Ditemukan 126119 data
76 — 36
246 — 115
Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan atas dasar Surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri GorontaloNomor : Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-71/R.5.11/Fd.1/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3.
Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkanketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya2 (dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula, yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11Januari 2016:b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 03Februari 2016 :7.
Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya 2(dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.IV/Fd.V01/2016 tanggal 11Januari 2016;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.V/01/2016 tanggal 03Februari 2016.7.
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi,nomor : B203/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03 Febnrari 2016,b. Surat Perintah Penyidikan nomor : Print03/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03Februari 2016.c.
Menyatakan seluruh proses Penyidikan yang dilakukan TermohonterhadapPemohon adalah salah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
H MASKUNI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
95 — 33
NUNI PRIHATININGSIH
Termohon:
Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
44 — 24
1.S. ROBERT. H. L. TOBING,SH.
2.MARUHUM.L.TOBING
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLRES ASAHAN
48 — 10
Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan Penuntutan ;Kemudian objek Pra Peradilan itu telah berkembang dengan adanyabeberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :6. Keputusan Makamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/ 2014, tanggal 28April 2015 tentang Penetapan Tersangka menjadi objek Pra Peradilan ;7.
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXII/2015, tanggal 09Januari 2017, tentang kewajiban penyidik harus menyerahkan SPDPkepada Penuntut Umum ,Pelapor dan Terlapor 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Penyidikan ;Il. KRONOLOGIS PERITIWA YANG DIALAMI PARA PEMOHON & IIMENGAJUKAN PERMOHONAN PRA PERADILAN8.
Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah melakukan penyidikan,ataupun penghentian penyidikan atas perkara baik pemohon sebagai korbanataupun terlapor (tersangka) melainkan masih tahap pengumpulan buktibukti guna menemukan peristiwa pidana atas laporan tertulis atas namaSORTA TOBING dan SUSANTHREE HERAWATI L.
Menyatakan Sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Ilberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SPLidik/O38/X1/2018/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2018, karena suratkepemilikan Sawah bukan atas nama SORTA TOBING dan SUSANTHREEHERAWATY LUMBAN TOBING dan bukan diterbitkan pejabat yangberwenang karena Surat sawah adalah atas nama Wasinton Lumban Tobingdan telah dibagi sejak tahun 2007 dan deketahui oleh Pejabat Berwenang :2.
, ataupun penghentian penyidikan atasperkara baik pemohon sebagai korban ataupun terlapor (tersangka)melainkan masih tahap pengumpulan buktibukti guna menemukanperistiwa pidana atas laporan tertulis atas nama SORTA TOBING danSUSANTHREE HERAWATI L.
THOMAS LAKSANA SETIAWAN.
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
61 — 20
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor: S.Tap/21.b/X/RES.1.9/2022/Satreskrim., tertanggal 25 Oktober 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri.
Murtini (Terlapor), yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP B/88/III/2020/JTM/RESTA BWI., tertanggal 2 Maret 2020;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
CHODIJAH
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3.Ketua Inspektorat Pengawasan Umum IRWASUM RI
4.Ketua Komisi Kepolisian Nasional KOMPOLNAS RI
5.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
89 — 36
HENGKY LISADY
Termohon:
NEGARA RI CQ. PRESIDEN RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
111 — 58
MUGIANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Boyolali
2.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
3.Kepala Komisi Kepolisian Nasional
254 — 145
LENNY RANOEWIDJOJO
86 — 19
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohonuntuk seluruhnya;
- MenyatakanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor : S-TAP/5/III/RES/1.11/2021/Satreskrim tertanggal 12 Maret 2021 dalam kasus dugaan
tindak pidana yang dilakukan oleh KARNO WIDJAJA DKKyang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/89/III/RES.1.11/2020/SPKT RESTA BWI tanggal 02 Maret 2020;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
The Djee Siang
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
46 — 19
M E N G A D I L I:
- Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon Praperadilan ;
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/115.e/IX/RES.1.24/2021/Ditreskrimum
NARMAN PURBA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq RESKRIM SERDANG BEDAGAI
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMUT Cq. KEJAKSAAN NEGERI KAB. SERDANG BEDAGAI
103 — 43
olehpenyelidik, penyidik dan/penuntut umum sudah sesuaidengan undangundang dan tindakan tersebut telahdilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atautidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilanmenyangkut sah tidaknya Penghentian Penyidikan, tindakanpenyidik dan/atau penuntut umum di dalam melakukanpenyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan;4.Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalamHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srhpenjelasan UndangUndang Republik Indonesia
Pasal 7 ayat (2) huruf a:Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukankepada Penyidik, paling sedikit memuat:a. surat perintah penyelidikan ; Pasal 13 ayat (1) b: Penyidikan dilakukan dengan dasar:b.
menerima laporan atau pengaduan tentangtenyadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana WAJIBSEGERA melakukan tindakan PENYIDIKAN yang diperlukan8 Bahwa Pemohon(Pelapor/Korban) belum pernah menerimaSurat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon sebagaimana pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:ayat(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkankepada penuntut umum, pelapor/
;3) Menghentikan Penyelidikan tanpa melalui proses Penyidikan halini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Acara Pidana, yangseharusnya lewat Penyidikan itu memberitahukan kepada Pemohon(Pelapor/Korban) melalui Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan(SPDP) kepada Kejaksaan, Pelapor/korban dan Terlapor faktatersebut terlihat pada rujukan SP2HP dan tidak adanya suratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon,sebagaimana itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum seperti diuraian pada halaman 10
Kewenangan lembaga Pra Peradilan tersebut diatur secarajelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atautidaknya penyitaan.2.
PUTRIANI HUTAPEA, SE
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLTABES MEDAN
3.KAPOLSEK DELITUA
28 — 11
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA LPPPHI di wakili oleh H Arif Sahudi SH MH
Termohon:
Kepala Pemerintah NKRI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRESTA SURAKARTA
42 — 19
HETTY BR SIMAMORA
Termohon:
1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KAPOLSEK DELI TUA
2.JAKSA AGUNG RI CQ. KEJATISU, CQ. KEJARI MEDAN
41 — 9
SRI LESTARI APRIANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH Kalimantan Barat Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar
74 — 41
ANDI MOELYA, SH., MH., C.P.C.L.E.
Termohon:
POLRESTABES SURABAYA
35 — 3
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
29 — 5
JO CHANG WOO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
77 — 31
Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SP.Sidik/4332.a/III/2019/Reskri tanggal 18 Maret 2019 dan Surat Ketetapan Nomor. S.Tap/107.b/III2019/Reskrim tanggal 18 maret 2019 adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara Nihil ;
Pandang Daeng Bau Binti Tabi
Termohon:
Kapolres Gowa
57 — 94