Penetapan non executabel harus didasarkan BeritaAcara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan(eksekusi) putusan tersebut.Lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada BAB 12 secara rinci telahmenjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non executabel),yaitu dalam hal :a. Harta kekayaan tereksekusi tidak adab. Putusan bersifat deklaratoirc. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketigad.

Sehingga atas adanya Permohonan eksekusiin casu, tentu saja Para Pelawan Derden Verzet dengan tegasmenolaknya dan sangat berkeberatan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan diajukannyaPerlawanan Derden Verzet in casu, Pelawan Derden Verzet mohon untukmendapatkan Keadilan, dan eksekusi yang dimohonkan agar dinyatakantidak dapat dijalankan (non executabel);Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No.23/PDT/2020/PT.PALI.

AdalahTidak Bisa Dijalankan (Non executabel);Amar Putusan Tersebut Tidak Mungkin Untuk Dilaksanakan,Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan NegeriPalu, berdasarkan perkara No 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Pal, Jo.No 4/ PDT/ 2018/ PT PAL, Jo.

),Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.23/PDT/2020/PT.PAL10.11.dikarenakan atas objek sengketa yang dimohonkan eksekusikeberadaannya adalah bukan ada pada Tergugat dan/atau TermohonEksekusi, melainkan berada dibawah penguasaan Para Pelawan DerdenVerzet;Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet (Semula PemohonEksekusi/Penggugat) adalah tidak bisa dijalankan (Non Executabel).

Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu perkaraNomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tertanggal 27 November 2017, adalahTIDAK BISA DIJALANKAN (Non Executabel);Bahwa selanjutnya, adapun atas Putusan perkara perdata Nomor : 113/Pdt.Bth/ 2019/ PN.

Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, untuk menyatakan bahwa permohonaneksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan adalah tidak bisa dijalankan(non executabel) ;F. ADANYA DUA PUTUSAN YANG SALING BERBEDAHalaman 13 dari 62 Putusan Perdata Nomor 61/Pat.G/2020/PN. Jkt.

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakanbahwa permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan adalahtidak bisa dijalankan (Non Executabel);Ill.

Utr.10.11.12.dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amarputusan;Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan (Semula Pemohon Eksekusi/Penggugat) adalahtidak bisa dijalankan (Non Executabel), dikarenakan Amar Putusantersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan (Semula Pemohon Eksekusi/Penggugat) adalahtidak bisa dijalankan (Non Executabel), dikarenakan adanya dua

Halmana Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan in casu adalah tidak bisadijalankan (non executabel);12.

Utr.Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan bahwapermohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan DerdenVerzet adalah tidak bisa dijalankan (non executabel);D.

Penatapan non executabel harus didasarkan BeritaAcara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan(eksekusi) putusan tersebut.Lebin lanjut M. Yahya Harahap, S.H. daiam bukunya Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada BAB 12 secara rinci telahmenjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan non executabel),yaitu dalam hal:a. Harta kekayaan tereksekusi tidak adaPutusan bersifat deklaratoir.

Eksekusi terhadap harta kekayaan bersamaAdapun terkait dengan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)oleh Pelawan Derden Verzet sebagaimana penjelasanpenjelasan eksekusitidak bisa dijalankan (non executabel) a quo, maka Pelawan Derden Verzetmendasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut: Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi, Barang objek eksekusi di tangan pthak ketiga, Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga, Barang

Adapun yang menjadi Jaminanhutangnya adalahberupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnyaseluas 3.332 M2 (tiga ribu tiga ratus tigapuluh dua meter persegi),sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 518/Kelurahan Semper Timur, yangterletak di Jalan Madya Kebantenan/Budi Darma Nomor 12 A, RT.01/ RW.03Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi JakartaUtara, Provinsi DKI Jakarta;DALILDALIL DAN ALASANALASAN PELAWAN DERDEN VERZET BAHWAEKSEKUSI TIDAK BISA DIJALANKAN (NON EXECUTABEL)iL.Barang

Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet semula Pemohon Eksekusiadalah tidak bisa dijalankan (Non Executabel), dikarenakan atas objek yangdimohonkan eksekusi keberadaannya adalah bukan pada Tergugatdan/atau Termohon Eksekusi, melainkan berada dibawah penguasaanPelawan Derden Verzet;4.

Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan Derden Verzet semula Pemohon Eksekusiadalah tidak bisa dijalankan (Non Executabel), dikarenakan atas objekeksekusi yang dimohonkan eksekusi keberadaannya ada pada PelawanDerden Verzet selaku Pihak Ketiga, sedangkan Pelawan Derden Verzetterkait dengan permohonan eksekusi yang diajukan adalah bukan sebagaipihak, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Termohon Eksekusi;Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 366/PDT/2020

., yaitu dengan dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non executabel)karena adanya saling berbeda dan saling bertentangan antara putusanputusanyang telah berkekuatan hukum tetap seperti tersebut diatas padahal :Hal.10 dari 21 hal. Put. No.1280 K/Pdt/20061. Bertindak sebagai Penggugat tetap, selaku ; GEREJA MASEHI ADVENTHARI KETUJUH DI INDONESIA atau BADAN HUKUM MASEHI ADVENTDARI KETUJUH SE INDONESIA ;2. Sebagai Tergugat tetapnya selalu : PT. DANAYASA ARTHATAMA ;3.

Menetapkan pula oleh karena itu eksekusi perkara No.125 / 2002 EKS /PN.Jkt.Pst. tidak dapat dilaksanakan (non executabel) ;5.

Menetapkan Eksekusi perkara No.125 / 2002.Eks / PN.Jkt.Pst. tidak dapatdilaksanakan (non executabel) ;5.

PT.DKI. serta putusan Mahkamah Agung RINo.3190 K / Pdt / 1996 ;Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, dipandangpatut dan adil serta demi adanya kepastian hukum dalam perkara a quo,Majelis berpendapat adanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatanBantahan Pembantah sepanjang tentang permohonan eksekusi yangdiajukan Terbantah dalam Permohonan Eksekusi No.125 / 2002 EKS /PN.Jkt.Pst. dan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.218 PK/ Pdt / 2001 tidak dapat dilaksanakan (non executabel

Pemerintah danmemiliki jemaat, perwakilan, pusat dan asset, sedangkan MAHKSI hanyabentukan dua orang mantan jemaat Pemohon Kasasi yang mencobaberspekulasi untuk menguasai asset dan bersifat advonturer ;10.Bahwa mohon diperiksa, bahwa apabila GMAHK Dilndonesia merupakanpihak yang sama atau hampir sama karena dipersamakan, maka tentunyaperkara a quo adalah ne bis in idem, sehingga Majelis Hakim TingkatPertama menilai putusan Peninjauan Kembali No.218 PK / Pdt / 2001 menjaditidak dapat dilaksanakan (non executabel

Bahwa dengan demikian beralasan Pengadilan AgamaBengkalis untuk mengabulkan tuntutan Pelawan agar PutusanMahkamah Agung tentang eksekusi, harus dinyatakan tidak dapatdilaksanakan ( non executabel ) karena objek sengketa adalah termasukbagian dari Pelawan.halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 0290/Pdt.G/2018/PA.BklsBerdasarkan dalildalil dan alasanalasan yang diuraikan diatas, Pelawanmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ic.

Menyatakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung tidak dapatdilaksanakan (non executabel )9. Menghukum para Terlawan menyerahkan hak Pelawan secaranatura atau melalui Kantor lelang Negara.10.

Bahwa dengan demikian beralasan Pengadilan Agama Bengkalis untukmengabulkan tuntutan Pelawan agar Putusan Mahkamah Agung tentangeksekusi, harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan ( non executabel )karena objek sengketa adalah termasuk bagian dari Pelawan.Berdasarkan dalildalil dan alasanalasan yang diuraikan diatas, Pelawanmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ic.

Menyatakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung tidak dapatdilaksanakan (non executabel )9. Menghukum para Terlawan menyerahkan hak Pelawan secaranatura atau melalui Kantor lelang Negara.10.

berjalan atas Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016,tertanggal 24 November 2016 dikarenakan cacat hukum;Dalam Pokok Perkara: WNMengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant):Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November2016 tidak memiliki Kekuatan eksekusi/non executabel

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PDT/2019/PT SBY, tertanggal 08 Februari 2019, selanjutnya:Mengadili Sendiri:Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant):Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;~~ oO fpMenyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November2016 tidak memiliki Kekuatan eksekusi/non executabel;5.

Menyatakan eksekusi perkara perdata Nomor : 09/Pdt.G/2006/PNLsm Jo Nomor: 41/Pdt/2007/PTBNA Jo Nomor : 1209 K/Pdt/2008 tidak dapat dilaksanakan(Non Executabel) ;5Menyatakan, ........... 95. Menyatakan pengukuran dan berita acara hasil pengukuran berdasarkanpenetapan Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2011/PNLsm serta surat NomorW1U2/1881/HK.02/XI/2011 mengenai hasil pengukuran baik mengenai luasyang tercantum dalam gambar tersebut dinyatakan dibatalkan dan tidakmempunyai akibat hukum ;6.

Bahwa dengan mencermati penerapan di lapangan secara dua pihak,kiranya aneh dan tidak tepat bilamana Penggugat selaku pemilik proyek justrudihukum untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan Penggugat sendirimerasa sangat dirugikan, karena harus mencari kontraktor pengganti danmencari kesepakatan penyelesaian proyek dimaksud, sehingga patut kiranyaputusan BANI tersebut dinyatakan tidak memiliki nilai eksekusi (non executabel)oleh Pengadilan Negeri serta karenanya putusan Turut Tergugat perlu dikesampingkan

REG. 5/XII/13/ARB/BANI/99, tidakmemiliki kekuatan eksekusi (non executabel);4. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan wanpreastasi;5.

., Notaris di Jember tidak mempunyaikekuatan yang mengikat:;Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdataRegister Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Jr. tanggal 20 September 2011 junctoNomor 742/PDT/2011/PT.SBY tanggal 31 Januari 2012 juncto Nomor 2755K/PDT/2012 tanggal 28 Mei 2013 tidak mempunyai kekuatan eksekutorialdan atau eksekusinya tidak dapat dilaksanakan (non executabel):Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat HGB Nomor21/Desa Pakusari kepada Para Penggugat dan apabila terdapat

Ikatan Jual Beli dan KuasaUntuk Menjual Nomor 1 tanggal 3 Nopember 2014 yang dibuat oleh dandi hadapan Abbas Said Bauzir, S.H., Notaris di Jember tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdataregister Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Jr tanggal 20 September 2011 junctoNomor 742/PDT/2011/PT.SBY tanggal 31 Januari 2012 juncto Nomor 2755K/PDT/2012 tanggal 28 Mei 2013 tidak mempunyai kekuatan eksekutorialdan atau eksekusinya tidak dapat dilaksanakan (non executabel

perkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PNPal tanggal 27 November 2017 Pengadilan Negeri Palu a quo, secarajelas dan nyata telah mengandung ULTRA PETITA (Ultra Petitum Partium).Hal mana demi Hukum harus dinyatakan CACAT (Invalid), karenanyasesuai Hukum dan berdasarkan Ketentuan, maka terhadap amar Putusanperkara Nomor : 94/ PDT.G/ 2017/ PN Pal tanggal 27 November 2017Pengadilan Negeri Palu, yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan DerdenVerzet (Pemohon Eksekusi) in casu ADALAH TIDAK BISA DIJALANKAN(NON EXECUTABEL

; Bahwa oleh sebab Objek Eksekusi berupa bidang tanah yang akandieksekusi secara nyata Tidak Jelas BatasBatasnya, karenanya sesuaiHukum dan berdasarkan Ketentuan, maka terhadap Objek Eksekusi yangdimohonkan eksekusi oleh TERBANTAH in casu, Adalah Tidak BisaDijalankan (Non executabel);PERMOHONANBerdsarkan halhal tersebut diatas, maka para Pembantah mohon kepadayang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu maupun Majleis Hakimyangmemeriksa dan mengadill perkara, agar melalui mimbarpersidanganyangmulia

Menyatakan menurut hukum, bahwa Permohonan Eksekusi Putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap, yang dimohonkan oleh dimohonkan olehTERBANTAH dan/atau Pemohon Eksekusi adalah tidak bisa dijalankan(Non Executabel).

Menyatakan menurut Hukum, dikarenakan Penetapan Aanmaning KetuaPengadilan Negeri Palu Nomor : 7/ Pen.Aan.Pdt.Eks.Pts/ 2019/ PN Paltertanggal 4 September 2019 dinyatakan BATAL, maka permohonaneksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimanaputusan perkara Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu Nomor : 94/ PDT.G/2017/ PN Pal tertanggal 27 November 2017 yang dimohonkan eksekusi,adalah Tidak Bisa Dijalankan (Non Executabel);7.

., yang dimohonkaneksekusinya oleh Terlawan menjadi tidak dapat dieksekusi (non executabel),karena bidang tanah yang terletak di jalan Kolonel H. Burlian sebagaimanaHalaman 5 dari 11 hal. Put.

Menyatakan eksekusi terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalamSertifikat Hak Milik Nomor 2830 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2970 tidakdapat dilaksanakan (non executabel);4. Menyatakan tuntutan ganti oleh Terbanding semula Terlawan padaPembanding semula Pelawan agar membayar uang ganti rugi sebesarRp480.000.000,00,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), tidak dapatdilaksanakan;5.

Judex Facti dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salahmenerapkan hukum menyatakkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)dengan 1 (satu) kali Uang Pesangon, 1 (satu) kali Uang Penghargaan MasaKerja (UPMkK) dan 1 (satu) kali Uang Penggantian Hak dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat tidak nebis in idem karena gugatan diajukanPenggugat sekarang Termohon Kasasi berkaitan dengan PerjanjianBersama (PB) yang tidak dapat dieksekusi (non executabel

Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No.1682 K/PDT/2008,tanggal 27 Februari 2009, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangdimohonkan eksekusi oleh YUNUS SATTAR dan kawankawan, (PARATERLAWAN, kini PARA TERMOHON KASASI), tidak dapat dilakukan Eksekusi/tidak Eksekutorial (Non Executabel), karena sebagian besar obyek termaksud,dikuasai dan diduduki oleh PARA PELAWAN (MEMANG dan kawankawan),bahkan bukan itu saja, jika ditelusuri secara kenyataan dilokasi areal obyek sengketatermaksud, baik yang

Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 09/Pdt.G/2007/PN.Mrs, tanggal 08 November 2007, tatkala dimohonkan Eksekusioleh YUNUS SATTAR dan kawankawan, adalah gagal dalampelaksanaan eksekusi, karena Non Executabel (tidak Eksekutorial),disebabkan obyek areal lokasi dikuasai oleh Para Pelawan (MEMANGdan kawankawan), kini PARA PEMOHON KASASI, sehinggamenjadi dasar alasan yang sangat berdasar hukum untuk mengajukanPerlawanan (Derden Verzet), sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal206 ayat (6) R.Bg/Pasal 195

ayat (6) HIR dan Pasal 378, 379, 382, 384Rv, terhadap putusanputusan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap termaksud;Demikianlah secara yuridis putusanputusan perkara perdata Non Executabel(tidak Eksekutorial), yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Perlawanan(Derden Verzet) oleh MEMANG dan kawankawan, karena dirugikan kepentinganhak dan kepentingan hukumnya, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan EksekusiYUNUS SATTAR dan kawankawan seluas + 35 Ha, justru berada dalam lokasi/areal penguasaan

No. 601 K/PDT/201266Tinggi Sulawesi Selatan No.20/PDT/2008/PT.MKS, tanggal 20 Februari 2008,Jo.putusan Pengadilan Negeri Maros No.09/Pdt.G/2007/ PN.Mrs, tanggal 08November 2007, yang merupakan Non Executabel (tidak Eksekutorial) adalahgagal dalam pelaksanaan eksekusi, karena terdapatnya beberapa pihak ataukelompok Orang yang tidak pernah digugat/tidak pernah terlibat selaku pihak,padahal termasuk Orang yang menguasai, menduduki diareal lokasi obyeksengketa termaksud;Ternyata secara yuridis Judex

Facti sama sekali tidak pernah mempertimbangkankebenaran hukum, bahwa gagalnya pelaksanaan eksekusi karena Non Executabel(tidak Eksekutorial) disatu pihak dan disebabkan adanya pihak lain yang mendudukiobyek termaksud, yakni pihak MEMANG.

Kotjik Kotan tersebut (Terlawan);Bahwa berdasar posita gugatan pada angka (11) dan (12) diatas,nampak jelas objek perkara Nomor 25/Pdt.G/2007/PN.PLG yangdimohonkan eksekusinya oleh Terlawan menjadi tidak dapatdieksekusi (non executabel), karena bidang tanah yang terletak dijalan Kolonel H. Burlian sebagaimana tercantum dalam SertifikatHal 7 dari 19 Hal Put. No. 127/PDT/2014/PT.

PLG18 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 18 Agustus2014; MENGADILI SENDIRI1 Mengabulkan perlawanan Pembanding semula Pelawan untuksebagian;2 Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah Pembandingsemula Pelawan yang benar;3 Menyatakan eksekusi terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalamSertifikat Hak Milik Nomor 2830 dan Sertifikat Hak Milik Nomor2970 tidak dapat dilaksanakan ( non executabel );4 Menyatakan tuntutan ganti oleh Terbanding semula Terlawan

PTA.Smg. tanggal 26 Maret 2014 telah menguatkanPutusan Pengadilan Agama Ambarawa tersebut dengan perbaikan amarPutusan dan dalam Tingkat Kasasi atas permohonan yang diajukan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi telah ditolak oleh Mahkamah Agung PutusanNomor 170 K/Ag/2015 tanggal 3 Maret 2015;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut agar PengadilanAgama Ambarawa melakukan Eksekusi atas Putusan Pengadilan AgamaAmbarawa Nomor 0079/Pat.G/2013/PA.Amb. tanggal 16 Oktober 2013 tidakdapat dilaksanakan (Non Executabel

) karena amar putusan tersebut bersifatDeclaratoer,Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan eksekusi apabilaamar putusannya bersifat Comdenatoer (amarnya ada katakatamenghukum atau sejenisnya), oleh karenanya eksekusi terhadap putusantersebut tidak dapat dilaksanakan;Memperhatikan ketentuan perundangundangan terkait;Menetapkan Menyatakan amar Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/PdtG/2013/PA.Amb. tanggal 16 Oktober 2013 non executabel/tidak dapatdilaksanakan;Bahwa perkara gugatan

Muhammad Sabir, bukan lagi hak milik Terlawan karena telah bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;e Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/ Pdt.G/2008/PNMks tanggal, 19 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI No : 1736 K/Pdt/2010 tanggal, 31 Januari 2011tidak dapat dilaksanakan (Non Executabel );e Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat mengeksekusi obyeksengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri MakassarNomor194/Pdt.G

Muhammad Sabir, bukan lagi hak milik Terlawan karena telah bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/ Pdt.G/2008/PNMks tanggal, 19 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI No: 1736 K/Pdt/2010 tanggal, 31 Januari 2011tidak dapat dilaksanakan (Non Executabel );Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat mengeksekusi obyeksengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor194/Pdt.G/

MND.hokum dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak sehinggadinyatakan kabur dan tidak jelas, senafas dengan hal tersebut jika pemeriksaanterus dilanjutkan akan mengakibatkan terhadap obyek sengketa jika nantinyadiputus (mengabulkan ataupun menolak) dan telah Berkekuatas Hukum Tetap(BHT) sudah dapat dipastikan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukaneksekusi (Non Executabel

SULTRA jo Putusan Mahkamah AgungNomor : 823 K/PDT/2006 adalah Non Executabel(tidak dapat dilaksanakan) terhadap tanah milikPelawan;Menyatakan agar Pelawan tidak wajib tunduk danmentaati isi putusan Pengadilan Negeri KolakaNomor : 11/Pdt .G/2004/PN.KLK. jo PutusanPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor21/Pdt/2005/PT.

atau harta benda milik Termohon KasasiI/Terlawan ll tidak dapat dilaksanakan hingga perlawanan PemohonKasasi/Pelawan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatanhukum tetap (incracht van gewijsde);Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon Kasasi I/Terlawan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menyatakan Pemohon Kasasi/Pelawan adalah Pelawan yang baik;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2009 tidak dapat dilaksanakanatau non executabel