Abed Nego pada tanggal 28 Mei 2022 berisikan Daftar Rincian Uang, Bukti Penerimaan Cash, HPH (Hasil Penjualan Harian), DTFT (Daftar terima faktur dan tagihan), Faktur Penjualan;

Bahwa, surat sebagaimana dimaksud dalam Nomor 6 di atas,merupakan surat terakhir dari izin izin perpanjangansementara HPH yang dimiliki Penggugat. Surat terakhirtersebut merupakan pembaharuan HPH atas nama Penggugat.Pembaharuan izin HPH ini telah melalui proses yang cukuplama karena semula Penggugat hanya~ memiliki izinperpanjangan HPH dari Tergugat yang terus diperpanjangsetiap tahunnya.

Bahwa, bila dibandingkan, surat surat perpanjangan izinsementara HPH Penggugat dengan surat pembaharuan HPH No.805/KPTSVI/1999 tanggal 30 September 1999, yang dicabutoleh obyek gugatan, terdapat perbadaan dalam kewajibanpengalihan saham ke badan usaha. Dalam surat suratperpanjangan izin sementara HPH, sebelum suratpembaharuan HPH, pengalokasian sahamsaham perusahaanadalahb. BUMD dan BUMN (INHUTANI IV) sebanyak 49 % ;c.

;11.Bahwa, untuk merealisasi pengalokasian saham sesuaiSurat Pembaharuan HPH, Penggugat bekerjasama denganBupati Kepala Daerah Mandailing Natal melalui DinasKoperasi/PKM, dan telah melaksanakan 3.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNo. 805/KPTSVI/ 1999 tanggal 30 September 1999tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan (HPH)Penggugat, pada amar ketiga butir 1 ;33.

Bahwa, atas dasar Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007tersebut izin HPH Penggugat dicabut oleh Tergugat, halinit tampak jelas dicantumkan dalam peringatan Il danperingatan Ill dari Tergugat.

, namun Kepala Desa Arma tidak memenuhipermintaan warga masyarakat, sehingga warga masyarakatDesa Arma mengamuk dan membakar Camp HPH;Bahwa satu minggu setelah kejadian, baru saksi pergimelihat tempat kejadian; ~~~~~~~~77Bahwa Camp HPH tersebut dipergunakan sebagai tempattinggal karyawan Perusahaan HPH;~~~~~~~~Bahwa Camp HPH tersebut adalah milik perusahaan PT.

dan membakar Camp HPH; Bahwa Camp HPH tersebut dipergunakan sebagai tempattinggal karyawan HPH;~~~~~~~~~~~~~~Bahwa Camp HPH tersebut adalah milik perusahaan PT.

KaryaJaya Berdikari; 7777 7Bahwa Camp HPH tersebut dipergunakan sebagai tempattinggal karyawan; ~7777 777 5Bahwa Camp HPH tersebut terbuat dari bahan materil papandan kayu.

Peppy oc occ SSSR SRSBahwa saksi tidak mengetahui penyebab masyarakat Desa Armamembakar Camp HPH tersebut, setelah kejadian saksimendengar dari warga masyarakat, bahwa masyarakat wargaDesa Arma meminta mengadakan pertemuan dengan Kepala DesaArma terkait dengan HPH, namun Kepala Desa Arma tidakmemenuhi permintaan warga masyarakat, sehingga wargamasyarakat Desa Arma mengamuk dan membakar Camp HPH;Bahwa di depan Camp HPH tersebut ada jalan, dan biasajalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat;Bahwa

saksi tidak ke lokasi pembakaranBahwa sebelum kejadian, pada tanggal 13 Agustus 2012,pernah ada pertemuan antara Perusahaan HPH dengan27masyarakat, tetapi pada waktu itu saksi belum menjadiKepala Desa Arma; 7 7Bahwa pada waktu pertemuan antara masyarakat Desa Arma danPerusahaan HPH, ada pembicaraan menyangkut HPH, kemudianmasyarakat mengusulkan agar ada konpensasi sebesar Rp.100.000.000, dari Perusahaan HPH untuk tiap Kepalakeluarga, namun tidak disetujui oleh Perusahaan HPH, dansaksi juga mendengar

No.9/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKKabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, di Lokasi Pelaksanaan KegiatanRehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT.

HPH, Sumber Dana DAKDR Tahun Anggaran2001 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di KabupatenKotawaringin Timur, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang,RPH : Seranau, Disusun : oleh PT. Centra Multicon Jaya, Juli 2003;4. Peta Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPHPT. Mentaya Kalang, Tahun Anggaran 2003, Sumber Dana DAKDRTahun 2001;5.

HPH, Sumber Dana DAKDR TahunAnggaran 2001 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2005, Lokasi : ArealEks HPH PT.

HPH, Sumber Dana DAKDR Tahun Anggaran 2001 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Kotawaringin Timur,Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, RPH : Seranau, Disusun :oleh PT.

;Fotocopy Photophoto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan RehabilitasiHutan Produksi Areal eks HPH, Lokasi : Desa Bukit Kupang / KenyalaKec.

BATANG GARING JAYA) untuk segera melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Perseroan dengan Agenda Pengembalian /penyerahan saham-saham perorangan kepada perusahaan-perusahaan HPH penyetor dana diantaranya Para Penggugat;----------------------------------------------------------------------------5.

Bahwa setoran dana/saham Para Pengusaha HPH tersebut adalahsebagai bentuk partisipasi Para Pengusaha HPH untukpembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan RapatPara Pengusaha HPH tertanggal 23021985 (dua puluh tigaFebruari seribu) sembilan ratus delapan puluh lima), yangdiselenggarakan di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Tengah, Palangkaraya.Namun pada saat pendirian Perseroan, setoran dana dari danaPara Pengusaha HPH sebagai saham Perseroan tersebut diatas namakan

Bahwa kesepakatan Para Tergugat yang hendakmengembalikan saham saham perseorangan kepadaperusahaan HPH adalah kesepakatan internal perseroanbukan perikatan / perjanjian antara Tergugat dengan57Perusahaan HPH sehingga tidak serta merta menimbulkanhak bagi perusahaan HPH atau Para Penggugat ;.

RIWUNG TOEMON,dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa rapat Pengusaha HPH diadakan pada tanggal 23 Pebruari1985, pada waktu itu) saksi menjabat sebagai staf DinasKehutanan Palangka Raya. Bahwa setoran yang harus dibayarkan oleh pengusaha HPHadalah Rp. 100, ( seratus rupiah ) per M3 Log yang diproduksioleh perusahaan HPH.74Bahwa yang memungut dana dari Pengusaha HPH tersebut adalahDinas Kehutanan dan kemudian disetorkan kepada rekening BankPT.

setiap meter kubik hasilproduksi HPH yaitu Rp. 100, ( seratus rupiah ) untuk setiap M3yang diproduksi dan dilakukan pada waktu perusahaan PT.

Batang Garing Jaya yang pada waktu itu dimiliki perorangandikembalikan kepada perusahaan HPH yang pernah menyetorkandananya di PT.

AndatuLestari Plywood.Bahwa areal yang dimohonkan IPK oleh KoperasiMadani merupakan areal HPH PT. Inhutani I sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor352 / Kpts / Um /6/1976 tanggal 08 Juni 1976tentang Pemberian HPH kepada PT. Inhutani I diwilayah Kalimantan Timur, kemudian berdasarkanSurat Menteri Kehutanan Nomor : 656/MenhutIV/1993 tanggal 24 April 1995 tentang PermohonanPerpanjangan HPH PT. Inhutani I maka PT.

Inhutani I terbit sejak tahun1973 dan HPH berlaku selama 20 tahun, sehingga setahusaksi HPH PT.Inhutani I sudah berakhir pada tahun 1993 ;Bahwa yang berhak untuk mencabut dana memperpanjang SKHPH PT.Inhutani I adalah Menteri Kehutanan ;Bahwa Ijin HPH PT Inhutani I berakhir sejak tahun 1993,kemudian pada tahun 1995 PT Inhutani I telah mendapatpersetujuan prinsip perpanjangan HPH ;Saksi Ir.

PT.Inhutani I sudah berakhir53sekitar tahun 1993, karena masa konsesi HPH berlangsungselama 20 tahun sedangkan HPH Inhutani I sudah ada sejaksekitar than 1973 ;Bahwa benar Tim ada membuat' Berita Acara PemeriksaanRencana Pemamfaatan Kayu sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitudiserahkan untuk 1.

Koperasi Madanitidak mungkin masih ada HPH PT.Inhutani I yang sudahdiperpanjang, karena dalam Kepmenhut No.23/Kpts II/1994tanggal 17.

Inhutani sudah memperoleh persetujuanprinsip perpanjangan HPH dari Menteri Kehutanan, namunbelum mempunyai SK definitif ;Saksi Ir.

HPH PT. BG. Dasaad. Hal inisebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lampung Utara Nomor :OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984.3. Bahwa, langkah, tindakan dan kegiatan yang telah dilakukan olehPenggugat dalam melakukan penguasaan dan pengelolaan lahanseluas 4.650 hektar (eks HPH PT. BG.

Dengandemikian areal eks HPH PT.

BG Dasaad.Menyatakan tanah seluas + 4.650 hektar eks HPH PT.

Perkebunan XXIXXIl(sekarang PTPN VIl/Pembanding/Penggugat)melaksanakan pembukaan lahan di areal eks HPH PT.BG. Dasaad.

HPH PT. BG. Dasaad (Register 46), yang terletak dan batasbatas sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan;116Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah olehTergugat dan Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketatersebut bukanlah tanah negara eks HPH PT. BG.

Sima Agung memohonkan Izin Hak PengusahaanHutan (HPH) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ke Gubernurprovinsi Kalimantan Timur maka pada tanggal 5 Juni 1969 telahkeluar Surat Persetujuan dengan No. D8271/IVEk/1969 tanggal5 Juni 1969;Selanjutnya Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepadaPT.

Sima Agung, sehingga oleh karenanya jugaselaku pemegang sah perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 525/Kpts/Um/ 11/1970tanggal 7 November 1970 dengan luas HPH seluas 40.000 Ha yangselanjutnya diperbaharui lagi izin HPH sehingga oleh karenanya jugapemegang sah perpanjangan izin HPH tersebut berdasarkan SuratHal. 5 dari 33 hal. Put.

Ny.Tini Liem" oleh karenanya juga selaku pemegang sahperpanjangan izin HPH yang sah berdasarkan Keputusan MenteriPertanian RI No. 525/Kpts/Um/11/1970 tanggal 7 November 1970dengan luas HPH seluas 40.000 Ha, selanjutnya diperbaharui izinHPH tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RINo. 148/Kpts11/1993 tanggal 27 Februari 1993 menjadi seluas +40.246 Ha dan kemudian diperbaharui lagi izin HPH tersebut denganSK.

Tini Liemdengan maksud untuk memiliki (secara menggelapkan) saham/assetasset, izinizin HPH, fasilitasfasilitas serta Badan Hukum PT. SimaAgung itu sendiri;Untuk kemudian sebagaimana asumsiasumsi pihak DepartemenKehutanan RI dari hasil produksi izin HPH seluas + 46.000 Ha berupaLogging sejak dari Juli 1969 sampai dengan Juli 2011 (Sekarang ini)maka Herman Iskandar telah menggelapkan hasil produksi izin HPH,assetasset, harta kekayaan PT.

Sima Agung dankeuntungan lain atas hasilhasil HPH (produksiproduksi HPH) yangseharusnya diperoleh (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem sertadijualnya HPH atas nama (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem sepertidisebutkan oleh Menteri Kehutanan RI dalam suratnya No. 1892/1 /Pull2/02 tanggal 27 November 2002 tentang Penegasan Hak HPH atasnama (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem pada PT. Sima Agung,ternyata HPH tersebut oleh Herman Iskandar dan Ir.

HPH No. 777/KptsII/1996; tanggal 18 Desember 1996; dan SKHPH No. 640/Kpts!

No. 277/KptsII/1991, SK HPH No.777/Kptsll/1996, dan SK HPH No. 640/KptsII/1999 yang berkekuatan Hukumtetap tidak dapat mengelola izin yang diterbitkan Tergugat.

ALAM menjadi tersangkabarulah diterbitkan suratpenolakan permohonan perpanjangan SK HPH Penggugat, agar tertutupHalaman 10 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUNJKTkasus 35 tahun dengan rapi, aman,penipuan pembayaran pajakpajak danpelanggaran Hukum UndangUndang.Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin HPH yang dimohonkan tahun 1983,diterbitkan tahun 1991 dengan SK HPH No. 277/KptsIl/1991 tanggal 27 Mei1991, yang dicabut dan dihidupkan kembali dengan SK HPH No. 777/Kpts1/1996 sampai diterbikan

Putusan M.A.R.I No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999.Setelah Putusan Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap dihidupkan kembaliSK HPH No. 277/KptsII/1991 dengan SK HPH No. 777/KptsII/1996 sampaiditerbitkanSK HPH No. 640/KptsII/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap,mencabut SK HPH No. 777/KptsII/1996.Bahwa Tergugat tetap melanjutkan pembiarandengan kekuasaan sewenangwenang dengan segala alasan tidak mau melaksanakan Eksekusi lahan ArealHak Kelola SK HPH yang lokasinya di Hutan Alam, HPT/Buffer Zone TNGLLangkat

(Bukti P.1,2,3,4,5,6,7).Halaman 16 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUNJKT9.10.Bahwa atas pencabutan izin SK HPH, Penggugat melalui Peradilan PTUN,PTUN menetapkan penangguhan Pencabutan SK HPH No. 277/Kpts11/1991, dengan penetapan No. 120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 17November 1993 yang berarti Penggugat dapat menjalankan usaha.

Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Hukum yang didirikanberdasarkan hukum Republik Indonesia, dan telah memperolehHak Pengusahaan Hutan (HPH), terakhir melalui Surat KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan No.805/KPTSVI/1999tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan HakPengusahaan Hutan (HPH) PT. KEANG NAM DEVELOPMENTINDONESIA di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi SumateraUtara seluas 58,590 (lima puluhg delapan ribu lima ratus sembilanpuluh) hektar ;.

Surat terakhir tersebut merupakanpembaharuan HPH atas nama Penggugat Pembaharuan izin HPHini telah melalui proses yang cukup lama karena semula Penggugathanya memiliki izin perpanjangan HPH dari Tergugat yang terusdiperpanjang setiap tahunnya. Sebelum sampai padapembaharuan izin HPH tersebut, izin perpanjangan sementaraHPH Penggugat dilakukan sampai 6 (enam) kali, yaitu dengansurat :a. Surat Menteri Kehutanan No.888/MenhutIV/1994 tanggal 10Juni 1994 ;b.

Bahwa bila dibandingkan, suratsurat perpanjangan izin sementaraHPH Penggugat dengan surat pembaharuan HPH No.805/KPTSVI/ 1999 tanggal 30 September 1999, yang dicabut oleh objekgugatan, terdapat perbedaan dalam kewajiban pengalihan sahamke badan usaha. Dalam suratsurat perpanjangan izin sementaraHPH, sebelum surat pembaharuan HPH, pengalokasian sahamsaham perusahaan adalah :a. Penggugat sebanyak 49% ;b. BUMD dan BUMN (INHUTANI IV) sebanyak 49% ;Cc.

No.312 K/TUN/2009Penggugat sudah cukup maksimal berusaha menyerahkan sahamsaham Penggugat kepada badan usaha sesuai dengan SuratPembaharuan HPH.

Sesuai amar pertama Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No.805/KptsII/1999, yang = menentukanpembaharuan/perpanjangan HPH/IUPHHK an.

HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 - Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, RPH : Seranau, Disusun : oleh PT. Centra Multicon Jaya, Juli 2003;4. Peta Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Tahun Anggaran 2003, Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001;5.

Unisari Adiprima, Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha. di Desa Kenyala Kecamatan Kota Besi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 18 Oktober 2004, disusun oleh: WIGNYO PRAWOTO (Ketua Tim), KARIADI, A.Md. (Anggota Tim), FAUZI ANWAR (Anggota Tim), dan PRIMERMEN, S.Hut. (Anggota Tim);20. Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT.

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang/Kenyala Kec. Kota Besi Kab. Kotim Pelaksana PT. Unisari Adiprima oleh Tim Evaluasi DAK-DR Kab. Kotim Tahun 2004, tanggal 20 Desember 2004, Ketua Tim Drs. H. YUSUF SULAIMAN, MM.;22. Fotocopy Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal eks HPH, Lokasi : Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec.

HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 - Pelaksanaan Tahun Anggaran 2005, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Luas : 840 Hektar, Sampit Agustus 2005;26. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522.0/1401/III/2005 Tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005, beserta Lampirannya;27.

HPH. PT. Mentaya Kalang di Desa Bukit Kupang-Kec. Kota Besi seluas 840 Ha, Pelaksana PT. Unisari Adiprima - 05 Mei 2006, Ketua Tim Ir. HANIF BUDINUGROHO;28. Fotocopy Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks. HPH PT. Mentaya Kalang Tahun 2004, Pelaksana PT. Unisari Adiprima, Untuk Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2005 di Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi, Disusun oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Mei 2005, Ketua Tim Ir. BERKATULLAH, MM.;29.

HPH, Sumber Dana DAKDR TahunAnggaran 2001 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2005, Lokasi : ArealEks HPH PT.

HPH PT.

HPH, Sumber Dana DAKDR Tahun Anggaran 2001 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten KotawaringinTimur, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, RPH : Seranau,Disusun : oleh PT.

HPH, Sumber Dana DAKDR Tahun Anggaran 2001 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Kotawaringin Timur,Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, RPH : Seranau, Disusun :oleh PT.

Inhutani sebagai prioritaspertama.Bahwa meskipun areal HPH PT. Inhutani sudah dipinjam pakaikankepada PT.

Inhutani yang menjelaskan pada point 3 "Selanjutnya agar tetap adakegiatan pengusahaan hutan, pengamanan areal HPH, bina desa, kesempatanlapangan kerja dan berusaha, maka kami dapat mengabulkan permohonansaudara untuk mendapatkan perpanjangan HPH an. PT.

(HakPenguasaan Hutan) eks HPH dari PT.

Inhutani mendapat ijin HakPengusahaan Hutan (HPH) sejak tahun 1973 s/d 1992, mendapatPersetujuan Prinsip Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010pada tahun 2005 dan mendapat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan(HPH) pada tanggal 01 Juni 2006 dengan mendasarkan padakesaksian PRIYANTORO selaku Kepala Unit PT. Inhutani Balikpapandihubungkan dengan adanya bukti surat SK.

HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001- Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, RPH : Seranau, Disusun : oleh PT.Centra Multicon Jaya, Juli 2003;3. Peta Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Tahun Anggaran 2003, Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001;4.

Unisari Adiprima, Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha. di Desa Kenyala Kecamatan Kota Besi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 18 Oktober 2004, disusun oleh : WIGNYO PRAWOTO (Ketua Tim), KARIADI, A.Md. (Anggota Tim), FAUZI ANWAR (Anggota Tim), dan PRIMERMEN,S.Hut. (Anggota Tim);19. Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT.

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang/Kenyala Kec. Kota Besi Kab. Kotim Pelaksana PT. Unisari Adiprima oleh Tim Evaluasi DAK-DR Kab. Kotim Tahun 2004, tanggal 20 Desember 2004, Ketua Tim Drs. H. YUSUF SULAIMAN, MM.;21. Fotocopy Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal eks HPH, Lokasi : Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec.

HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 - Pelaksanaan Tahun Anggaran 2005, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Luas : 840 Hektar, Sampit Agustus 2005;25. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522.0/1401/III/2005 Tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005, beserta Lampirannya;26.

HPH. PT. Mentaya Kalang di Desa Bukit Kupang-Kec. Kota Besi seluas 840 Ha, Pelaksana PT. Unisari Adiprima - 05 Mei 2006, Ketua Tim Ir.HANIF BUDINUGROHO;27. Fotocopy Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks. HPH PT. Mentaya Kalang Tahun 2004, Pelaksana PT. Unisari Adiprima, Untuk Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2005di Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi, Disusun oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Mei 2005, Ketua Tim Ir. BERKATULLAH,MM.;28.

HPH PT.

Fitamaya Asmapara sejumlah Rp. 100.000.000,-dan 1 (satu) lembar tanda terima dari HPH Dwima Group kepada Koperasi Indo Frima Hutan Lestari sejumlah Rp. 250.000.000,-tetap terlampir dalam berkas perkara ;- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER Aspire E1-431-10002632 Mnks, model No.

Hetty Djaja Angga;Bahwa Koperasi Indo Frima Hutan Lestari ada melakukan perjanjiankontrak dengan perusahaan Hak Penguasaan Hutan (HPH) untukmeningkatkan kegiatan usahanya yaitu dengan perusahaan HakPenguasaan Hutan (HPH) Dwima Group dalam hal ini melakukanperjanjian kontrak untuk supply bahan baku kayu bulat atau log;Bahwa kedudukan Terdakwa dalam Koperasi Indo Frima Hutan Lestarimerupakan mitra kerja dari Koperasi Indo Frima Hutan Lestari karenaHalaman 7 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2017/PN PikTerdakwa

Mardianto tanpa ada konfirmasi kepadaTerdakwa;Bahwa Terdakwa yang menyerahkan DP sebesar Rp. 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah) ke Perusahaan melalui Koperasi Indo FrimaHutan Lestari yang diterima oleh Bendahara HPH Dwima Group yaitu Sdr.

. 50.000,(lima puluh juta rupiah) /kubik untuk produksi;Bahwa Terdakwa menerangkan pengembalian uang muka pembelian kayulogs dari HPH Dwima Group (PT.

SriHaryanto tertanggal 21 Nopember 2017 dan pada saat itu Terdakwa tidakberada di Palangka Raya;Bahwa Terdakwa menerangkan yang menerima pengembalian uang mukapembelian kayu logs dari HPH Dwima Group sejumlah Rp. 250.000.000,(duaratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Sdr.

Fitamaya Asmapara sejumlah Rp. 100.000.000,dan 1 (satu) lembartanda terima dari HPH Dwima Group kepada Koperasi Indo Frima HutanLestari sejumlah Rp. 250.000.000,tetap terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER Aspire E143110002632Mnks, model No.

dan / atau memilikihasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin perbuatan mana dilakukan oleh merekaTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksiKRISWANTO Bin YADI dan saksi PUJI UTOMO Bin PAIRIN (keduanya anggotaPolres Murung Raya) sedang melaksanakan kegiatan operasi Wanaga Telabang 2015di wilayah hukum Polres Murung Raya, dan ketika saksi tiba di jalan arah keHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN.Mtw.Perusahaan HPH

Ditempat kedua tersbeut juga ditemukan 1 (satu) unitchainsaw merk Tecgold warna orange yang digunakan oleh Terdakwa I melakukanpenebangan pohon, sedangkan Terdakwa II memindahkan kayu yang telah ditebang kepinggir jalan HPH PT. Karya Delta Permai.

Murung Raya;e Bahwa ahli tidak memiliki hubungan keluarga dana tidak kenal dengan paraTerdakwa;e Bahwa ahli diminta keterangan berdasarkan surat Kapolres perihal bantuanpengecekan dan pengukuran kayu oalhan, lalu Kepala Dinas Kehutananmembentuk tim untuk melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap kayuolahan yang ditemukan dipinggir jalan HPH PT. Karya Delta Permai, Km. 70Desa Balo, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya Prov.

Kalimantan Tengah;Bahwa Terdakwa menebang pohon di dekat tempat Terdakwa di tangkap,dan bersama Terdakwa DAVID PAHREZA mengangkut kayu hasil hutan kepinggir jalan HPH;Bahwa tugas Terdakwa menebang, memotong / membelah kayu yang telah ditebang untuk menjadi papan sedangkan tugas Terdakwa DAVID PAHREZAadalah mengangkut / memindahkan kayu dari tempat pengolahan ke pinggirjalan HPH untuk di tumpuk;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DAVID sudah bekerja selama 3 mingguan;Bahwa tumpukan kayu berupa papan kayu

Kalimantan Tengah;Bahwa Terdakwa ADANG MUSLIM menebang pohon di dekat tempatTerdakwa dan Terdakwa ADANG MUSLIM ditangkap, dan Terdakwamengangkut kayu hasil hutan ke pinggir jalan HPH;Bahwa tugas Terdakwa ADANG MUSLIM menebang, memotong /membelah kayu yang telah di tebang untuk menjadi papan sedangkan tugasTerdakwa adalah mengangkut / memindahkan kayu dari tempat pengolahanke pinggir jalan HPH untuk di tumpuk;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ADANG MUSLIM sudah bekerja selama 3mingguan;Bahwa tumpukan kayu

Nomor 2467 K/Pdt/2016(HPH) Tergugat dimaksud sebagaimana tertuang dalam Surat PerjanjianKerjasama tanggal 19 Agustus 2011 yang pada pokoknya berisi hak dankewajiban masingmasing, antara lain:A.

Bahwa terhadap kenyataan sikap Tergugat tersebut karena gagalnyapelaksanaan kerjasama pengelolaan HPH Tergugat dimaksud maka padabulan Oktober 2013 Penggugat meminta kepada Tergugat agar menggantidan mengembalikan kepada Penggugat terhadap seluruh biayabiaya yangriil telah Penggugat keluarkan selama dalam proses realisasi pelaksanaanperjanjian kerjasama pengelolaan HPH Tergugat tersebut sejak tahun 2011sampai dengan 2013 yakni uang jaminan, biaya pengurusan IHMB, RKUdan survey, biaya pengurusan RKT

Kerugian moril, karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadapmitramitra usaha dalam dunia usaha baik di dalam negeri maupun luarnegeri berkenaan dengan gagalnya kerjasama pengelolaan HPH PTDuadja Corp.

Il sedangkan PT Sonokeling tidak bertandatangan dengandemikian tidak jelas hubungannya dengan Penggugat Tergugat*;Bukti bertanda P 22 berupa daftar pembayaran mobilisasi alat berat untukproyek HPH PT Duadja Corp.

Il dan pelaksanaanSurvey areal HPH PT Duadja Corp. Il di Kalimantan Barat,sebesar Rp91.951.250,00 (sembilan puluh satu juta sembilanratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); Pengeluaran Penggugat tanggal 17 May 2011 ampai dengan 10Februari 2012 untuk biaya survey areal HPH PT Duadja Corp. Idi Kalimantan Barat, sehubungan dengan pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp.

kembali HPH a.n.

Terhadap dalil bahwa Tergugat telah memberikan peluangkepada pencuri kayu pada areal HPH Penggugat jelas merupakanfitnah dan tuduhan yang tidak berdasar, karena secara yuridisterhitung sejak diterbitkannya SK HPH maka perlindungan danpengamanan areal kerja HPH menjadi tanggung jawab bagisetiap pemegang HPH termasuk pencurian kayu di dalam arealHPHnya Pasal 2 SK. Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts11/1993 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di ArealPengusahaan Hutan dan amar kedua angka 7 SK.

Mku.Nomor $.130/Menhut11/2004 tanggal 19 April 2004 halkepastian areal HPH PT. MKJ di Provinsi Sumatera Utara.Nomor S.27/MenhutVII/2005 tanggal 25 Januari 2005 hal tatabatas areal kerja PT. MK.Yang intinya :i)Untuk melaksanakan tata batas areal kerja HPH PT.

sukarela telah mematuhiputusan peradilan TUN dengan menghidupkan kembali HPH a.n.Pengugat.

Setelah HPH a.n.

Kaltim menerbitkan Keputusan IPK sesuai kewenangannya.Bahwa areal yang dimohon oleh Koperasi Madani maupun oleh KoperasiBeringin berada di areal HPH PT. Inhutani I dan ijin HPH PT. Inhutani I masih berlakusampai tahun 2013 sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor : 656/MenhutIV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal Permohonan Perpanjangan HPH PT. Inhutani I.Bahwa PT.

Inhutani I mendapat surat No. 656/MENHUTIV/1995 tanggal 24 April 1995 perihal permohonan perpanjangan HPH PT. Inhutani Iyang menjelaskan pada point 3 Selanjutnya agar tetap ada kegiatan pengusahaan hutan,pengamanan areal HPH, bina desa, kesempatan lapangan kerja dan berusaha, maka kamidapat mengabulkan permohonan saudara untuk mendapatkan perpanjangan HPH an.

Inhutani I sebagai prioritaspertama.Bahwa meskipun areal HPH PT.

walaupunTerdakwa AMINULLAH HAK mengetahui bahwa areal yang dimohonkan tersebutmasih merupakan HPH PT.

HARNEDI Als.BAPAK TONI di jalan Menrut HPH Dwima Group Km. 23 Desa Tumbang Manggu Kec.Sanaman Mantikei Kab.

HARNEDI di jalan Menrut HPH Dwima Group Km. 23 DesaTumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop.

KalimantanTengah dengan membawa senjata api rakitan dengan tujuan Kebun milik Sdr.HARNEDI di jalan Menrut HPH Dwima Group Km. 23.Bahwa setelah terdakwa sampai di Kebun milik Sdr.

HARNEDI di jalan Menrut HPH Dwima Group Km. 23Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop.