Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/998/3.02/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : SPP PSDH dan Penggantian Nilai Tegakan (suplisi/tambahan) yang ditujukan kepada Pimpinan IPK UD Karya Budi, sebatas pada :a. butir 2 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/IPK/UD.KB

/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012.;b. butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012;c. butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi

/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHPnya tanggal 16 Maret 2012 dan tunggakan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012.;3.

28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012.;b. butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012;c. butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan

(SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHPnya tanggal 16 Maret 2012 dan tunggakan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012.;4.

Ditujukan kepada Pimpinan IPK UD. Karya Budi,substansinya tentang tunggakan PSDH dan DR oleh UD. KaryaBudi; Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten KotawaringinTimur Nomor : 522/946/3.02/IV/2012, tertanggal Sampit, 30 April 2012 Perihal :Pengembalian Bank Garansi An. IPK UD. Karya Budi. Ditujukan kepada Pimpinan IPK UD. Karya Budi.

Hati Primavaringin Timur51/1.03/III/2011, Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah NomorDISHUT, Perihal : Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. UJtertanggal Palangka Raya, 02 Mei 2011; 522.1.200/845/D. Karya Budi,Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Perilhal : PersetujuanPenetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan atas nama IPK UD.

Karya Bu522/2/1733/2.02/VIII/2011, tertanggal Sampit, 19 Agustusdi Nomor : 2011;Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Perilhal: PersetujuanRencana Base Camp IPK UD. Karya Budi Nomor: 522/2/2132/2.02Sampit, 21 Oktober 2011;Hal. 5 dari 132 hal.P!X/2011, tertanggalk1.09/G/2012/PTUN.PLK

di IPK PT.

,dikarenakan Izin IPK PT.

kayu bulat IPK PT.

IPK PT.

Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) buah papan reklame yang bertuliskan bakal calon Bupati & Wakil Aceh Tenggara 2017-2022 dalam keadaan koyak dan sobek;1 (satu) unit Mobil Merk/ Type TOYOTA Double Cabin, Warna Loreng IPK dengan nomor polisi BK 8869 FY, Yang bertuliskan KAE GAT...? di kaca depan mobil ;1 (satu) unit mobil merk / Type DAIHATSU XENIA, Jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi BM 1454 MA, dengan Nomor Rangka MHKV1AA2J7K013595, dengan Nomor Mesin DN53709 warna loreng IPK.

Selanjutnya balino gambar tersebut dimasukkan ke dalammobil Satgas IPK merek TOYOTA double cabin warna loreng IPK dengannomor polisi BK 8869 FY.e Bahwa Terdakwa dr. PANDI SIKEL Als. SIKEL Bin H. UMUR DESKY(Alm) lalu menyuruh rombongan Anggota IPK untuk bergerak pergi kearah Desa Kuta Batu Kec.

dan kawankawan juga mendapat batu juga dari jalan umum, karenajalan umum tersebut lagi lagi mau dibuat/perbaiki, anggota IPK yangmelempar batu kearah sdr KUNED dan kawankawan ada mengenai sdrKUNED dan kawankawan dan anggota sdr KUNED dan kawankawanmelempar anggota IPK juga ada mengenai anggota IPK yaitu sdr WIN, yangmengenai tangan yaitu ketua IPK kec.Simpang Semadam, selain anggotaKUNED dan kawankawan yang terkena lemparan anggota IPK tersebut ialahada mobil kijang INNOVA yang berbalut stiker dan

Bahwa saksi merupakan anggota IPK Aceh Tenggara.e Bahwa saksi kenal dengan Dr.Padi Sikel dan Zaini Selian yang mana Dr.PandiSikel merupakan ketua IPK Aceh Tenggara sedangkan sdr.Zeni SelianSekertaris Jendral IPK Aceh Tenggara.

kantor IPK / Kafe Mina dengan menggunakan empat unitmobil jenis mobil yang Terdakwa lihat berjeni Mobil Xenia yang berstikerloreng IPK dan dua Uni Mobil sewa Pther dan satu Unit mobil Dubel Kabinyang bergambar loreng IPK. mobil yang dirusak oleh anggota IPK adalah 3(tiga) Unit mobil INOVA .Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan tindak pidana penganiayaan danpengrusakan tersebut, salah satu anggota IPK yang ikut melakukan tindakpidana penganiayaan dan pengrusakan tersebut yang Terdakwa kenalhanyalah

Aceh TenggaraBahwa bentrokan tersebut terjadi antara anggota IPK DPD II Aceh Tenggaradengan Tim ALI DENI, dan pada saat terjadinya bentrokan tersebut Terdakwahanya melihat dan jarak Terdakwa dengan tempat bentrokan tersebut sekitar200 (dua ratus) meter, bentrokan antara Anggota IPK dan TIM ALI DENIdengan cara tim ALI DENI melempari anggota IPK dan anggota IPK jugamembalas melempari tim ALI DENI, dan tersangka tidak dapat mengenaliSiapa yang melakukan pelemparan dari tim IPK pada saat terjadinyabentrokan

IPK Nomor :522.21/1667/KPTS/DKVIV/2006, LHPKB Nomor : 01, Periode : (satu),Bulan : Juni 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor :522.21/622/KPTS/DKVI/2005 LHPKB Nomor : 11, Periode : (satu),Bulan : Pebruari 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor :522.21/622/KPTS/DKVIV2005 LHPKB Nomor : 10, Periode : Il (dua),Bulan : Januari 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor :522.21/622/KPTS/DKVIV2005 LHPKB Nomor : 9, Periode : Il (dua),Bulan : Januari 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor :522.21/622/KPTS/DKV11/2005 LHPKB Nomor : 08, Periode : Il (dua),Bulan : Desember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor :522.21/622/KPTS/DKV11/2005 LHPKB Nomor : 07, Periode : (satu),bulan : Desember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor :522.21/622/KPTS/DKV1V/2005 LHPKB Nomor : 06, Periode Il (dua),Bulan : Nopember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor :Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010522.21/622/KPTS/DKVI/2005 LHPKB Nomor :Bulan : Nopember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani05, Periode : (satu),pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor :52221/622/KPTS/DKVIV2005 LHPKB Nomor : 04, Periode : Ill (dua),Bulan : Oktober 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madanipada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor :522.21/622/KPTS/DKVIV2005, LHPKB Nomor : 03, Periode :Bulan : Oktober 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani (satu),pada areal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

Rajo Penghulu Alias Pak Datuak dengan saksiEdi tersebut saksi berperan sebagai pemberi pinjaman dana untukpengurusan izin pemanfaatan kayu (IPK).Bahwa besar biaya yang disepakati untuk mengurus IPK hingga selesaiantara saksi dengan saksi M.

Rajo Penghulu Alias PakDatuak adalah IPK HR (izin pemanfaatan kayu hutan rakyat), bukan IPKsebagaimana kesepakatan awal.Bahwa saksi dan saksi Edi menelusuri dan mencari tahu apa sebabnyaizin prinsip yang keluar dari Bupati Dhamasraya adalah untuk IPK HRdan bukan IPK ke Kanwil Kehutanan, dimana pada saat itu tersangkaHarmen Yunan dan Saksi MJamil, SH Dt.Rajo Penghulu Als Pak Datuakjuga menjelaskan bahwa Bupati Dhamasraya hanya memberikan izin prinsipuntuk IPK HRBahwa karena kesepakatan awal untuk

Rajo PenghuluAlias Pak Datuak dengan saksi Edi tersebut saksi berperan sebagaipemberi pinjaman dana untuk pengurusan izin pemanfaatan kayu (IPK).Bahwa besar biaya yang disepakati untuk mengurus IPK hingga selesaiantara saksi dengan saksi M.

dana unntuk pengurusan izin pemanfaatan kayu (IPK) yang saksilakukan di Dnamasraya (Sumbar)Bahwa besar biaya yang disepakati untuk mengurus IPK hingga selesaiantara saksi dengan saksi M.

pengurusan IPK. menjadi tanggung jawab saksi Edi.

Apabila Gubernur setuju, maka terbit persetujuanprinsip IPK kepada Kepala Dinas Kehutanan Prop.Kaltimg. Setelah memenuhi persyaratan dan termasuk bankgaransi, Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltimmenerbitkan Keputusan IPK sesuai kewenangannyaBahwa areal KBK maupun KBNK menurut' Keputusan MenhutNo.382/2004 tentang ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) = yangdapat di IPK kan adalah1.

Pemeriksaan kemampuan teknis dan manajemenperusahaan pemohon IPK serta realisasi pembangunanKehutanan pada areal yang dimohon IPK ;4.

Koperasi Bina Sama Maju telah terlebih dahulumengajukan permohonan IPK pada areal pertambanganbatubara PT.Berau Coal dan teah memperoleh keterangandari PT.Berau Coal ;b. Koperasai Bina Sama Maju menarik permohonan IPK nya73dan melakukan kerjasama dengan Kopersai Madani untukpengelolaan IPK tersebut sekaligus menyelesaikanpersoalan tumpang tindih tersebut ;. Koperasi Madani telah memperoleh Rekomendasi BupatiBerau ;Bahwa kronologis penerbitan IPK Koperasi Madani adalah.

;Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan IPK KoperasiMadani ;Saksi Drs.

yang dimohon IPK di luar kawasan hutan tetapiareal tersebut masih dibebani ijin/ hak dibidangkehutanan, maka tidak dapat diberikan IPK ;4.

PANEL LIKA SEJAHTERA memperoleh Izin PemanfaatanKayu (IPK) seluas + 4000 Ha sebanyak 39.210 batang dengan volume69.413,72 M? di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT.

HARRY JUSMAN atas kayukayu dari IPK (Izin Pemanfaatan Kayu ) milik PT.

HARRYJUSMAN selaku pemilik kayu produksi IPK PT. Panei Lika Sejahtera;20. 131 (seratus tiga puluh satu) Set Surat Keterangan Sah Kayu Bulat(SKSKB) yang diterbitkan Pejabat Penerbit SKSKB yang diserahkankepada Sdr. HARRY JUSMAN terkait dengan IPK PT.

IPK PT.

Saksi MIKAEL SIMAREMARE, di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIBmendapat telpon dari ketua PAC IPK Perawang untuk melakukanPengamanan di Gedung Putin IPK Perawang karena aka nadapenyerangan dari Anggota Ormas Pemuda Pancasila ; Bahwa setelah sampai saksi melihat beberapa Anggota Ormas PPdengan membawa peralatan berupa kayu dan senjata tajam menyerangkantor IPK ; Bahwa saksi saat itu sempat dikejar oleh Anggota

Dedi, Sdr, Gaban Sdr.Ucok selanjutnya terdakwa Nofentinus Gea bersama dengan merekapergi menuju kantor Ormas IPK sedangkan terdakwa Fimzal juga ikutmenyusul kantor Ormas IPK, setelah sampai terdakwa Nofentinus Geadan terdakwa Fimzal bertemu dengan rekanrekan lainnya dari OrmasPP, kemudian atas arahan dari Sdr.

Agus Kalit selaku Wakil Komandan Ormas PP terdakwa Nofentinus dan terdakwa Fimzal dengan tenagabersama ikut melakukan penyerangan di Kantor Ormas IPK ; Bahwa dalam aksi penyerangan tersebut terjadi pemukulan terhadapAnggota Ormas IPK yaitu Sdr.Edi Saputra, Sdr.

Anjang masuk kedalam mobil Toyota Innova warnaabuabu No.Pol BM 1781 MD mengikuti mobil double Kabin yang berisikanAnggota Ormas PP (Pemuda Pancasila) bersamasama menuju ke KantorOrmas IPK Terdakwa IKUT bersamasama dalam aksi penyerangan danpemukulan terhadap Anggota Ormas IPK yaitu Sdr.Edi Saputra, Sdr.

Banding dalamkerjasama pemanfaatan potensi kayu diatas IPK Koperasi Luvang Kriman,terlihat bahwa Pemohon Banding memperoleh hak sepenuhnya atas seluruhproduksi kayu dan melaksanakan seluruh kewajiban yang melekat padakepemilikan IPK, termasuk menanggung pembayaran DR dan PSDH, karenaHalaman 3 dari 19 halaman.

Penggunaan ljin Pemanfaatan Kayu(IPK) yang dianggap peneliti keberatan sebagai pemakaian ataupemanfaatan aktiva tidak berwujud yang dikenakan royalti adalah tidak tepatkarena IPK adalah merupakan kelengkapan dalam rangkaian atau kesatuanbisnis yang tidak dapat dipisahkan dalam bisnis penebangan kayu karenatanpa adanya IPK Pemohon Banding tidak dapat melakukan penjualan kayuhasil penebangan yang telah Pemohon Banding lakukan karena IPK melekatpada kayu hasil penebangan sehingga apabila Pemohon Bandingmelakukan

Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/201 4jasa atau penyelenggaraan kegitaan yang telah dipotong PPhPasal 21; bahwa Koperasi Luvang Kriman mempunyai modal berupa IPK,yang merupakan aktiva tidak berwujud, yang PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) anggap sebagairoyalti, modal (IPK) tersebut lalu diserahkan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dikelolaolch Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), jadi atas pemanfaatan IPK oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula

kegiatan pengangkutan, pengolahan dan ataupemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud padahuruf a sesuai dengan ketentuan yang berlakuBahwa dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : P. 58/MenhutlI/2009 dinyatakanbahwa:Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:a. membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;b. membayar PSDH dan DR;c. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaankegiatan IPK sesuai peraturan perundangundangan

Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/201 46.6.melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja;f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal IPK sesuaih.i.J.ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguankeamanan dan kebakaran hutan;melakukan tata batas areal kerja IPk;memperoleh izin peralatan untuk pelaksanaan IPK; danmenaati segala ketentuan di bidang kehutanan.Bahwa faktanya, dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasamaantara Termohon Peninjauan

Jhoni yang merupakan anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) perg!

mengatakankepada Saksi /kut ke kantor IPK lalu Saksi dibawa ke kantor IPK dansetibanya disana Saksi langsung dibawa secara paksa ke dalam kantorIPK;Bahwa Saksi dibawa ke kantor IPK dengan menggunakan mobil milikSaksi;Bahwa Saksi dibawa oleh anggota IPK dari warung jus milik Sdri.

Yuni ke sebuah ruko IPK yang terletak diJalan Flamboyan IV Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung KabupatenKampar, dan setibanya disana Korban dibawa ke dalam rukosedangkan Saksi disuruh keluar ruko oleh anggota IPK;Bahwa anggota IPK yang ada Saat itu sekitar 10 (Sepuluh) orang;Bahwa pada saat Korban dibawa masuk ke dalam kantor IPK, Saksiada mendengar suara jeritan kesakitan dari dalam kantor IPK denganmengatakan Minta tolong,Bahwa pada saat itu Saksi ada menelepon Sdr.

Ichameneruskan pesan SMS tersebut kepada pihak anggota IPK;Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi datang kekantor IPK sekira pukul 22.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksibermaksud ingin mendamaikan pihak IPK dengan Korban denganberbicara langsung kepada pihak IPK yaitu Sdr. Sihotang untukmempertanyakan permasalahannya, kemudian ketika Sdr.

masuk ke dalam Kantor IPK hingga kemudian dibuatlahSurat Pernyataan Permintaan Maaf dari Korban kepada anggota IPK, yangdibuat atas permintaan Sdr.

Pakpak Barat dan tidak melanjutkan perjalanankelokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahdin Berutu di Dusun Pegga, DesaKaban Tengah, Kec. Sitellu Talli Urang Jehe, Kab.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan tersebutmengakibatkan 2 (dua) buah kursi, 1 (Satu) buah meja dan kaca kantorDPD IPK Kab.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul02.00 wib saksi mendapat kabar bahwa kantor DPD IPK akandiserang oleh ormas PP, kemudian Ketua DPD IPK Siakmemerintahkan untuk menjaga kantor tersebut, kemudian sekirapukul 03.00 wib saksi selaku ketua PAC IPK Lubuk Dalammengumpulkan anggota yakni saksi EDI, saksi MIKHAIL dan rekanyang lain untuk berangkat ke Kantor DPD IPK Siak di Perawang,kemudian sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi bersama denganrekan saksi MIKHAIL, saksi EDI, Beni, Rio

Ucok selanjutnya saksi Nofentinus Gea bersama denganmereka pergi menuju kantor Ormas IPK sedangkan saksi juga ikutmenyusul kantor Ormas IPK, setelah sampai saudara Nofentinus Geadan saksi bertemu dengan rekanrekan lainnya dari Ormas PP,kemudian atas arahan dari Sdr. Agus Kalit selaku Wakil Komandan Ormas PP terdakwa, saudara Nofentinus dan saksi dengan tenagabersama ikut melakukan penyerangan di Kantor Ormas IPK.

Bahwa dalam aksi penyerangan tersebut terjadi pemukulanterhadap Anggota Ormas IPK yaitu Sdr.Edi Saputra, Sdr. MichaelMaremare, dan perusakan terhadap fasilitas /barangbarang diKantor Ormas IPK Kabupaten Siak ;atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.5.

Bahwa dalam aksi penyerangan tersebut terjadi pemukulanterhadap Anggota Ormas IPK yaitu Sdr.Edi Saputra, Sdr.

KoperasiMadani yang terbit berdasarkan adanya surat terdakwa Nomor522.201/414/DKB II tanggal 02 Agustus 2004 perihalPertimbangan Tekhnis Permohonan IPK An. Koperasi Madani,menjadi bagian yang tidak terpisah dengan SK IPK An.

Apabila Gubernur setuju, maka terbit persetujuanprinsip IPK kepada Kepala Dinas KehutananProp.Kaltim ;g. Setelah memenuhi persyaratan dan termasuk bankgaransi, Kepala Dinas Kehut anan Prop. Kaltimmenerbitkan Keputusan IPK sesuai kewenangannyaBahwa areal KBK maupun KBNK menurut' Keputusan MenhutNo.382/2004 tentang ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yangdapat di IPK kan adalah1.

Pemeriksaan kemampuan teknis dan manajemenperusahaan pemohon IPK serta realisas i pembangunanKehutanan pada areal yang dimohon IPK ;4.

;Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan IPK KoperasiMadani =;Saksi Drs.

lapangan atas lokasiyang dimohonkan IPK serta persyaratan lainnya ;17.

bertemuROMEO ADION SIANTURI, selanjutnya terdakwa bersama dengan ROMEOADION SIANTURI menemui saksi RICARD kembali dan menanyakan tentangsi JERY yang telah mengakungaku anggota IPK tersebut, lalu terdakwamengatakan bahwa akan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, lalumeminta sejumlah uang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggungoleh terdakwa dan ROMEO ADION SIANTURI yang mengaku anggotaorganisasi IPK , sehingga RICARD menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.Putusan Nomor 3179/Pid.B/

langsung pulang kerumah, sesampainya dirumahterdakwa bertemu ROMEO ADION SIANTURI, selanjutnya terdakwa bersamadengan ROMEO ADION SIANTURI menemui saksi RICARD kembali danmenanyakan tentang si JERY yang telah mengakungaku anggota IPK tersebut,lalu terdakwa mengatakan bahwa akan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel TiaraMedan, lalu meminta sejumlah uang kepada RICARD, karena takut usahanyadiganggung oleh terdakwa dan ROMEO ADION SIANTURI yang mengakuanggota organisasi IPK, sehingga RICARD menyerahkan

(dua ratus riburupiah) serta adapun alasan saksi meminta uang tersebut untuk biayapelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotel Tiara Medan .Bahwa saksi meminta uang kepada pengusaha stiker mania sebesarRp.200.000.

terdakwa bertemu ROMEOADION SIANTURI, selanjutnya terdakwa bersama dengan ROMEO ADIONSIANTURI menemui saksi RICARD kembali dan menanyakan tentang si JERYyang telah mengakungaku anggota IPK tersebut, lalu terdakwa mengatakanbahwa akan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, lalu memintasejumlah uang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung olehterdakwa dan ROMEO ADION SIANTURI yang mengaku anggota organisasiIPK , sehingga RICARD menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.

bertemu ROMEO ADION SIANTURI, selanjutnya terdakwabersama dengan ROMEO ADION SIANTURI menemui saksi RICARD kembalidan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakungaku anggota IPKtersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa akan ada pelantikan Ketua IPK diHotel Tiara Medan, lalu meminta sejumlah uang kepada RICARD, karena takutusahanya diganggung oleh terdakwa dan ROMEO ADION SIANTURI yangmengaku anggota organisasi IPK, sehingga RICARD menyerahkan uangsejumlah Rp. 200.000.

Menetapkan barang bukti berupa:

IPK Nomor : 522.21/1667/KPTS/DKVII/2006 LHPKB Nomor : 02, Periode : II (dua), Bulan : Juni 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/1667/KPTS/DKVII/2006 LHPKB Nomor : 01, Periode : I (satu), Bulan: Juni 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DKVI/2005 LHPKB Nomor : 11, Periode : I (satu), Bulan : Pebruari 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DKVI/2005 LHPKB Nomor : 10, Periode : II (dua), Bulan : Januari 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DKVI/2005 LHPKB Nomor: 9, Periode : II (dua), Bulan : Januari 2006.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DKV11/2005 LHPKB Nomor : 08, Periode : II (dua), Bulan : Desember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DKV11/2005 LHPKB Nomor : 07, Periode : I (satu), bulan : Desember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DKV1V2005 LHPKB Nomor : 06, Periode II (dua), Bulan : Nopember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

IPK Nomor : 522.21/622/KPTS/DKVI/2005 LHPKB Nomor : 05, Periode : I (satu), Bulan : Nopember 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK. IPK Nomor : 52221/622/KPTS/DKVI/2005 LHPKB Nomor : 04, Periode : II (dua), Bulan : Oktober 2005.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) IPK Koperasi Madani padaareal pertambangan batubara PT. Berau Coal SK.

ijin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaanserta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaituberupa Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dari KeputusanBupati Dairi Nomor 52.2/36/H/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)tertanggal 17 Pebruari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic.

Keputusan Bupati Dairi Nomor52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17Pebruari 2009 tersebut, dengan mengambil kayukayu dari lahan yangtermaktub dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulanPebruari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009yang lalu ; Bahwa akan tetapi walaupun pada buan September 2009 yang lalu, TergugatI dan Tergugat II telah selesai mengambil kayukayu dari lahansebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor 52.2

/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17 Pebruari 2009tersebut, serta telah berulang kali dilakukan peneguran baik secara lisanmaupun secara tertulis, namun hingga saat ini baik Tergugat I maupunTergugat IL belum membayar dan melunasi biaya pengurusan IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Pebruari 2008 tersebut kepadaPenggugat ; Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang hingga saat

tanaman IPK tanaman Pinus desaParbuluan III, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi tangga 22 Mei 2008, (bukti P5);6 Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522/5773, perihal persetujuanPemanfaatan Lahan Tanaman Pinus Desa Parbuluan II, Kecamatan Parbuluan,Kabupaten Dairi, tertanggal 12 Juni 2008 (bukti P6) ; 7 Foto Copy Surat Kesimpulan Rapat pembahasan permohonan IPK Tanaman ReboisasiDesa Parbuluan III tempat diruang rapat Wakil Bupati Dairi, tertanggal 20 Oktober2008 (bukti P7); 8 Foto

Parbuluan, Kabupaten Dairi dikeluarkan oleh Penggugatakan tetapi para Saksi tersebut tidak mengetahui berapa besarnya jumlah biaya yang telahdikeluarkan oleh Penggugat tersebut ; Bahwa menurut para saksi tersebut Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pinus telahkeluar dan kayukayu pinus tersebut telah habis di tebang oleh Tergugat II, yaitu JosepSitumorang, akan tetapi menurut Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan Penggugatuntuk pengurusan terbitnya Surat Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut atas

SK 382/Menhut II/2004 tanggal18 Oktober 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)Pasal 3 menjelaskan bahwa IPK hanya dapat diberikanpada APL atau KBNK sebagaimana dimaksud pada pasal 2ayat (1) huruf a, adalah pada areal yang tidakdibebenai hak/ijin dibidang kehutanan. Dengandemikian areal yang dimohon Koperasi Madani maupunKoperasi Beringin tidak bisa diberikan IPK;Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehutanan No.

Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK 382/Menhut II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentangIjin Pemanfaatan Kayu (IPK), namun pada kenyataannyapemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada KoperasiMadani dan Koperasi Beringin tanpa terlebih dahulumendapat persetujuan Ijin prinsip dari MenteriKehutanan, sehingga menyimpang dari ketentuanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 382/Menhut11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 ~s tentang IjinPemanfaatan Kayu (IPK);Bahwa proses terbitnya Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK

), prosedur penerbitan IPK diatursebagai berikutDiberikan pada areal yang tidak dibebani hak/ijindibidang kehutanan.

Jika di areal yang dimohon IPK diluarkawasan hutan tetapi areal tersebut masihdibebani ijin/hak dibidang kehutanan, makatidak dapat diterbitkan IPK;d.

Tambang menjelaskan bahwaKoperasi Bina Sama Maju menarik atau) membatalkanpermohonan ijin IPK tambang yang telah diajukan danmenyerahkan/menguasakan pengurusan ijin IPK tambangnyakepada Koperasi Madani;Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwamembuat nota dinas Nota Dinas No. 392/ND/DK VII/2004,tanggal 08 Nopember 2004, perihal mohon bantuan tenagauntuk rencana pemeriksaan IPK an.

No. 1710 K/Pdt/2007 Pihak kel (Para Tergugat/ in casu Tergugat Il) berkewajiban mengurus izinsampai terbitnya IPK dalam waktu kurang lebih tiga bulan sesuai prosedur yangberlaku; Pihak kell (Penggugat) berkemampuan untuk menyediakan biaya operasionaltiga bulan sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biayapengurusan IPK sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sertamenyediakan garansi bank sesuai target yang didapat (termasuk retribusidaerah bila ada) sesuai aturan yang berlaku

Biaya operasional dan biayapengurusan IPK disediakan oleh Pihak kell (Penggugat) yang disehkankepada Pihak Ke (Para Tergugat/ in casu Tergugat !)

No. 1710 K/Pdt/2007Bahwa atas kecurigaan tersebut, Penggugat lalu menemui kembaliTergugat Il dan mempertanyakan mengenai penyebab tidak adanya kemajuanpengurusan IPK dimaksud, akan tetapi ternyata biaya pengurusan IPK danbiaya operasional yang telah dikeluarkan Penggugat tersebut dipakai ataudipergunakan untuk kepentingan membayar upah karyawan serta dipergunakanmembiayai pemeliharaan kebun milik PT.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu maupun Majelis HakimPengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbankan bagaimana sulitnyauntuk pengurusan mendapatkan IPK tersebut apabila tidak ditunjang dengandanadana/ uang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yang telahdituangkan dalam Surat Perjanjian KSO No. 001/KSO/X/00 yaitu jumlahtotalnya Rp. 175.000.000, sedangkan pengurusan IPK perkebunan yangHal. 7 dari 10 hal. Put.

juga Tergugat/ PemohonKasasi menyiapkan lokasi/ areal perkebunan seluas 5.000 Ha milik PT.Kawisan Central Asia (KCA).Hanya karena kelalaian/ wan prestasi Penggugat/ Terbanding/ TermohonKasasi sampai usaha pengurusan IPK tersebut tidak selesai, padahal untukmendapatkan IPK perkebunan tinggal 10% penyesaiannya, dan IPKperkebunan yang diurus hanya sejumlah 950 Ha..

PANEL LIKA SEJAHTERA memperoleh Izin PemanfaatanKayu (IPK) seluas + 4000 Ha sebanyak 39.210 batang dengan volume69.413,72 M di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT.

di IPK PT. PANEILIKA SEJAHTERA dan oleh DinasKehutanan dan Pertanahan KabupatenTapanuli Selatan telah menerbitkan SuratIzin Angkut Nomor: 522.21/1040/2010tanggal 11 Juni 2010 untukpengangkutan kayu bulat sebanyak5114,73 M? yang telah dibayar lunasPSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan(RHH) pada IPK PT.

PANEL LIKA SEJAHTERAmemperoleh Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) seluas + 4000 Ha sebanyak 39.210batang dengan volume 69.413,72 M?

di IPK PT. PANEILIKA SEJAHTERA dan oleh DinasKehutanan dan Pertanahan KabupatenTapanuli Selatan telah menerbitkan SuratIzin Angkut Nomor: 522.21/1040/2010tanggal 11 Juni 2010 untukpengangkutan kayu bulat sebanyak5114,73 M? yang telah dibayar lunasPSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan(RHH) pada IPK PT. PANEI LIKASEJAHTERA dan Surat Izin Angkuttersebut akan berakhir pada tanggal 11Agustus 2010 namun kayukayu tersebutbelum dapat dikeluarkan dari IPK PT.PANE!

di IPK PT.