TAMBANG TONDANO NUSAJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3366/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat sesuaikeputusan di Desa Winuri, Likupang Timur, Minahasa Utara,yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3365/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat sesuaikeputusan di Desa Winuri, Likupang Timur, Minahasa Utara,yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5283/P J/2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO

Pengadilan Pajak NomorPut107719.16/2014/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00539/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 23 Agustus 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00051/407/14/091/15tanggal 9 Juli 2015, atas nama PT Tambang Tondano

Putusan Nomor 2562 B/PK/Pjk/2019Juni 2014 Nomor 00051/407/14/091/15 Tanggal 9 Juli 2015, atasnama PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0091.000, alamat Menara Rajawali Lt. 23 Jalan DR.Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, JakartaSelatan 12950, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2839/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.Alat korespondensi : Menara Rajawali Lantai 19, JalanDr.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112953.18/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00010/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 1Maret 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SKPPBB Tahun Pajak 2011 Nomor 00006/274/11/823/15 tanggal 18Desember 2015 Nomor Objek Pajak 71.07.000.000.0110002.3, atasnama PT Tambang Tondano

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

MASYE MARGO PANGEMANAN;JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TONDANO DI TONDANO

Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2003 sampai dengantanggal 8 Desember 2003;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karenadidakwa:KESATU :Bahwa ia Terdakwa Dra.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No.128/Pid.B/2003/PN.Tdo. tanggal 27 Mei 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Dra.

No. 435 K/Pid/2006Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2004/PN.TDO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2004 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tondano telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Mei 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tondano pada tanggal 31 Mei

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano di Tondano yangmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana dikemukakandiatas, sebenarnya merupakan putusan bebas tidak murni, sehinggaberdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : MPW.07.03 tahun1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman PelaksanaanKUHAP butir 19 dan berdasarkan Yurisprudensi antara lain putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.892 K/Pid/1983 tanggal 4Desember 1983, putusan Pengadilan Negeri Tondano

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telahmengesampingkan keterangan saksi saksi yang mengalami sertamelihat langsung tentang perbuatan pidana, yaitu keterangan saksi saksi :1.

Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano

berwenang memeriksa danmengadili karena tempat Terdakwa ditahan di Rutan Tondano dan tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat dengan tempatPengadilan Negeri Tondano, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Hal. 9 dari 29 hal

No. 2393 K/Pid.Sus/2009Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 September 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tondano pada tanggal 1 September 2008;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tondano pada tanggal 6 Agustus 2008 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada

sebutan/ unsur tindak pidana yangdidakwakan;Pengadilan Negeri Tondano di dalam pertimbangan putusan pada halaman 29alinea terakhir telah memberikan sebutan yang keliru/ salah atas unsurunsurPasal 3 jo.

Jika Majelis Hakimdalam putusannya menyebutkan dan menafsirkan hal hal tersebut di atasdengan tepat maka Terdakwa akan dihukum;Oleh karena Majelis Pengadilan Negeri Tondano telah salah tentangpenyebutan unsur Tindak Pidana vide Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 dan telah pula salah menafsirkan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka kami mohonPutusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut

dibatalkan dan Majelis HakimMahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud;Adapun alasanalasan kami Jaksa/ Penuntut Umum melakukan Kasasiatas Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. : 269/Pid.B/2003/PN.Tdo.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,95375, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, pekerjaanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ahmad Munir,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di CikampekKarawang, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 496/TTN/X1/2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0823.001,alamat: Desa Winuri, Winuri Likupang Timur, Minahasa Utara, SulawesiUtara, 95375, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :DPP Rp.1.620.519.670,00PPh Pasal 23/26 Final yang terutang Rp. 171.865.565,00Kredit Pajak Rp. 171.865.565,00PPh Kurang Dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanHalaman

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0823.001, alamat: Desa Winuri, Winuri LikupangTimur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95375, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2844/P J/2017 tanggal 27 Juli 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO

NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,95375;Dalam hal ini diwakili oleh Rudy Suhendra, Jabatan DirekturPT Tambang Tondano Nusajaya, beralamat di Gold CoastAvenu Nomor 50 B BGM PIK, Kamal Muara, Penjaringan,Jakarta Utara;Selanjutnya diwakili oleh kuasa Ahmad Munir dankawankawan, beralamat di Karawang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 500/TTN/X1/201 7:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0823.001,alamat: Desa Winuri, Winuri Likupang Timur, Minahasa Utara, SulawesiUtara, 95375, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :DPP Rp.143.149.151,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0823.001, alamat: Desa Winuri, Winuri LikupangTimur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95375, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3. 3.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;

./2017, tanggal 27 Juli 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,95375, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82821/PP/M.IIA/36/2017, tanggal 18 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1496/WPJ.16/2015 tanggal 11Desember 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 MasaPajak April 2011 Nomor 0001 1/245/11/823/14 tanggal 9 Desember 2014,atas nama: PT Tambang Tondano

Putusan Nomor 982/B/PK/Pjk/20182011 Nomor 0001 1/245/11/823/14 tanggal 9 Desember 2014, atasnama: PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0823.001, alamat: Desa Winuri, Winuri LikupangTimur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95375, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.3.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,95375, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, pekerjaanDirektur:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Munir,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di CikampekKarawang, 2. Kathleen Kosim, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jakarta Barat, 3.

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0823.001, alamat: Desa Winuri, Winuri Likupang Timur,Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95375, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut :DPP Rp. 900.210.680,00PPh Pasal 23/26 Final yang terutang Rp. 146.556.252,00Kredit Pajak Rp. 146.556.252,00PPh Kurang Dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2017, kKemudianHalaman 2 dari 8 halaman.

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0823.001, alamat: Desa Winuri, Winuri LikupangTimur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95375, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.3.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2841/PJ/2017, tanggal 27 Juli 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0823.001,alamat Desa Winuri, Winuri Likupang Timur, Minahasa Utara, SulawesiUtara, 95375, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:DPP Rp.4.773.609.151,00PPh Pasal 23/26 Final yang terutang Rp. 797.021.617,00Kredit Pajak Rp. 797.021.617,00PPh Kurang Dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1497/WPJ. 16/2015 tanggal 11 Desember 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Mei2011 Nomor 00012/245/1 1/823/14 tanggal 9 Desember 2014, atasnama PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0823.001, alamat Desa Winuri, Winuri Likupang Timur, MinahasaHalaman 3 dari 8 halaman.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3450/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,95375, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112955.18/2010/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.16/2017tanggal 1 Maret 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atasSKP PBB Tahun Pajak 2010 Nomor 00013/274/10/823/15 tanggal 18Desember 2015 Nomor Objek Pajak 71.73.000.000.011.0004.3, atas namaPT Tambang Tondano

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr.

PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1477/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Winuri Likupang Timur, Minahasa Utara, SulawesiUtara, 95375 yang diwakili oleh Rudy Suhendra,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur PT TambangTondano Nusajaya;Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Munir, dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Karawang,berdasarkan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87766/PP/M.IIA/99/2017, tanggal 24 Oktober 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT TAMBANG TONDANONUSAJAYA;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2852/P J/2017 tanggal 27 Juli 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO

NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,95375;Dalam hal ini diwakili oleh Rudy Suhendra, Jabatan DirekturPT Tambang Tondano Nusajaya, beralamat di Gold CoastAvenu Nomor 50 B BGM PIK, Kamal Muara, Penjaringan,Jakarta Utara;Selanjutnya diwakili oleh kuasa Ahmad Munir dankawankawan, beralamat di Karawang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 494/TTN/X1/201 7:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0823.001,alamat: Desa Winuri, Winuri Likupang Timur, Minahasa Utara, SulawesiUtara, 95375, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :DPP Rp. 843.825.540,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0823.001, alamat: Desa Winuri, Winuri LikupangTimur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95375, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:1.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

./2015, tanggal 3 Maret 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di JalanA.A. Maramis KM 7 Kairagi Il, Mapanget, Manado, denganalamat korespondensi Gedung Menara Rajawali Lantai 10,Jalan Dr.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57721/PP/M.XIB/13/2014, tanggal 26 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP168/WPJ.16/2013 tanggal28 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus2006 Nomor 00010/204/06/821/12 tanggal 13 Maret 2012, atas nama : PTTambang Tondano

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP168/WPJ.16/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2006 Nomor00010/204/06/821/12 tanggal 13 Maret 2012, atas nama : PTTambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0821.001,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;

./2017, tanggal 26 Juli 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di DesaWinuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,95375, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82818/PP/M.IIA/36/2017, tanggal 18 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1492/WPJ.16/2015 tanggal 11Desember 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 MasaPajak April 2010 Nomor 00024/245/10/823/14 tanggal 9 Desember 2014,atas nama: PT Tambang Tondano

Tambang Tondano Nusajaya, NPWP01.072.091.0823.001, alamat: Desa Winuri, Winuri LikupangTimur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95375, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.3.

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 760/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat diGedung Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Dr.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT76882/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 9 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1688/WPJ.19/2015 tanggal 16September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2013 Nomor 00040/407/13/091/14 tanggal 21 Juli 2014, atas namaPT Tambang Tondano

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

ANUGERAH TONDANO GRAHA, dkk VS ROSMAIDY

ANUGERAH TONDANO GRAHA, berkedudukan di JalanPutri Hijau Baru No. 31/33, Kelurahan Kesawan, Kecamatan MedanBarat, Kota Medan,HENGKY RUSLI,selaku Direktur PT.ANUGERAH TONDANOGRAHA, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit No. 9D/H1E,Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SARONO, SH.,Advokat, berkantor di Jalan Merbau No.10D Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011;3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PUSATCq.

Anugerah Tondano Graha dan HengkyRusli selaku Direktur dari PT.

Anugerah Tondano Graha;Bahwa berpedoman terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang berlaku tetap Nomor : 419 K/Pid/1988 disebut sebagai berikut:Suatu PT (Perseroan Terbatas) merupakan badan hukum dan merupakan subjekhukum, maka tuntutan harus diajukan terhadap PT dan bukan terhadap Direkturnya,oleh karena gugatan diajukan terhadap Direktur pribadi, maka harus dinyatakantidak dapat diterima;Berdasarkan alasanalasan/dalildalil tersebut di atas, maka cukup alasan bagiMajelis Hakim

dan Tergugat II denganPenggugat hanya mengenai pembangunan 54 (lima puluh empat) unit gudang yangdibuat terlebih dahulu dengan Perjanjian pemberian Hak Tanggungan dari TurutTergugat, dan pula kepentingan Turut Tergugat tidak diajukan dalam perkara a quo;1617Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: PT.ANUGERAH TONDANO

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA;

/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU5281/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG TONDANO

Ide Anak AgungGde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, JakartaSelatan 12950, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatanDirektur PT Tambang Tondano Nusajaya;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.108757.15/2013

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00551/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 September 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00037/406/13/091/15tanggal 11 Juni 2015, atas nama PT Tambang Tondano Nusajaya,NPWP 01.072.091.0091.000, alamat Gedung Menara Rajawali Lt.23, Jalan Dr.