Ditemukan 3799 data
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INTERTEK UTAMA SERVICES
67 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTERTEK UTAMA SERVICES
86 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
G4S SECURITY SERVICES;
Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Pit.Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU99/PJ/2017, tanggal 4 Januari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT G4S SECURITY SERVICES
G4S Security Services, NPWP : 01.957.775.8058.000,beralamat di Unit 407 Kawasan Komersial Cilandak, JI. Cilandak Raya KKO,Jakarta Selatan 12560, sehingga jumlah pajak dihitung kembali menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak R p5.755.072.604,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang R p1.151.014.520,00Kredit Pajak Rp957.288.012,00Pajak yang tidak/kurang bayar Rp193.726.508,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp89.114.194,00Halaman 2 dari 8 halaman.
G4S Security Services, NPWP: 01.957.775.8058.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
G4S CASH SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
REUTERS SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3052/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT REUTERS SERVICES INDONESIA, beralamat diSampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 29, JalanJend. Sudirman Kav. 4546, Jakarta Selatan 12930, yangdiwakili oleh F.
3052/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87179/PP/M.XIIIA/15/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1880/WPJ.07/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak2010 Nomor 00003/206/10/058/12 tanggal 19 Juni 2012, atas nama: PTReuters Services
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT REUTERS SERVICES INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
82 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;
12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1600/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 26 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP GEOTHERMAL SERVICES
INDONESIA,beralamat di Recapital Building Lantai 5, JalanAdityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Michael Robert Reading, jabatan DirekturUtama PT OTP Geothermal Services;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Defrizal Djamaris,S.H., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada KUDRI & DJAMARIS,AttorneysCounsellors at Law, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorOTP1019/190528/FA, tanggal 28 Mei 2019;Termohon Peninjauan Kembali
2018, tanggal 18 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00005/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2013 Nomor 00005/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015, atasOTP Services
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT OTPGEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.
22 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.HUAWEI SERVICES;;
280 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT REUTERS SERVICES INDONESIA (sekarang PTREFINITIV SERVICES INDONESIA)
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3023/PJ/2019, tanggal 11 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT REUTERS SERVICES
INDONESIA (sekarang PTREFINITIV SERVICES INDONESIA), beralamat diSampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 29, JalanJenderal Sudirman Kavling 4546, Karet Semanggi, JakartaSelatan, 12930, yang diwakili oleh Steven Don Dean,jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
Banding tanggal 20 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100546. 15/2012/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP3881/WPJ.07/2015, tanggal 17November 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00092/406/12/058/14,tanggal 29 Agustus 2014, atas nama PT Reuters Services
79 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
EASTINDO SERVICES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
46 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
LANNA MINING SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2000/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT LANNA MINING SERVICES, beralamat di PlazaSemanggi, Kawan Bisnis Granadha Lantai 8, Jalan JenderalSudirman Kavling 50, Jakarta Selatan 12930, yang diwakilioleh Arkom Laoharanoo, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Kiman MustikaKarta, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorKonsultan Pajak Johan
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45012/PP/M.XV1/16/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1576/WPJ.07/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atasSKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor00159/207/08/056/10, tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Agustus 2008 atasnama PT Lanna Mining Services
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT LANNA MINING SERVICES;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45012/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 21 Mei 2013;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2000/B/PK/Pjk/2021MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT LANNAMINING SERVICES;2.
46 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES INDONESIA,beralamat di Sampoerna Strategic Square, South TowerLevel 18, Jalan Jend.
, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107773.15/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01011/WPJ.07/2016 tanggal 13 Juli 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00031/406/13/058/15 tanggal 21 April2015, atas nama PT AT&T Global Network Services
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01011/WPJ.07/2016 tanggal 13 Juli 2016, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00031/406/13/058/15 tanggal 21 April 2015 Tahun Pajak 2013, atasnama: PT AT&T Global Network Services Indonesia, NPWP01.870.191.0058.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan penentuan harga transfer yangberlaku sehingga oleh karenanya tidak sah;c.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.
103 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUAWEI SERVICES;;
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUAWEI SERVICES
59 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUAWEI SERVICES;;
152 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICES INDONESIA;
Nomor PUT003496.15/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00288/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 01Februari 2018, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00021/206/13/059/16 tanggal 07 Desember 2016, atas nama PT ToyotaTsusho Mechanical & Engineering Services
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00288/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 1 Februari 2018, tentangkeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00021/206/13/059/16 tanggal 7 Desember 2016, atas nama PTToyota Tsusho Mechanical & Engineering Services Indonesia,NPWP 01.072.075.3059.000, beralamat di Kawasan IndustriMM2100 Blok KK7, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat, terkait sengketa a quo adalah telah
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00021/206/13/059/16tanggal 7 Desember 2016, atas nama PT Toyota TsushoMechanical & Engineering Services Indonesia, NPWP01.072.075.3059.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100Blok KK7, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, JawaBarat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUAWEI SERVICES;;
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUAWEI SERVICES;;