Ditemukan 5967515 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/PID.SUS/2011
Tanggal 28 April 2011 — AHMAD AZADIN, BE ;
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AHMAD AZADIN, BE, tersebut ;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH tersebut
    Prabumulih Timur,Kota Prabumulih ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD kota Prabumulih ;Terdakwa berada diluar tahanan :yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karenadidakwa :KESATUBahwa Terdakwa AHMAD AZADIN, BE sebagai Ketua DPRD KotaPrabumulih Periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 597 / KPTS / Il / 2004 tanggal 9November 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD KotaPrabumulih, dimana sebelumnya
    dari Terdakwa tersebut.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Mei 2010Nomor : 230 / Pid.B / 2009 / PN.PBM yang dimintakan banding tersebut.MENGADILI SENDIRI.
    / PN.PBM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriPrabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2010Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagaiPemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulihpada tanggal 8 Nopember 2010;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Nopember 2010 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai
    Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 Nopember 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2010 dan TerdakwaHal. 41 dari 44 hal.
    No. 87 K/Pid.Sus/201 1mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2010 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih padatanggal 8 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal
Putus : 10-10-2006 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2332K/Pid/2005
Tanggal 10 Oktober 2006 — Abun bin Abuku ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah
80 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abun bin Abuku ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
    para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
    dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 12-08-2009 — Upload : 02-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 K/PID/2009
Tanggal 12 Agustus 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BAA ; DANIEL SUEK;
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BAA ; DANIEL SUEK;
    RoteBarat Laut, Kabupaten Rote Ndao;agama : Kristen Protestan;pekerjaan : Tani;Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karenadidakwa :Bahwa ia terdakwa DANIEL SUEK pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008sekitar jam 13.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Junitahun 2008 bertempat di Dusun Oemilan, Desa Oetutulu, Kecamatan RoteBarat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah
    hukum Pengadilan Negeri Rote Ndaomembawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu Oktadiana Ndun,tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya,dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi koroban sudah menjalinhubungan pacaran sejak bulan Januari 2008.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No.189/PID.B/2008/PN.RND tanggal 11 Desember 2008 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Daniel Suek tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Melarikan seorangPerempuan yang belum dewasa ;2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;3. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah tahananNegara;4.
    No. 701 K/PID/2009Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Akta.Pid/2008/PN.RND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri BAA telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Rote Ndao pada
    tanggal 19 Desember 2008;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri BAA pada tanggal 11 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan NegeriRote Ndao pada tanggal 19 Desember 2008, dengan demikian permohonankasasi beserta alasanalasannya telah
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/Pid/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ; Dra. HETSI MULYAN
82 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ; Dra. HETSI MULYAN
    Negeri Gianyar Nomor159/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menyatakan Terdakwa Dra.
    Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Pid.B/2017/PN Ginyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
    Gianyar pada tanggal 5 Januari2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telahdiucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyarpada tanggal 18 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar padatanggal 5 Januari 2018.
    Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanyakesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar mengenaihukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnyaHal. 6 dari 10 hal.
    Putusan Nomor 223 K/Pid/2018terbukti dilakukan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena PengadilanNegeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadiliTerdakwa dalam perkara a quo;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan TerdakwaDrs.
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 49K/PID.SUS/2007
Kejaksaan Negeri Muara Bulian ; vs Andi Penayungan bin Rusid ;
32 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kejaksaan Negeri Muara Bulian ; vs Andi Penayungan bin Rusid ;
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
    para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
    dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 14-10-2005 — Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263K/PID/2005
Tanggal 14 Oktober 2005 — GATOT SUROSO ; JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG
84 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GATOT SUROSO ; JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
    para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
    kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Register : 11-11-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 01-06-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/PLW/2010/PTUN-JKT
Tanggal 20 Desember 2010 — Andi Maddusila Andi Ijo;Menteri Dalam Negeri RI
3191
  • Andi Maddusila Andi Ijo;Menteri Dalam Negeri RI
    YADI JAYADI, S.H.Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183/4807/Sj.
    Tertanggal 6 Desember2010, untuk selanjutnya disebut sebagaibeeen ee eee eee eeeeeeaetnestem eae TERLAWAN ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahmembaca : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 138/G/2010/PTUN.JKT., tertanggal 1Nopember 2010 tentang Penetapan Dissmisal ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor138/PEN/2010/PTUNJKT., tertanggal 16 Nopember 2010tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
    Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.73 438 Tahun 2010, tanggal 5Agustus 2010, Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati danPengesahan Pengangkatan Bupati Gowa Provinsi SulawesiSelatan, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :132.73 489 Tahun 2010, tanggal 5 Agustus 2010, TentangPengesahan Pemberhentian Wakil Bupati dan PengesahanHalaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor138/PLW/2010/PTUN JKT.Pengangkatan Waki Bupati Gowa Provinsi SulawesiS@laTaM = sees
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73 438 Tahun2010, tanggal 5 Agustus 2010, Tentang PengesahanPemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan BupatiGowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 132.73439 Tahun 2010,tanggal 5 Agustus 2010, Tentang Pengesahan PemberhentianWakil Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil BupatiGowa Provinsi Sulawesi Selatan ;7.
    TataUsaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 1NOpembSr ZOD fmm = mn = wn ts nw en en ne en mnMenimbang, bahwa adapun Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 1Nopember 2010 tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan20Penggugat terhadap objek sengketa Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.73 438 tahun 2010 tanggal5 Agustus 2010 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 132.73 4389 tahun 2010 tanggal
Putus : 25-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1581 K/Pid/2012
Tanggal 25 April 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige; KAMARUDIN NADEAK
85 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige; KAMARUDIN NADEAK
    Negeri Balige karena didakwa :Bahwa ia terdakwa KAMARUDIN NADEAK pada hari Senin tanggal 09Nopember 2009 sekira pukul19.30 atau setidaktidaknya pada waktu lain dibulanNopember 2009 atau setidaktidaknya pada tahun 2009,bertempat di Desa HutaTinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baligedengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikintidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan
    (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 26/Pid.B/2012/PNBLGtanggal Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Kamarudin Nadeak telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamarudin Nadeak oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.
    (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 180/PID/2012/PTMdntanggal 30 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Maret 2012,Nomor : 26/Pid.B/2012/PNBLG., yang dimintakan banding tersebutsepanjang status barang bukti yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa Kamarudin Nadeak, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak
    Negeri Balige yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi bulan Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baligepada tanggal 21 Mei 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 3 dari 6hal.
    No. 1581 K/Pid/2012Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige padatanggal 10 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2012 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Mei 2012,dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut
Putus : 21-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 21 Desember 2011 — BUDI PRANOWO ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUDI PRANOWO ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
    Kopta No. 3/18,Samarinda ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Mantan Kabid Pemanfaatan Hutanpada Dinas Kehutanan PropinsiKalimantan Timur ;Terdakwa berada diluar tahanan ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kepala BidangPemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, sebagaiyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksiAMINULLAH HAK (dilakukan penuntutan terpisah) antara bulan Juli tahun
    Kaltim sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan dengan saksi AMINULLAH HAK (dilakukan penuntutanterpisah) antara bulan Juli tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain yang masih dalam tahun 2004 sampai dengantahun 2005 bertempat di kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Jl.Kusuma Bangsa Samarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau
    Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 48 / Pid.B /2010 / PN.Smda tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010. Menyatakan Terdakwa BUDI PRANOWO, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalamDakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair..
    Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :48 / Pid.B /2010 / PN.Smda yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan NegeriSamarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Hal. 30 dari 40 hal. Put.
    No. 2726 K/Pid.Sus/2010Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2010 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal itu juga ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Samarinda pada tanggal 27 September 2010 dan Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada
Register : 23-12-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 56/PDT.G/2015/PN Cjr
Tanggal 14 April 2016 — Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Lawan Lukman Hayat Bin Abing
3921
  • Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan uang pengganti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 248/Pid.B/1997/PN.Cjr, tanggal 19 Maret 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) adalah perbuatan melawan hukum ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.533.115 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima belas ribu rupiah) ;5.
    Kepala Kejaksaan Negeri CianjurLawanLukman Hayat Bin Abing
    PUTUSANNo. 56 / Pdt.G / 2015 / PN.Cjr Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara :KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR, Beralamat di Jalan Dr. Muwardi No.161 Cianjur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada DANNY MINDAMORA.S.Si.,S.H., AGATHA C.
    Muwardi No.161 Cianjur, berdasarkan suratkuasa khusus Nomor: SK03/0.2.18/Gph.2/11/2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Selasa, tanggal 23 Desember2015 dengan Nomor: 56/Pdt.G/2015/PN Cjr ;Selanjutnya disebut sebagai ....................
    TERGUGAT :Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca surat Penetapan Plt.
    surat gugatannya tertanggal 14Desember 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjurtanggal 23 Desember 2015 pada register perkara No.56/Pdt.G/2015/PN.Cjr, telahmengemukakan halhalsebagai berikut :1.
    Negeri CianjurNomor: 248/Pid.
Putus : 22-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1029 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 22 Oktober 2015 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN ; ACONG bin SALENDANG
85 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN ; ACONG bin SALENDANG
    sejaktanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengantanggal 08 Juni 2012;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08Agustus 2012 sampai dengan 06 September 2012;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan KalimatanTimur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut
    No. 1029 K/Pid.Sus/2013dalam bulan Januari tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat diJalan Pasar Baru Rt.04 Kelurahan Nunukan Utara, Kabupaten NunukanPropinsi Kalimantan Timur atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut :Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012
    IMEI 856396028908319dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp1.000,00 (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor:81/Pid.Sus/2012/PN.Nnk tanggal 07 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa ACONG bin SALENDANG tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umumtersebut
    Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:81/Pid.Sus/2012/PN.Nnkyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2012 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan PengadilanNegeri Nunukan pada tanggal 10 Agustus
    2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 dan PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2012 sertamemori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukanpada tanggal 10 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena
Putus : 15-11-2007 — Upload : 07-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283K/PIDSUS/2007
Tanggal 15 Nopember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI vs. ANDRI
1623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI vs. ANDRI
    beralamat di Ngiri RT. 01 RW. 02,Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak;14.SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07,Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
    Negeri Semarang padapokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat, yaitu : Penggugat 1 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 2 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 3 bekerja sejak 16 Mei 2005 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 4 bekerja sejak 7 Mei 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 5 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Mesin Potong; Penggugat 6 bekerja sejak tahun 2004; Penggugat 7 bekerja sejak Agustus 2004 pada bagian
    Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangsupaya memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.
    Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu,meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 105/G/2008/PHI.SMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1.
    Negeri Semarang, permohonan manakemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2008;Bahwa setelah itu olen Para Penggugat yang pada tanggal 5 Januari2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidakdiajukan jawaban memori kasasi;Hal. 4 dari 8 hal.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP SUPARDI bin MUDHAR;
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP SUPARDI bin MUDHAR;
    Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengantanggal 04 April 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05April 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengantanggal 01 Mei 2016;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejaktanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Kamar Pidana Nomor 2613/2016/S.646.Tah.Sus.lk
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PID.SUSPRK/2016/PT SBY tanggal 03 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Merubah Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 12 April 2016Nomor 68 / Pid.Sus / 2016 / PN Smp., sekedar mengenai pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar sebagai berikut:1.
    Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 12 April2016 Nomor 68 / Pid.Sus / 2016 / PN Smp. untuk selebihnya;6.
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah),;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/ 2016/PN.Smpyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa masingmasing mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2016 dari Penuntut
    Umumpada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi , yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Mei 2016;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Mei 2016 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumenep pada tanggal 31 Mei 2016;Hal 8 dari hal.15 Put.
Putus : 28-10-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875 K/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Oktober 2010 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh ; ELIAMAN MANALU
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh ; ELIAMAN MANALU
    SumateraUtara ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Pelaut ;Terdakwa pernah ditahan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulabohkarena di dakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Eliaman Manulu, pada hari Minggu tanggal 25Oktober 2009 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Perairan Meulaboh KabupatenAceh Barat pada koordinat 04 07 ' 193" N dan 96 08 375 E atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan
    No.875 K/PID.SUS/2010Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 30/PID/ 2010/PT.BNA tanggal 3 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 13 Januari2010 No. 195/PID.B/2009/PNMBO, yang dimintakan banding ;Mengadili sendiri :e Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapiperbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;e Melepaskan oleh karenanya
    Negeri Meulabohyang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 2 Maret 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 7 dari 15 hal.
    No.875 K/PID.SUS/2010vervolging) ;Terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, kami JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tidak sependapat denganpertimbangan hukum tersebut di atas dengan alasanalasan yuridis sebagaiberikut :1.Selama persidangan tidak benar dan tidak pernah terungkap bahwa MajelisHakim Pengadilan tingkat pertama telah menerima surat permohonan dariPanglima Laot Lhok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat tanggal 12Januari 2010.
    Dalampembelaannya Terdakwa tidak pernah mengajukan saksi yangmenguntungkannya (A de charge) maupun surat Panglima Laot yangmenurut putusan Pengadilan Negeri bertanggal 12 Januari 2010 (satu harisebelum dijatunkan putusan) tersebut. Selain itu sebelum menjatuhkanputusannya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak pernahmembuka kembali pemeriksaan baik atas kewenangan Majelis Hakimmaupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa (Pasal 182 Ayat (2)KUHAP).
Putus : 26-08-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1676 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN; INDRA TAMPUBOLON
117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN; INDRA TAMPUBOLON
    Negeri sejak tanggal 11Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 ;Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2009 sampai dengantanggal 27 September 2009 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28September 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampaidengan tanggal 10 November 2009 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11November 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010 ;Perpanjangan oleh Ketua
    yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Hal. 16 dari 20 hal.
    Pet.Put No. 1676 K/Pid.Sus/2010Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasilVTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil alih seluruhpertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga membenarkan danmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan adalah tidak tepat dan keliru ;Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar Pasal 23 UndangUndang No.14 Tahun 1970 jo Pasal 195 ayat 2 Rbg, yang mana dalammengambil setiap putusan haruslah didasari
    padapertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu putusanPengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan ;Bahwa selain hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan tidak cukupmempertimbangkan sebagai dasar untuk mengambil keputusannya, hal inidapat dilihat yaitu pada satu sisi Pengadilan Tinggi Medan dalampertimbangannya secara utuh telah sependapat pada alasan dan pertimbanganPengadilan Negeri Medan, sehingga secara utuh pula mengambil alih sebagaialasan dan pertimbangan untuk mengambil
    putusan, akan tetapi ternyata isiputusan Pengadilan Tinggi Medan berbeda dengan isi putusan PengadilanNegeri Medan yaitu dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan pada angka6 berbunyi membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah), sedangkan dalam amar putusan Pengadilan TinggiMedan pada poin 4 berbunyi membebankan kepada Terdakwa untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat bandingsebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)
Putus : 19-07-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2138 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Juli 2016 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU ; NELSVINI KUSMARA, S.T
3021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU ; NELSVINI KUSMARA, S.T
    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri,sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014;3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2014 sampai dengantanggal 30 Desember 2014;4. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengantanggal 29 Januari 2015;5.
    Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut sertaHal. 8 dari 33 hal.
    ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 April 2015 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palupada tanggal 06 April 2015 sebagaimana Surat Penerimaan Memori KasasiNomor 48 / Pid.SusTPK / 2014 / PN.Pal.
    ;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 48 / Pid.SusTPK / 2014 / PN.Pal tersebut telahdiucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu padatanggal 20 Maret 2015, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasipada tanggal 24 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palupada tanggal 06 April 2015, dengan demikian permohonan
    PALU tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.SusTPK/2014/PN Pal tanggal 20 Maret2015;MENGADILI SENDIRI1.
Putus : 14-12-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681K/PID/2003
Tanggal 14 Desember 2006 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG ; DJUMANA NARMAWIRIA
148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG ; DJUMANA NARMAWIRIA
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
    para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
    dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 05-01-2006 — Upload : 21-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2270K/PID/2005
Tanggal 5 Januari 2006 — Kartini alias Imel; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar
177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kartini alias Imel; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar
    4, Denpasar, agama Islam, pekerjaanDagang Baju ;Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :1.Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2004 sampai dengan tanggal 19Januari 2005 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2005 sampaidengan tanggal 28 Februari 2005 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2005 sampai dengan tanggal 15Maret 2005 ;Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Maret 2005 sampaidengan tanggal 1 April 2005 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
    sejak tanggal 2 April2005 sampai dengan tanggal 31 Mei 2005 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2005sampai dengan tanggal 30 Juni 2005 ;Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar diperintahkan Terdakwaagar tetap berada di dalam tahanan ;8.
    Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Juni 2005 sampaidengan tanggal 5 Juli 2005 ;9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Juli 2005 sampaidengan tanggal 3 September 2005 ;10. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar diperintahkan Terdakwaagar tetap berada di dalam tahanan ;11.
    Nomor 5 Tahun 1997 serta UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti terncantumdalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut yang amar lengkapnya berbunyisebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa KARTINI alias IMEL dengan identitas sebagaimanatersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;2.
    Negeri Denpasar tanggal 1 Juni 2005Nomor : 135/Pid.B/2005/PN.Dps. yang dimintakan banding ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000, (seriburupiah) ;Mengingat .........Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor : 135/Pid.B/Akta Pid/2005/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar yang menerangkan,bahwa pada tanggal 5 September 2005 Jaksa/Penuntut
Putus : 05-06-2006 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1562K/PID/2005
Tanggal 5 Juni 2006 — Ismail Bin Abbas; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon
4719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ismail Bin Abbas; Jaksa/PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Lhoksukon
    Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon tahap sejaktanggal 28 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 November 2004 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon tahap II sejaktanggal 27 November 2004 sampai dengan tanggal 26 Desember2004 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2004 sampai dengantanggal 15 Januari 2005 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal16 Januari 2005 sampai dengan tanggal 14 Februari 2005 ;7.
    Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 8 Februari 2005sampai dengan tanggal 9 Maret 2005 ;8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 10 Maret 2005 sampai dengan tanggal 8 Mei 2005 ;Hal. 1 dari 20 hal. Put.
    No. 1562 K/Pid/2005Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Mei2005 sampai dengan tanggal 7 Juni 2005 ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karenadidakwa :PRIMAIR : Bahwa ia Terdakwa ISMAIL Bin ABBAS baik bertindak sendirimaupun bersamasama dengan H.T.SYAMSUL BAHRI Alias AMPONSUN bin H.T AJURAN, M. AMIN bin A.
    No. 1562 K/Pid/2005pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Juni 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 3 Juni 2005 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatunkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Lhoksukon pada
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusannyatelah menimbang bahwa saksisaksi Mahkota tersebut mengajukan alasanyang sama yaitu mencabut semua keterangan yang telah diberikanHal. 15 dari 20 hal. Put.
Putus : 07-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Oktober 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; LIDYA NATALIA
2318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; LIDYA NATALIA
    Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengantanggal 24 Agustus 2011 (Tahanan Kota) ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 (Tahanan Kota) ;5. Perpanjangan II Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 (Tahanan Kota) ;6.
    Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2011sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 (Tahanan Kota) ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 (Tahanan Kota) ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karenadidakwa :Hal. 1 dari 56 hal. Put.
    Tinggi Surabaya Nomor : 68/PID/2012/PT.SBY., tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2432/Pid.B/201 1/PN.
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatPengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2432/Pid.B/2011/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSurabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2012
    No. 445 K/Pid.Sus/2013dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, kemudian diringankan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara selama 1 tahun denganmasa percobaan 2 tahun ;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi pidanapenjara Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang memadaiatau cukup beralasan (onvoldoende gemotoveerd).