• Pembanding/Tergugat I : Agoeng Nugroho (Mantan Ketua PPRS MPR) Diwakili Oleh : RM.

  Sampang Nakula, SH
  Terbanding/Penggugat : Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Mediterania Palace Residence
  Turut Terbanding/Tergugat VII : Suwito (Mantan Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
  Turut Terbanding/Tergugat V : Adri Kusdianto (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
  Turut Terbanding/Tergugat III : Aman Sitor Situmorang
  Turut Terbanding/Tergugat VIII : Edward Frans (Mantan Dewan Pertimbangan)
  Turut Terbanding/Tergugat VI : Tini Kartini (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
  Turut Terbanding

  /Tergugat IV : Andreas Bustaman (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
  Turut Terbanding/Tergugat II : Supendi

  oleh ADJIT LAUHATTA Sebagai Sekretaris.Sebelum Jabatannya berakhir Tergugat telah di BERHENTIKAN olehPengurus Perhimpunan Rumah Susun Mediterania Kemayoran padatanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Rapat Pengurus, karenaTERGUGAT tidak pernah aklif dan melanggar anggaran dasar PPRS MPR (P).Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya perjanjian kerjawaktu. tertentu No. 89/PGA/PPRS MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 12September 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat pada saat itumenjabat Ketua Perhimpunan

  Penghuni Rumah Susun Mediterania PalaceKemayoran (PPRS MPR ) Periode 20132016.Bahwa Perjanjian Kerja waktu tertentu tersebut yang ditanda tangani olehTERGUGAT adalah untuk mengangkat TERGUGAT II sebagai ApartemenManager, Untuk waktu 2 (Dua) Tahun terhitung tanggal 03 September 2014sampai dengan 02 September 2016 dengan gaji yang ditanggung olehPPRS MPR Sebesar Rp 20.000.000/ Bulan (P 3).Bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah tidak sah, karenamengandung cacat hukum baik Formal maupun

  Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah hanya ditandatangani oleh Ketua PPRS MPR. Periode 2012 2015 (SaudaraAGOENG NOEGROGO) tanpa mengikutsertakan Sekretaris PPRS MPR(Saudara ADJ1T LAUHATTA) bahwa perjanjian kerja waktu tertentutersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan anggarandasar PPRS MPR pasa! 19 ayat 3 yang tertulis antara lain Ketua dansekretaris mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar Pengadilan tentanghal hal dan dalam segala hal kejadian ...,(P2).

  Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan TERGUGAT danTERGUGAT Il yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu TertentuNo. 089 /PGA/PPRS MPR/PKWT VIII/14 tanggal 02 September 2013.9.

  Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRSMPR)Sehingga apabila dianggap melanggar Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Pengurus Perhimpunan Penghuni RumahSusun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) seharusnyasecara bersamasama Pengurus Perhimpunan Penghuni RumahSusun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) disebut sebagaiTergugat 1 sampai dengan Tergugat VII bukan SUPENDI selakuTergugat II dan lainnya sebagai Para Turut Tergugat sampai denganVI sehingga gugatan Penggugat di dalam isi

• KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR), 2. IKHSAN (SEKRETARIS PPRS MPR) tersebut;

  KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR), DKLawanBANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG PEMBANTUSUNTERDanOTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

• MPR Raya No.7 RT.003 / RW.011 Cilandak, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------PARA PEMOHON :

  MPR Raya No.7 RT.003 / RW.011 Cilandak, Jakarta Selatan,yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON :Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksisaksinya ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannyatanggal 26 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tanggal 26 Agustus 2016 #dibawah RegisterNo. 466/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan halhal

• Menyatakan Perkara Nomor 113/PdtP/2021/Pa MPR selesai karena dicabut

  3. membebankan Biaya Perkara kepada para pemohon yang hingga kini sejumlah Rp. 520.000; (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

• Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan perubahanterhadap UUD 1945 dalam periode 1999 s.d 2002 secra bertentangandengan Tap MPR No. : I/VMPR/1999 jo Tap MPR No. : Il/ MPR/2000 tentangPeraturan Tata Tertib MPR dan Tap MPR No. : IV/MPR/1999 tentang GBHN19992004 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Halaman 12 Putusan Nomor 360/PDT.G/2015/PN. Jkt. Pst.3.

  Pst.19.20.21,22.MPR RI yang sah yang memenuhi standar formal sebuah keputusanMPR RI.Bahwa berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1999 tentangPeraturan Tata Tertib MPR RI, khususnya dalam Pasal 90 yang mengaturtentang BentukBentuk Putusan MPR RI, ditentukan bahwa Bentuk PutusanMPR RI adalah :a. Ketetapan MPR (TAP MPR), yangmerupakan keputusan resmilembaga MPR RI yang mempunyai kekuatan hukum mengikat baik keluar maupun ke dalam Majelis (bersifat erga omnes), danb.

  Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan perubahanterhadap UUD 1945 dalam periode 1999 s.d 2002 secra bertentangandengan Tap MPR No. : I/VMPR/1999 jo Tap MPR No. : Il/ MPR/2000 tentangPeraturan Tata Tertib MPR dan Tap MPR No. : IV/MPR/1999 tentang GBHN19992004 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta ketentuanpasal 37 jo pasal 3 UUD 1945 yang asli.3.

  Bukti T2 Ketetapan MPR RI Nomor VII /MPR/1983 tentang mencabutKetetapan MPR RI Nomor W/MPR/1983 tentangreferendum;3.

  Bukti T3 Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis GarisBesar Haluan Negara 19992004;Bukti T4 Ketetapan MPR RI Nomor IIl/MPR/1999 tentang PeraturanTata tertio Majelis Permusyawaratan Rakyat republikIndonesia;Bukti T5 Ketetapan MPR RI Nomor Il/MPR/2000 tentang PerubahanKedua atas ketetapan MPR RI Nomordipersidangan telah mengajukan surat surat bukti sebagai berikut:Halaman 36 Putusan Nomor 360/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst.

• dalam bentuk suatu Keputusan MPR RI yangsah yang memenuhi standar formal sebuah Keputusan MPR RI;Bahwa berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IIl/MPR/1999 tentangPeraturan Tata Tertio MPR RI, khususnya dalam Pasal 90 yang mengaturtentang BentukBentuk Putusan MPR Rl, ditentukan bahwa bentuk putusanMPR RI adalah :Halaman 7 Putusan Nomor 310/PD0 /2016/FT DK.13.14.15.16.a.

  Ketetapan MPR (TAP MPR), yang merupakan keputusan resmilembaga MPR RI yang mempunyai kekuatan hukum mengikat baik keluar maupun ke dalam Majelis (bersifat erga omnes), dan;b.

  .17.18.19.20.21.22.dalam bentuk Ketetapan MPR RI dan diberi Nomor putusan (sebagaimanahalnya dengan Penetapan GBHN 19992004 dengan Tap MPR NomorIV/MPR/1999), sehingga secara hukum berlaku mengikat ke dalam dan keluar Majelis, bersifat erga omnes dan berlaku bagi seluruh rakyat danbangsa Indonesia;Bahwa karena perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RImasa bakti 19992004 tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah diaturTap MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI19992004

  di bawah UUD 1945;Bahwa MPR RI seharusnya tidak memaknai bahwa Tap MPR RI adalahberkedudukan lebih rendah dari UUD 1945, sehingga seolaholah menjadirancu dan tidak sinkron ketika menggunakan Tap MPR untuk menetapkanUndang Undang Dasar yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi;Bahwa justru sebaliknya, ketentuan Pasal 3 UUD 1945 yang mengaturkewenangan MPR untuk menetapakan UUD dan GBHN, menunjukansecara tegas bahwa kedudukan Tap MPR secara hierarkis adalah lebihtinggi dari UUD;Bahwa selain itu,

  Nomor Il/MPR/1999 juncto Tap MPRHalaman 1 Putusan Nomor 310/PDT /2016/FT.DKI.Nomor IVMPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dan Tap MPRNomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 19992004 adalah merupakanperbuatan melawan hukum;3.

• KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR).2.

  IKHSAN (SEKRETARIS PPRS MPR).Dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen MediteraniaPalace Residences Kemayoran (selanjutnya disebut PPRS MPR), daridan karenanya bertindak untuk dan atas nama PPRS MPR berdasarkanAnggaran Dasar PPRS MPR, beralamat di Jalan Landas Pacu UtaraSelatan Blok A1 No. 2, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah KhususIbukota Jakarta 10630, dalam halini diwakili oleh Kuasanya MARTHENLEWERISSA, SH., FITRI WULANDARI

  ANDREAS BUSTAMAN (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode20132016);c. ADRI KUSDIANTO (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016);d. TINI KARTINI (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016);e. SUWITO (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016)f. EDWARD FRANS (Dewan Pertimbangan PPRS MPR Periode 20132016);Bahwa PKWT No.

  DKIBahwa hal ini jelas membuktikan bahwa PPRS MPR tidak dapatmelakukan perbuatan hukum tanpa Pengurus PPRS MPR dan PengurusPPRS MPR tidak mungkin ada/dibentuk jika tidak ada PPRS MPR.

  Olehsebab itu. maka jelas bahwa Pengurus PPRS MPR bukan subjek hukumyang berdiri sendiri yang berbeda dari PPRS MPR sebagai badan hukum.melainkan sebaliknya bahwa Pengurus PPRS MPR merupakanbagian/organ dari badan hukum PPRS MPR yang menjadi satu kesatuandengan PPRS MPR.Oleh sebab itu. maka jelas bahwa Pengurus PPRS MPR dan PPRS MPRmerupakan satu kesatuan badan hukum/subjek hukum yang sama,sehingga jelas terbukti tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakanbahwa PPRS MPR dan Pengurus PPRS MPR merupakan

• Bahwa selain itu, berdasarkan dokumentasi yang tersimpan padaSekretariat Jenderal MPR RI, perubahan atas UUD 1945 tersebut19.20.21.22.MPR RI yang sah yang memenuhi standar formal sebuah keputusanMPR RI;Bahwa berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentangPeraturan Tata Tertib MPR RI, khususnya dalam Pasal 90 yang mengaturtentang BentukBentuk Putusan MPR RI, ditentukan bahwa BentukPutusan MPR RI adalah:a.

  Ketetapan MPR (TAP MPR), yang merupakan keputusan resmilembaga MPR RI yang mempunyai kekuatan hukum mengikat baik keluar maupun ke dalam Majelis (bersifat erga omnes), danb.

  Keputusan MPR yang hanya mempunyai kekuatan mengikat kedalam Majelis;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Tap MPR RI NomorII/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Tap MPR RI NomorII/MPR/1999 tentang Perturan Tata Terbit MPR RI, dalam perubahanPasal 90 dinyatakan sebagai berikut: (3) Ketetapan MaajelisPermusyawaratan Rakyat dalah Putusan Majelis:a. Berisi arah kebijakan penyelenggaraan Negara;b.

  menjadi tidak sah atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat ke luar lembaga MPR RI;Bahwa MPR RI seharusnya tidak berlindung dan/atau berkelit tentangkebingungan menafsirkan tata urutan perundangan yang pernah diaturdalam Tap MPRS Nomor XX/MPR/1966 yang menyebutkan UUD 1945sebagai sumber segala sumber hukum (Sumber hukum yang pertama),sedangkan Tap MPR berada diurutan dibawah UUD 1945;Bahwa MPR RI seharusnya tidak memaknai bahwa Tap MPR RI adalahberkedudukan lebih rendah dari UUD

  Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukanperubahan terhadap UUD 1945 dalam periode 1999 sampai dengan 2002secara bertentangan dengan Tap MPR Nomor II/MPR/1999 juncto TapMPR Nomor II/MPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dan TapMPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 19992004 adalah merupakanperbuatan melawan hukum serta ketentuan Pasal 37 juncto Pasal 3 UUD1945 yang asii;3.

• Nama : AGIP MUNANDAR, S.H ;NIP : 19670702 200003 1 003 ;Pangkat / Gol.Ruang : Pembina , Ill / c ;Jabatan :Kepala Sub Bagian Tata UsahaKeanggotaan dan Kepegawaian,Sekretaris Jenderal MPR RepublikHalaman 3 dari 27 halaman PUTUSAN Nomor 07/PLW/2009/PTUN.JKTIndonesia ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, dalamhal ini bertindak baik sendiri sendirimaupun bersama sama untuk dan atas namapemberi kuasa Ketua Majelis PermusyawaratanRakyat Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : MJ. 040 / 01 / 2009

  UndangDasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkandengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubahbeserta alasannya ;Halaman 11 dari 27 halaman PUTUSAN Nomor 07/PLW/2009/PTUN.JKT12Apabila aspirasi politik mengenai usul perubahanpasal pasal Undang Undang Dasar telah memenuhipersyaratan yang ditentukan, maka MajelisPermusyawaratan Rakyat menindaklanjuti usul tersebutsesuail ketentuan Pasal 37 Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 ( Bukti T 1 ) dan Pasal78 Peraturan Tata Tertib MPR

  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) adalahunsur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) yang bersifat kolektif dan tidakmerepresentasikan lembaga Majelis PermusyawaratanRakyat ( MPR) sehingga kedudukan dan wewenangnyaberbeda dengan lembaga Majelis PermusyawaratanRakyat ( MPR )Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )tidak berwenang membuat Putusan Majelis14Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) tentang perubahanpasal pasal Undang Undang Dasar, mengingatkewenangan untuk itu ada pada lembaga

  MajelisPermusyawaratan Rakyat ( MPR ) sesuai' ketentuanPasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 ( Bukti T 5 ) ;Dengan demikian Terlawan tidak mempunyai kewenanganuntuk menyelenggarakan Sidang Umum MajelisPermusyawaratan Rakyat ( MPR ) dengan agendaperubahan pasal pasal Undang Undang Dasarsebagaimana yang dimohonkan Pelawan ;Alasan hukum yang mendasari gugatan Pelawan bahwaTerlawan dianggap telah mengeluarkan keputusan tatausaha negara yang bersifat fiktif negatif

  Bukti Tlw 1 : Pasal 37 Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. ( FotoCopy dari Foto Copy ) ; Halaman 19 dari 27 halaman PUTUSAN Nomor 07/PLW/2009/PTUN.JKT2.3.4.5.6.BuktiBuktiBuktiBuktiBukti20Tlw 2 : Pasal 78 Keputusan MajelisTiw 8:Tiw 4:Tiw 5:Tlw 6Permusyawaratan Rakyat Nomor 7/MPR/2004tentang Peraturan Tata Tertib MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan KeputusanMajelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 13/MPR/2004 tentang PerubahanPeraturan

• Mega Utama tanggal 06 Mei 2018;

• 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr DIDIK PERMANA tanggal 29 November 2018;
• 1 (satu) bundle copy surat perjanjian Sekjen MPR RI No:162/05/2018;
• 1 (Satu) bundle perjanjian kerjasama No:001/ CMR-MPRV/2018;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HJ. CHANDRA MANGGIH.

CHANDRA MANGGIH RAHAYU dan saksi HJ.CHANDRA MANGGIH RAHAYU menjelaskan bahwa ada melakukan KerjasamaPengadaan Seminar Kit Badan Penganggaran Tahun 2018 pada Sekjen MPR RI;Bahwa kerjasama antara saksi HJ.

JendralGatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta Pusat 10270, dimana jabatan Saksisebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Adminstrasi dan PengawasanSekertariat Jenderal MPR RI dan Saksi menjabat sebagai PPK sejak tahun 2017dan saat ini sudah pension;Bahwa saksi mengetahul adanya Pengadaan Seminar Kit Badan Penganggarantahun 2018 dari Sekertariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia (Sekjen MPR RI), dimana Saksi selaku PPK Sekjen MPR RI atauHal 15 dari 29 Putusan No. 1038/Pid.B/

Administrasidan Pengawasan Sekjen MPR RI dengan Sdr.

ASINAMA GARMINDO juga tidak pernah mengerjakanPenggadaan Seminar Kit (ATK dan Tas) Badan Penganggarantahun 2018 pada Sekjen MPR RI..

Terdakwa Il IDHAM PALADA:Mencari Perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan dariSekjen MPR RI.Mengikuti lelang pekerjaan di Sekjen MPR RI.Menyuruh perusahaan CV. PIDUA SEPUH dimana Sadr. DIDIKPERMANA Selaku Direktur untuk mencari pemodal / Investor.Menyampaikan kepada perusahaan / CV. PIDUA SEPUHdimana Sdr.

• Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43883/PP/M.XVII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SPTNPNomor: SPTNP005015/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 19 Maret 2012;: bahwa atas SPTNP a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan suratNomor: 021/MPR/II/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan dengan Keputusan Terbandinga quo permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak,

  sehingga dengan suratNomor: 017/MPR/V1I/2012 tanggal 13 Juli 2012 mengajukan banding;: bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor: KEP2588/KPU.01/2012 tanggal 15 Mei 2012 yangPemohon Banding terima lewat pos tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan atasKeberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP005015/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012tanggal 19 Maret 2012;: bahwa Surat Banding Nomor: 017/MPR/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012, ditandatanganioleh Sdr.

  XXX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Banding Nomor: 017/MPR/V1I/2012 tanggal 13 Juli 2012, dibuat dalambahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 017/MPR/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012, menyatakantidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2588/KPU.01/2012tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor:SPTNP005015/NOTUL/KPUTP/BD.02

  /2012 tanggal 19 Maret 2012;bahwa Surat Banding Nomor: 017/MPR/V1I/2012 tanggal 13 Juli 2012, diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 (diantar),sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkanpada tanggal 15 Mei 2012, sehingga dari tanggal 15 Mei 2012 sampai dengantanggal 13 Juli 2012 adalah 60 (enam puluh) hari, sehingga pengajuan bandingmemenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuanbanding sebagaimana dimaksud

  Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006;bahwa Surat Banding Nomor: 017/MPR/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012, memenuhipersyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 017/MPR/VI/2012 tanggal 13 Juli

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara nomor 365/Pdt.G/2022/PA/Mpr dicabut;
  3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp699.000,00(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

• Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar depan bertuliskan BANK INDONESIA bertuliskan SERATUS RIBU RUPIAH, gambar tokoh Proklamator (SOEKARNO-HATTA), gambar Garuda Pancasila, ada tanda tangan Dewan Gubernur, gambar belakang gedung MPR, dengan nomor seri omu948630 dan tahun emisi 2012.- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar depan bertuliskan BANK INDONESIA bertuliskan SERATUS

  RIBU RUPIAH, gambar tokoh Proklamator (SOEKARNO-HATTA), gambar Garuda Pancasila, ada tanda tangan Dewan Gubernur, gambar belakang gedung MPR, dengan nomor seri omu948631 dan tahun emisi 2012.- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar depan bertuliskan BANK INDONESIA bertuliskan SERATUS RIBU RUPIAH, gambar tokoh Proklamator (SOEKARNO-HATTA), gambar Garuda Pancasila, ada tanda tangan Dewan Gubernur, gambar belakang gedung MPR, dengan nomor seri kkn740333

  sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahananMembebani terdakwa PURWADI Alias CEMPLON BinRAJIMAN membayar denda sebesar Rp 500.000 (lima ratusribu rupiah) sub 1 (Satu) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000, (seratus riburupiah) dengan gambar depan bertuliskan BANK INDONESIAbertuliskan SERATUS RIBU RUPIAH, gambar tokoh Proklamator(SOEKARNOHATTA), gambar Garuda Pancasila, ada tandatangan Dewan Gubernur, gambar belakang gedung MPR

  RIBU RUPIAH, gambar tokoh Proklamator(SOEKARNOHATTA), gambar Garuda Pancasila, ada tandaHalaman 3 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN Rbgtangan Dewan Gubernur, gambar belakang gedung MPR, dengannomor seri kkn740333 dan tahun emisi 2012.Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.d.

  MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakangGedung DPR dan MPR RI, dengan nomor seri masingmasing uangsebagai berikut :e 1 (satu) lembar dengan nomor seri KKn 740333.e 1( satu) lembar dengan nomor seri OMU 948630e 1 (satu ) lembar dengan nomor seri OMU 948631adalah Palsu.Perbuatan terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat 2 Jo.

  MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakangGedung DPR dan MPR RI, dengan nomor seri masingmasing uangsebagai berikut :e 1 (satu ) lembar dengan nomor seri KKn 740333.e 1 (satu) lembar dengan nomor seri OMU 948630e 1 (satu) lembar dengan nomor seri OMU 948631adalah Palsu.Perbuatan terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo.

  RUPIAH, gambar tokoh Proklamator(SOEKARNOHATTA), gambar Garuda Pancasila, ada tanda tanganDewan Gubernur, gambar belakang gedung MPR, dengan nomor seriomu948631 dan tahun emisi 2012.e 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000, (seratus riburupiah) dengan gambar depan bertuliskan BANK INDONESIAbertuliskan SERATUS RIBU RUPIAH, gambar tokoh Proklamator(SOEKARNOHATTA), gambar Garuda Pancasila, ada tanda tanganDewan Gubernur, gambar belakang gedung MPR, dengan nomor serikkn740333 dan tahun emisi

• Bahwa Para Pemohon telah meminta kepada Pasangan suami istribernama DP dan ES agar diserahkan kepada Para Pemohon untukdiangkat sebagai anak dan kedua orangtua kandung MPR (DP dan ES)telah menyerahkan anak bernama MPR kepada Para Pemohon sebagaianak angkat dan Para Pemohon telah menerima penyerahan tersebutdengan rasa tulus ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab ;.

  Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan oleh kedua orangtuaKandung MPR sendiri (DP dan ES) kepada Para Pemohon dengan rasatulus ikhlas tanoba ada paksaan dari pihak manapun, dan dilakukandengan upacara selamatan yang disaksikan oleh para tetangga dekatPara Pemohon;.

  Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut adalah karena selamamenikah Para Pemohon tidak dikaruniai anak dan juga karena demimasa depan anak yang bernama MPR serta agar kelak dapat merawatdan menjaga Para Pemohon kalau Para Pemohon sudah lanjut usia ;. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua kandung anaktersebut adalah adik kandung Pemohon Il sendiri ;Page 2 of 11 003 1/Pdt.P/2016/PA.Mgt9.

  dipertahankan oleh para Pemohon ;Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat oleh para Pemohonbernama DP dan ES dan telah memberikan kuasa kepaha kkak kandung ESyang bernama TMK di persidangan memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa DP adalah Ayah kandung dari MPR dan sudah kenal dengan paraPemohon dan masih hubungan keluarga sebagai saudara Pemohon ll;Bahwa maksud para Pemohon menghadap dipersidangan karena paraPemohon mohon disahkan pengangkatan anak yang bernama MPR binDP

  MPR yang dikeluarkan oleh Kepala DesaXXX, Kecamatan XXX Kabupaten Magetan, tanggal 20 Januari 2015;(P6);Surat Pernyataan Penyerahan anak dari pihak kepada Pihak ke Il dandiketahui oleh kepala desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Magetantanggal 20 Januari 2016 (P7)Page 4 of 11 003 1/Pdt.P/2016/PA.Mgt8. Foto copi Kartu Tanda Penduduk a.n.

• Pasal 355 ayat (2) hurufedan h UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD, Jo Pasal 356 ayat (1) UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD;.

  Bahwa seharusnya TURUT TERGUGAT menyampaikan usul tersebutkepada TURUT TERGUGAT Ill paling lama 7 (tujuh) hari sejakditerimanya usul pemberhentian dari TERGUGAT, vide Pasal 356 ayat(3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD;.

  Bahwa seharusnya sejak diterimanya usulan pemberhentian TURUTTERGUGAT IV dari TURUT TERGUGAT , paling lama 14 (empat belas)hari, TURUT TERGUGAT Ill meresmikan pemberhentian TURUTTERGUGAT IV vide Pasal 356 ayat (4) UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD;.

  ayat (2) UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD;.

  Pasal 325 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentangtentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menentukan bahwaSetiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satufraks?. Pasal 325 ayat (8) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentangtentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menentukan bahwaPartai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.

• ,Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Ketua Fraksi PPP DPRRIPeriode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, JakartaDra. Hj. ERMALENA, Mhs., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRRI Periode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, JakartaHM. ANDI MUHAMMAD GHALIJB, S.H., M.H.

  ,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil KetuaFraksi PPP DPRRI Periode 20142019, beralamat diKomplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, JakartaH. AMIR USKARA, M. Kes., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRRI Periode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, Jakarta5. H. ISKANDAR D.

  ., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRRI Periode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, Jakarta6. H. SAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS., WargaNegara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua FraksiPPP DPRRI Periode 20142019, beralamat diKomplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta7. H.

  ANAS THAHIR., Warga Negara Indonesia,pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPRRIPeriode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, JakartaH. MUKHLISIN., Warga Negara Indonesia,pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPRRIPeriode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, JakartaH. DONI AHMAD MUNIR, S.T.

  ., WargaNegara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris FraksiPPP DPRRI Periode 20142019, beralamat diKomplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta13. Dr. Hj. RENI MARLINAWATI., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Bendahara Fraksi PPP DPRRIPeriode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, Jakarta14. H.