Ditemukan 824276 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kekerasan meresahkan masyarakat Menghimpun dana dari masyarakat Gugatan Peran serta masyarakat Praperadilan korupsi Lembaga bantuan hukum masyarakat (lbh masyarakat) vs kepala badan narkotika nasional republik indonesia;; Menjual minuman berakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat Badan kesatuan dan perlindungan masyarakat kota surabaya Menghasut atau mengadu domba parpol Perseorangan Kelompok masyarakat Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; 12 k/tun/2011 ; lembaga swadaya masyarakat dewan pimpinan pusat pemberdayaan masyarakat adil sejahtera kuantan singingi (permata kuansing Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-02-2014 — Upload : 11-02-2014
Putusan PT GORONTALO Nomor 51/Pid/2013/PT.GTLO
Tanggal 7 Februari 2014 — ISMAIL BUSURA alias WISI
104 — 62
  • bulannya selama (satu) tahun dengan didampingioleh orang tuanya/walinya, seharusnya dijatuhkan pidana penjara dengan alasanalasan sebagaimana tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yaitu :1 Bahwa karena terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke1KUHP yang merupakan pemberatan dari pasal 170 ayat(1) KUHP...(1) KUHP yang merupakan perbuatan yang termasuk tindak pidana ketertibanumum yang sangat meresahkan masyarakat
    ;2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak mempertimbangkanLaporan Hasil Penelitian Masyarakat hal 3 Faktor yang berasal dari lingkungankeluaraga klien yaitu Ibu klien sudah meninggal dunia serta ayah klien telahmenikah ulang dan waktunya kebanyakan dipergunakan untuk mencari nafkahsehingga klien kurang mendapatkan pendidikan dan pembinaan sertapengawasan dalam keluarga juga Majelis Hakim telah mengesampingkan faktapersidangan bahwa terdakwa Ismail Busura alias Wisi sudah 1 (satu) tahun
    sertamemori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Marisa telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor: 3Tahun 1997 yang dalam Penjelasan Umumnya antara lain menyatakan : Mengingatciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakanterhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orangtuanya . apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karenasifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat
    perkembangan anak secara sehat dan wajar ,sedangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.Register :A254/2013,tanggal 23 September 2013 yang pada halaman 5 huruf D mengenai Relasi SosialDalam Keluargamenyebutkan hubungan orang tua dengan anakanaknya termasuk Klien yangtersandung masalah terjalin baik dan pada halaman 6 angka VII mengenaitanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya yang menyatakan klienmerupakan anak yang baik dan belum pernah terlibatmasalah...masalah yang meresahkan masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 20 Nopember 2012 — DELINA Br. SIANTURI
241 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • maupun kelompok masyarakat.
    Kemudian majelis hakimmenyatakan bahwa Terdakwa maupun CV Gading Raya telah melakukanperbuatan penghimpunan dana tersebut dari masyarakat yaitu dengan caramenyosialisasikan kegiatan CV Gading Raya yaitu setiap konsumen yangmenyimpan uang di CV Gading Raya dalam bentuk membeli paket barang makapada hari ke 21 (jatuh tempo) maka uang yang telah diserahkan akan menjadibertambah 60% dari nilai pokok (modal) yang diserahkan;Hal. 25 dari 34 hal. Put.
    Hakim Judex Facti telah tidak dapat membedakan manakegiatan penghimpunan dana dan mana yang merupakan modus dari Terdakwabersamasama dengan temannya di dalam CV Gading Raya;Bahwa perbuatan Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat adalah dengancara membuat seolaholah dana yang diserahkan oleh masyarakat ke CV GadingRaya adalah berbentuk inden atas pembelian sejumlah barang yang ada di CVGading Raya.
    Tapi perbuatan Terdakwa dan temantemanTerdakwa di CV Gading Raya di mana masyarakat yang menyerahkan dananyakepada CV Gading Raya baik melalui member maupun konsumen langsungdibuat seolaholah konsumen melakukan pemesanan barang, padahalsesungguhnya barangbarang yang dimaksud dalam pesanan tersebut sebenarnyatidaklah ada, sehingga hal tersebut hanyalah modus dari Terdakwa dan temanteman Terdakwa di CV Gading Raya dalam melakukan perbuatan pengumpulandana dari masyarakat;Bahwa penyimpanan dana konsumen
    Maka bila dikaitkan dengan perbuatanTerdakwa dan temanteman Terdakwa di CV Gading Raya sesungguhnya telahterbukti melakukan perbuatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan;Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah tidak membuktikan unsur tidak adaizin dari Bank Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/TUN/TF/2022
Tanggal 29 September 2022 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
159 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-04-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 92/Pid.C/2016/PN Unr
Tanggal 20 April 2016 — TERDAKWA : SURYONO BIN YUSUP
31 — 8
  • Semarang No. 10Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat danketentuan hukum lain yang bersangkutan;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakanmengerti dan tidak keberatan;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penunutut Umumtelah menghadirkan saksi : Askarul Fahruda dan Didik Wahyudi yangketerangannya pada pokoknya sebagaimana berita acara;Setelah pemeriksaan perkara dianggap cukup, kemudiaan Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut;DEMI KEADILAN BERDASARKAN
    Semarang No. 10Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, olehkarena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 32 huruf c Perda Kab.
    Semarang No. 10 Tahun2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketentuanhukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:e Menyatakan Terdakwa: Suryono bin Yusup terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual Minumanberakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan digantidengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2008 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136K/TUN/2007
Tanggal 5 Februari 2008 — SITI SOENDARI, Dkk ; KEPALA BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI SOENDARI, Dkk ; KEPALA BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-11-2006 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1522K/Pid/2006
Tanggal 14 Nopember 2006 — M. Khafidin bin Saerozi; Sugiyono bin Amin
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
315 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2011
Tanggal 3 Maret 2011 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATA KUANSING vs BUPATI KUANTAN SINGINGI
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATA KUANSING vs BUPATI KUANTAN SINGINGI
    PUTUSANNo. 12 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWANPIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKATADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATAKUANSING, diwakili oleh JUNAIDI AFFANDI. SR.
    K/Pdt/...Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kuantan Singingi yang selalukonsen dengan lembaga badan hukum dalam memperjuangkankepentingan masyarakat Kuantan Singingi yang jujur, adil, transparan danakuntabel ;Bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi membutuhkan penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil, yaitu pengadaan penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan SingingiTahun Anggaran 2009.
    Hal inikarena Penggugat selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (PermataKuansing) mencoba melakukan gugatan dengan mewakili kepentingan orangbanyak atau setidaktidaknya orangorang yang disebutkannya dalamgugatannya seperti dalam halaman 3 dan 4 gugatannya.
    Junaidi Afandi, SR adalah mewakili atau bertindak untuk danatas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan PusatPemberdayaan Masyarakat Adil Sejahtera Kuantan Singingi (PermataKuansing), atau dengan kata lain Sdr. Junaidi Afandi, SR bukan mewakilidiri sendiri maupun mewakili orang lain, akan tetapi Sdr.
    UndangUndangNo. 3 Tahun 2009, dan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTANSINGINGI (PERMATA KUANSING) tersebut tidak dapat diterima ;21Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 09-11-2023 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 05-07-2024
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk
Tanggal 20 Juni 2024 — Penggugat:
Yayasan Riau Madani
Tergugat:
Samsuir alias Sensui
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21 — 0
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 06-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 7/Pdt.G-LH/2018/PN Rgt
Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab. INHU Bupati Indragiri Hulu
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.PT. Bukit Batabuh Sei Indah
86 — 14
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 5/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT. Usaha Kita Makmur
Turut Tergugat:
2. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
97 — 0
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 82/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.CHINDRA WIJAYA Alias ACIN
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau
89 — 40
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 19/Pdt.G-LH/2018/PN Rgt
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
3.PT. Bukit Batabuh Sei Indah
84 — 36
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 14/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
Yayasan Firmar Abadi
Tergugat:
PT.Padasa Enam Utama
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
148 — 18
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 33/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
183 — 64
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
PT. ASAM JAWA
93 — 40
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 07-09-2021 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan PN PELALAWAN Nomor 29/Pdt.G/LH/2021/PN Plw
Tanggal 25 April 2022 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA (WASINUS
Tergugat:
PT. Madukoro
Turut Tergugat:
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan),
113 — 47
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 21-07-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl
Tanggal 16 Januari 2023 — Penggugat:
YAYASAN PRADATA ANUGERAH NEGERI
Tergugat:
TIMBANG SIANIPAR
91 — 17
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 7/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
PT. Diamon Raya Timber
Turut Tergugat:
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
98 — 38
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 21-07-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 16/Pdt.G/LH/2022/PN Tlk
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
AH WAT
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Kehutanan Provinsi Riau
90 — 22