Ditemukan 1639 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — WALIKOTA SUNGAI PENUH VS EPENDI;
369 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2018 Tanggal 9 April 2018 — ASMADI VS BUPATI DEMAK;
200 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/TUN/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 — BOHKIR VS I. BUPATI KONAWE SELATAN., II. SITI NUDIATIN;
154 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 07-05-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2013/PTUN-KPG Tanggal 25 Juli 2013 — YOHANES YAN TAHU
325 — 215
325 — 215
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — BUPATI TANGERANG VS H. SAADULLOH SYROCH;
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 385 K/TUN/201611.12)13.Akan tetapi permintaan tersebut ditolak Panitia Pilkades, Panwas Pilkades,dan BPD Desa Cijeruk sebagai penanggungjawab Pilkades Desa Cijerukkarena tidak beralasan hukum dan merupakan suatu intervensi terhadapindependensi Panitia Pilkades Desa Cijeruk.
tersebut pada huruf a, Tim Pengawas Pilkades membuatrekomendasi sebagai bahan tindak lanjut:Halaman 6 dari 37 halaman.
Bukti P 6 ini juga berkaitan dengan Bukti P 9 sebagai dasarPanitia Pilkades Cijeruk tertanggal 9 April 2015."
Di samping itu, hak konstitusional warga negara (duacalon lain) yang siap berkompetisi untuk dipilih dalam pilkades denganaturan yang adil dan setara tidak boleh dicederai oleh ketidakmampuan atauketidakmauan perangkat penyelenggara Pilkades dalam mengelola danmempersiapkan pelaksanaan pilkades.
Sanan sesuai dengan JadwalPelaksanaan Pilkades Desa Cijeruk.Bahwa bertitik tolak dari uraianuraian diatas, jelas terlinat kKeberpihakan danketidaknetralan Panitia Pilkades dengan mengemukakan alasan yang tidakrelevan mencoba untuk menghalangi hak sdr.Sanan untuk mencalonkan dirisebagai Calon Kepala Desa.
Register : 21-03-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/TUN/2018 Tanggal 30 April 2018 — I. ZEKY HAMZAH, SE., II. BUPATI KUTAI TIMUR VS HARTONO, DKK;
103 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 10-07-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2018 Tanggal 27 September 2018 — SUGIONO VS BUPATI KONAWE SELATAN DAN BADARIA;
81 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/TUN/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — I. SYAIFUL ADRI., II. BUPATI SAROLANGUN VS EKA PERNATA DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATAN MANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGAN;
189 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada PemilihanKepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, KabupatenSarolangun tahun 2016, tanpa nomor, Penggugat sudah mengajukankeberatan yaitu dengan tidak bersedia menandatangani Berita AcaraSahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa,Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpanomor, Tanggal 11 Mei 2016, dan selanjutnya Penggugat melalui surattertanggal 13 Mei 2016 mengajukan Laporan kepada Panitia PengawasPemilihan Pilkades
Kecamatan (Camat, Polsek, Danramil) yang padapokoknya berisi laporan perselisihan data pemilinan Kepala desa TamanDewa, setelah diadakan klarifikasi terhadap Ketua Panitia Pilkades dan 1(satu) saksi yang ditunjuk oleh Panitia yakni, maka disepakati mengenaiperselihan hasil pemilinan Kepala Desa dilanjutkan ke tingkat Kabupaten.Dan di tingkat Kabupaten pun dibuat keputusan tanpa meminta kehadiranPenggugat selaklu pihnak yang melapor atau mengadu yang salah satukeputusannya menyatakan: Terhadap mobilisasi
(vide Bukti P15=T9=T.II.Int9=keterangan saksi hadifis dan hermasyah SH, ME), maka dapatlah diketahuibahwa penerbitan Objek Snegketa Ke 1 (satu) (Bukti P1, T.I1 dan T.II.Int1)tidak didasarkan pada hasil penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala DesaTaman Dewa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Vide Bukti T8=T.Il.Int8) dan panitia pemilinan Kabupaten (vide Bukti T9=T.II.Int9),meskipun pada ketentuannya terhadap perselisinan hasil pemilihan KepalaDesa tidak menghambat Pelaksanaan tahapan Pilkades
Bahwa penyusunan DPT sudah sesuai dengan Perbub Nomor 26 Tahun2016 tentang Pilkades;2. Proses pilkades Taman Dewa sudah sesuai dengan SK bupati Nomor545/BPMPD/2015 tentang tahapan pilkades;3.
Bahwa penyusunan DPT sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor26 Tahun 2016 tentang Pilkades;2. Proses Pilkades Taman Dewa sudah sesuai dengan SK Bupati Nomor545/BPMPD/2015 Tentang Tahapan Pilkades;3.
Register : 12-02-2005 — Putus : 10-05-2005 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 02/G./TUN/2005 Tanggal 10 Mei 2005 — Jaka Wibawa, SH; Ketua badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Gilangharj, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;
143 — 86
143 — 86
Undang undang nomor 9 tahun2004, maka produk in casu Keputusan BPD in litis adalahbukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat diPengadilan Tata Usaha Negara)..............c.eceeeeeesMenimbang, bawha selain pertimbangan pertimbangan diatas. dalam menghadapi sengketa ini Mejlis Hakimberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor; 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, yangmerumuskan kaidah hukum sebagai berikut;.......... ee eee ee eeeeeeee ;Bahwa pemilihan Kepala Desa (Pilkades
MHasil Pilkadesjuga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifatumum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenaKeputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang nomor 5Tahun 1986 (Pasal 2 huruf g Undangundang Nomor 5 Tahun1986) 3... eee cece ee eee eee32Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa dirugikansehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desatersebut, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perdatake.
Register : 24-10-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 84/G/2022/PTUN.SMG Tanggal 22 Februari 2023 — PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK KABUPATEN SEMARANG 2022 2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JETAK 3. 3. WAHYU HARIADI 4. 4. ARIS WURYANTO
194 — 82
194 — 82
PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK KABUPATEN SEMARANG 2022 2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JETAK 3. 3. WAHYU HARIADI 4. 4. ARIS WURYANTO
Putus : 15-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — SEWAJAR NDRURU VS KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
HILISIBOHOU
179 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 07-03-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2017 Tanggal 7 Maret 2017 — HALIM PERDANA KUSUMA VS BUPATI KAUR;
102 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menanggapi surat keberatan PENGGUGAT, Panitia PemilihanKepala Desa Padang Jati, melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calonnomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec.Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, menerangkanbahwa :Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 46 K/TUN/2017sehubungan dengan dengan surat keberatan PENGGUGAT dandesakan dari masyarakat agar pemilihan ulang karena belum adapemenang
Luas melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calonnomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec.Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, yang pada intinyamenerangkan agar TERGUGAT mempertimbangkan keresahanmasyarakat Desa Padang jati untuk melaksanakan pemilihan ulang;Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan TERGUGAT, berpotensimenimbulkan Kerugian Negara yang tidak sedikit bilamanahasilpermohonan dan klarifikasi
Register : 08-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2011/PTUN-KPG Tanggal 14 Maret 2011 — YISWI OSKAR SELAN vs KETUA PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA NULLE
245 — 67
245 — 67
ObyekSengketa : Bahwa kepetusan Tergugat Nomor : 10/PAN/I/2011,tanggal 28 Januari 2011, perihal hasil penyaringanPanitia yang mengugurkan bakal calon Kepala Desa dariDusun E atas nama Penggugat berdasarkan pertimbanganpertimbangan Tergugat sebagaiberikut : Dapat dijelaskan bahwa bakal calon Kepala Desa Nulledari Dusun E atas nama Penggugat di gugurkan padatahapan seleksi administrasi karena berdasarkan tatatertib Panitia Pencalonan Pilkades Nulle Periode20112017 Nomor 03 /PAN/I/2011 tanggal 08 Januari2011
Dan tibatiba justru sebaliknya Bupati Timor TengahSelatan dan Camat Amanuban Barat mengeluarkansurat penegasan tentang pembatasan jumlah Dusunseperti pada butir Z (dua) diataS 9 3 Disampaikan kepada Panitia Pencalonan Pilkades Nulleuntuk diketahui dan menjadi perhatian dalamproses pencalonan dan Pilkades Nulle untukdiketahui dan menjadi perhatian dalam prosesPencalonan dan Pemilihan Kepala Desa NullePeriode 20112017; Atas dasar surat Pjs Kepala Desa Nulle,No.140.2/15/Des.Nul/2011, tanggal 26 Januari
tidak sah danberdasarkan tata tertib panitia pencalonan PilkadesNulle periode 2011 2017 Pasal 5 poinTerhadap poin 2 seperti yang diangkat penggugat makaTergugat menjelaskan bahwa berdasarkan Perda No.16tahun 2007 poin 1 ( satu) huruf f yang berbunyiPanitia melakukan penelitian persyaratanadministrasi dan syarat syarat yang lain daribakal calon, maka perlu dipahami Penggugatkarenaselain penilaian administrasi juga penilaian syaratsyarat lain seperti yang dijabarkan pada tata tertibpanitia pencalonan Pilkades
diangkat Penggugat maka dapat dijelaskansebagaiberikut : 17Bahwa secara administrasi, Penggugat tidak memenuhisalah satu kelengkapan administrasi yaitu Penggugat direkomendasikan T@fh@@aRicalonkan dari Dusun yang tidak sah berdasarkan surat pjs KepalaDesaNulle, surat penegasan Camat Amanuban Barat dansurat penegasan Bupati Timor Tengah Selatan(terlampir) pr occ ee ee eee eee ee Bahwa secara administrasi juga Penggugat tidakmemenuhi kelengkapan administrasi tentang tatatertib panitia pencalonan Pilkades
Bahwa berdasarkan perihal surat Penggugat' tentangpenghentian proses pilkades Nulle dapatdijelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak danwewenang untuk menghentikan proses pilkades NulleSurat keberatan Penggugat tersebut tidak perluditanggapi karena ditanda tangani oleh KepalaDusun yang tidakTerhadap poin 8 yang diangkat Penggugat tentangkeputusan Tergugat mengugurkan Penggugat padatahapan seleksi administrasi dan meloloskan 3 bakalcalon an Ofret R Selan, Yoksan H R Selan~ danSeherseli A S.
Register : 02-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — HJ. TITIN KASTINIH VS I. BUPATI INDRAMAYU., II. MUHAYAN, S.Pd;
119 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/TUN/2017 Tanggal 7 Maret 2017 — H. MAHYAR, DKK VS I. BUPATI SERANG., II. HJ. ETI JARNIYAH;
141 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Il Intervensi sebagai calon Kepala Desayang sebelumnya dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015 tidak pernahdilaporkan pelanggarannya kepada Panitia Pengawas sesuai dengan syaratdan mekanisme/prosedur hukum yang berlaku, dimana untuk kepentinganPara Penggugat yang sama, sebelumnya dalam proses Pilkades Sujungtahun 2015 sudah diberikan forumnya kepada Para Penggugat sebagaicalon ataupun kepada masyarakat apabila kepentingannya dirugikan akibatditetapkannya Hj.
Ety Jarniyah sebagai calon Kepala Desa dalam PilkadesSujung tahun 2015, Para Penggugat sebagai calon maupun masyarakatdapat mengajukan laporan pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun2015 berupa ditetapkannya Hj. Ety Jarniyah sebagai calon dalam PilkadesSujung tahun 2015 kepada Panitia Pengawas untuk kemudian diputuskanpenyelesaiannya;Halaman 23 dari 26 halaman.
Register : 11-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2017 Tanggal 16 Maret 2017 — MOCH. ROFIK VS I. BUPATI JOMBANG., II. NURHASANAH BUDIANTO, SE;
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalampetitum gugatan menuntut adanya pengembalian hakhak Penggugatsebagai peserta Pilkades Desa Gambiran serta menuntut Tergugat untukmenerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Gambiran,sedangkan di dalam Posita Penggugat tidak menguraikan secara rinci danHalaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 36 PK/TUN/2017jelas landasan hukum dan dasar kewenangan terkait tuntutannya.
Olehkarena telah terjadi kKekaburan dalam gugatan (obscuur libel) denganadanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;Dengan demikian patut dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak atautidak dapat diterima;Eksepsi Errorin PersonaBahwa dalam Petitum angka 4 dan angka 5, dimana Penggugat menuntutpengembalian hakhak Penggugat sebagai peserta Pilkades DesaGambiran serta menuntut Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPemilinan Ulang Kepala Desa Gambiran adalah tidak berdasarkan hukum.Apa
ketentuan Pasal 53 ayat (2)huruf (b) UndangUndang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga sepatutnya objek sengketa dinyatakan tidak sah;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena pada waktupendaftaran calon kades Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syaratsebagai calon peserta Pilkades
Register : 12-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 PK/TUN/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO VS SUGENG PRASADJA;
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-06-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/TUN/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 — KASTU VS I. BUPATI CIREBON., II. SARJA (KUWU KARANGKENDAL);
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — SUHARMAN VS I. BUPATI KEPAHIANG., II. ARPANI;
88 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehPanitia Pilkades dengan perintah Tergugat sesuai dengan Berita AcaraHalaman 8 dari 36 halaman.
yang dibuat sepihak oleh Panitia Pilkades dengan alasanyang tidak masuk akal dan dianggap menghalangi Proses PilkadesDesa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu KabupatenKepahiang;Mulai pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015Jam 12.00 Wib Panitia Pilkades Desa Sosokan Taba membukapendaftaran calon Kepala Desa yang baru;Pemilihan Kepala Desa Sosokan Taba tetap dilaksanakan padatanggal 21 Oktober 2015;Alasan Pencoretan Nama Penggugat Oleh Panitia Pilkades Dari DaftarCalon Kades Sosokan
Bahwa Panitia Pilkades di Desa Sosokan Taba telah melakukanperbuatan sewenangwenang (Wel /ekeur), dengan menerbitkanBerita Acara Internal yang bertentangan dengan peraturanHalaman 10 dari 36 halaman.
untuk Pilkades di Desa Sosokan Tabauntuk ditunda terlebih dahulu tetapi sama sekali tidak diindahkanPanitia Pilkades terhadap Notulen Rapat tertanggal Senin 19 Oktober2015 yang dipimpin oleh Saparudin S, SE (Wk.
Kepahiang yang disimpulkan agar Pilkades didesa Sosokan Taba untuk dapat ditunda terlebih dahulu tetapi samasekali tidak di indahkan oleh Panitia Pilkades terhadap Notulen Rapattertanggal; Senin 19 Oktober 2015 yang dipimpin oleh SAPARUDINHalaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2017S, SE (Wk.
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2018 Tanggal 15 Februari 2018 — MUHAMMAD TAYEB VS BUPATI SUMBAWA;
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap