hanyalah merupakan kesalahan pengetikan yang tidakmengakibatkan batalnya putusan

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 PPJB di atas bila Penggugat tidakmelaksanakan pembayaran yang telah ditetapkan, PPJB ini batal danselanjutnya Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang yang telahdibayarkan oleh Penggugat kepada BANK ditambah Rp1.000.000.000 (satumiliar rupiah).Bahwa jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di atas yang harusdikembalikan Tergugat kepada Penggugat akibat batalnya PPJB merupakanjumlah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara langsung(tidak

dibayarkan melalui Bank) dimana PPJB tersebut merupakan tandapenerimaan atau kwitansinya (Pasal 2 paragraf pertama PPJB).Bahwa dengan demikian, karena Penggugat tidak melaksanakan pembayaranberikutnya sebagaimana diuraikan di atas, maka PPJB tersebut batal dan sebagaiakibat batalnya PPJB, berdasarkan ketentuan Pasal 2 PPJB tersebut, Tergugatwajib mengembalikan pembayaran sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar limaratus juta rupiah) yang telah dilakukan Penggugat kepada Bank ditambahRp1.000.000.000

Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tertanggal27 April 2007;Menghukum Tergugat oleh karenannya untuk membayar sisa kewajiban yangterhutang akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26 tertanggal 27 April2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat ntuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun yang dihitungdari sisa kewajiban, terhitung sejak diajukannya gugatan sampai dilunasinya seluruhkewajiban Tergugat kepada Penggugat akibat batalnya Perjanjian

No. 861 K/Pdt/201216Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26tertanggal 27 April 2007, batal karena terpenuhinya syarat batal sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 butir (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tertanggal27 April 2007;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat memilik kewajban mengembalikanpembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)kepada Penggugat sebagai akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26 tertanggal 27 April

kepada Penggugat akibat batalnya PPJB;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.459.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Rekonvensi:Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensiseluruhnya;Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensimembayar biaya perkara sebesar RpNIHILMenimbang, bahwa dalam tingkat

Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 8 Juni 2017,sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Halaman 9 dari 102 halaman.

;Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 8 Juni 2017 telahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 jo.Halaman 13 dari 102 halaman.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak pernah dilakukan sidangPemeriksaan Keberatan dalamsidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dalam perkara a quoYMenyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 08 Juni2017 yang menguatkan Putusan KomisiInformasi Provinsi Sumatera Utara Nomor :08/KPTS/KIPSU/II/2017 tanggal 27 Februari2017.

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 8 Juni 2017 telah melanggarhukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan;Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim MahkamahAgung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDNHalaman 18 dari 102 halaman.

Diterima melalui Pos yangdikirim KIP Sumut (Bukti T12) Bukti 712 yaitu : Menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Surat Sekretaris Komisi InformasiNomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Provinsi Sumatera Utara Nomor :Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP 1404/KIPSU/VIII/2016 tanggal 30SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. Agustus 2016 Permohonan Informasi Termohon Kasasi ditolak atau tidak dapat diterima.

telahternyata bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Il yang telahdewasa tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai hubunganpersaudaraan semenda ataupun sesusuan serta tidak pula terikat tali pernikahandengan pihak lain dan dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il, maka secara hukum tidak ada sesuatuyang menghalangi pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang dapatmenyebabkan cacatnya akad nikah antara Pemohon dan Pemohon II hinggaberakibat pada batalnya

ibu Pemohon II dan kedua saksi tersebut juga tidakmengetahui dengan pasti tentang adanya penyerahan kewenangan (taukil) dariayah kandung Pemohon II kepada orang lain untuk menjadi wali Pemohon Il,sedangkan saksi ketiga sama sekali tidak mengetahui siapa wali dalampernikahan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaanpernikahan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) yang seharusnya dipenuhi dantidak terpenuhinya rukun dalam suatu akad dapat berakibat batalnya

Ulama Hanafi akadtersebut mauqutf".Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahuistatus hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukanbahwa benar Pemohon dan Pemohon II telah menikah bahkan kedua belahpihak juga telah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan keduanya tersebut,namun telah terbukti pula secara hukum bahwa pernikahan yang telahdilangsungkan oleh Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukundari akad pernikahan tersebut hingga menyebabkan batalnya

akad tersebut;Menimbang, bahwa dengan batalnya suatu pernikahan, maka harusdinyatakan bahwa kedua belah pihak sejak terjadinya pernikahan tersebutbukanlah pasangan suami istri (vide Pasal 28 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebihberat, oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang lebih berat itu harus dijauhi,sebagaimana petunjuk kaidah figih yang disebutkan dalam Kitab Al Asybah wanNadhair li As Suyuthi, : 188, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaipendapat hukum yang berbunyi :a ee wEFey v Lr Bee jl a3 WWArtinya : Apabila terjadi dua kemudaratan maka kemudaratan yang lebih besarditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya".Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya

pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang menyatakan berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana dalam putusan sela pada hari Senin tanggal 15Februari 2016, maka Pemohon Kasasi tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo karena Majelis Hakimtidak berwenang atau melampaui batas kewenangan/wewenang, telahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Nomor 617 K/Padt.SusPHI/2016Majelis Hakim dalam perkara a quo karena Majelis Hakim telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan, dengan alasan sebagai berikut:1.2.1.12.21.2.3.1.2.4.Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah keliru denganmenempatkan Rumah Sakit Husada sebagai Tergugat(Pemohon Kasasi) karena Rumah Sakit Husada bukanmerupakan

Bahwa dengan demikian maka terbukti jelas Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan tidakdapat diterima;Il.

Nomor 617 K/Pdt.SusPHI/2016menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;2.

Nomor 617 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo telah telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2016 dan kontra

Bahwa dalam Putusan Judex Facti terjadi pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan, yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabilaPengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;a.

,tanggal 5 Juni 2012, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya tanpa memberikan pertimbangan yangmemadai clan tanpa mempertimbangkan alasanalasanPembanding/ Tergugat/ Pemohon Kasasi waktu itu dalam memoribandingnya, sehingga terkesan bahwa Putusan Pengadilan TinggiManado tanpa pertimbangan yang memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan yang mengancamkelalaian batalnya putusan Judex Facti tersebut sebagaimanaditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor

caramenghibahkan, dimana dalam ketentuan tersebut diatur caramenghibahkan sesuatu, sehingga apa yang dinyatakan oleh JudexFacti sangat tidak sesuai dan keliru dengan ketentuan Pasal 1682KUH Perdata tersebut serta adanya kelalaian dalam memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan dimaksud, sehingga telah terjadi pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh Peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya

hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sebagaimanaketentuan Pasal 30 Undang Undang 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5Tabun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahamah Agung, akan tetapi alasanyang bersifat Yuridis adanya terjadi pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan perundangundangan, yangmengancam kelakdan itu) dengan batalnya

dilakukan oleh Tergugat adalah tidaksah; Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya

Perjanjian Sewa MenyewaNomor 05 Tanggal 23 Oktober 2008 dan Akta Perjanjian SewaMenyewa Nomor 04 Tanggal 11 Mei 2009 yang berlaku hinggatanggal 01 Maret 2035;Menyatakan sah menurut hukum Penggugat memiliki hak untukmenyewakan kembali obyek sengketa kepada Pihak Ketiga (oranglain) berdasarkan Akta Persetujuan Nomor 36 Tanggal 23 Nopember2011;Menghukum Para Tergugat mengganti Kerugian Materiil Penggugatsebesar Rp/0.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yaitu kerugian riilyang diderita Penggugat karena batalnya

perjanjian perpanjangansewa menyewa selama 2 tahun oleh PT Citra Panji Mandiri atauberdasarkan hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugatkarena batalnya calon penyewa lain akibat gangguan perbuatan ParaTergugat;Halaman 2 dari 11 hal.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiilsebesar Rp/0.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas kerugianMateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi II atas batalnya perpanjangan sewa oleh PT. Citra PanjiMandiri selama 2 tahun, secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II setelahPerkara ini diputus;Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/20186.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiilsebesar Rp/70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas kerugianMateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi II atas batalnya perpanjangan sewa oleh PT. CitraPanji Mandiri selama 2 tahun, secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II setelahPerkara ini diputus;6.

Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Dari keterangan tersebut di atas Judex Facti salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas;6.

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan halaman 45 alenia2 yaitu mengenai pembayaran sisa upah selama skorsing ke 1 (Satu)dan skorsing ke 2 (dua) dengan tidak dimasukannya tunjangantransport sebesar Rp776.000,00 ke dalam komponen upah yangharus dibayarkan adalah hal yang salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan, adapun perincian upah yang

Krakatau Wajatama, bukan SOP; PK QC 04/09,dari hal ini Judex Facti telah melakukan kelalaian dankebohongan sehingga dapat batalnya putusan yangbersangkutan;b. Bahwa SOP; PK QC 04/09 adalah bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat (bukti PIl) yang menerangkan bahwa yang menjadikewenangan/Tanggung Jawab Penggugat yaitu hanya:a. Petugas sertifikat PK & PIP, bertanggung jawabmempersiapkan datadata untuk pembuatan mill certificate dansekaligus print out mill certificate tersebut;b.

Bahwa pertimbangan Judex Facti telah Salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; sepertidalam putusan halaman 48 alenia 2, 3 dan 4 yang tidakmempertimbangkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155:e ayat (2) yaitu selama putusan lembaga penyelesaian hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun

putusan yangbersangkutan;Bahwa pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku, Lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; sepertidalam putusan halaman 49 alenia 3 yang menyatakan bahwa buktiT4 (yang tertulis dalam putusan halaman 30 angka 4 yaitu Bukti 14,hal ini menyebabkan putusan menjadi kacau dan membingungkan),berupa petunjuk kerja pelayanan produk jadi PI

bahwa pengadaan buktiP3 yang dibuat belakangan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding setelahn adanya bukti P.1 adalah fakta yang membuktikan danmenjelaskan secara faktual bahwa bukti P.1 sesungguhnya adalah tidak benardiperuntukkan dan tidak mengikat untuk tanah sengketa;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan lalai menerapkanhukum yang menurut pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat /Terbanding kekeliruan dan kelalaian Majelis hakim Tingkat Bandingtersebut dapat menyebabkan batalnya

alasanalasan tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili";Bahwa sebagaimana penjelasan yang di uraikan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Pembanding pada bagian pendahuluan di atas, danberdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagaimanadisebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim TingkatBanding dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannyatelah melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan batalnya

Nomor 2603 K/Pdt/2015merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dan atau kelalaianyang sangat mendasar dan mencerminkan sikap keberpihakan secarasubyektif yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutyakni telah tidak berlaku adil dan tidak jujur dalam memberikanpertimbangan hukum sehingga kesalahan dan atau kelalaian ini dapatmenyebabkan batalnya Keputusan.

dijadikandasar untuk mengadili";Bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung menegaskan dan ataumengingatkan bahwa "dengan tidak dan atau kurang mempertimbangkan danatau kurang memberikan pertimbangan dan atau alasan, bahkan apabilaalasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangansatu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaiandalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangandemikian adalah tidak benar dan keliru, Karena:2.1.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:3.1.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:5.1.

Nomor 631 PK/Pdt/2017undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:6.1.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:8.1.

Dps tertanggal 14 Januari 2013 a quoyang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 984/Pid.B/2012/PN.DPS tanggal 8 Oktober 2012 yang telah salah dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah Lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, atas dasar alasansebagai berikut :e Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam putusannya yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut,ternyata

Dengan tidak/kurang memberikan penimbangan/alasan; bahkanapabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengertiataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormversium) yangdapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yangbersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi;4.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam UndangUndang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplicht), dipenuhi oleh saudarasaudarauntuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabilatidak memuat alasanalasan ataupun pertimbanganpertimbangan;5.

(dahulu Pasal 23 UndangUndangRI No. 14 Tahun 1970 Tentang KetentuanKetentuan Pokok KekuasaanKehakiman) Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Jo SEMA RI No.3 Tahun1974 tersebut, dapat memberikan kesimpulan bahwa Judex FactiPengadilan Tinggi Denpasar tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapatdimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikiandapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormversium)yang dapat mengakibatkan batalnya

DPS tanggal 8 Oktober 2012 dibatalkan demihukum.KESIMPULAN DAN PERMOHONAN:Berdasarkan keberatankeberatan yang telah PEMOHON KASASI uraikandiatas, sehingga pemohon kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalamputusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuanhukum tidak sebagaimana mestinya dan telah mengandung Lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan dan Salah menerapkan ataumelanggar hukum yang