128 K/TUN/2010

Nomor 128K/TUN/2010diduga telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu.

Nomor 128K/TUN/2010262.

Nomor 128K/TUN/2010

222 K/TUN/2010

PUTUSANNo. 222 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. M. Yaya Mulyarso, SH. Msi.Zainal A.

No. 222 K/TUN/2010Khusus No. 42/SKTARS/IX/09 tanggal 14 September2009 ;Pemohon Kasasi Ill dahulu' Tergugat Il Intervensi/Terbanding Il ;melawan:IWAN TWONO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Kelapa Cengkir Barat VIll BlokFO 1 No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada1. Nuratih, SH.2. Agus Gunawan, SH.3.

No. 222 K/TUN/201010.Bahwa pada waktu membeli rumah tersebut, Penggugat tidak hadirkarena sedang menuntut ilmu di luar negeri, tetapi saudarasaudaraPenggugat ditemani oleh Pemohon yang mencari dan membeli rumahtersebut dari PT.

No. 222 K/TUN/2010e Tergugat pada waktu) mengeluarkan keputusan, setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputusan itu) seharusnya tidak sampai padapengambilan keputusan menerbitkan Surat PerintahPengosongan tersebut ;c. Azas Akuntabilitase Hasil pertemuan antara Penggugat dan Pemohon sebanyak 2kali yang dimediasi oleh Tergugat, sama sekali tidak menjadipertimbangan oleh Tergugat.

No. 222 K/TUN/2010Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 222 K/TUN/2010

389 K/TUN/2008

PUTUSANNomor : 389 K / TUN / 2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :TAN EDDY TANU WIJAYA, Warga Negara Indonesia, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Bunguran No.9B Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Maruf, SH., WargaNegara Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal diAsrama Brimob Medaeng Blok A Gg.

No. 389 K /TUN/ 2008diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang No: 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan Tergugat dimaksudtelah mengandung Pengertian Final yang penjelasannya sebagai berikut :a. Apakah Surat Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat?b. Apakah ada upaya lain lagi yang harus dilakukan secara administratif?c. Apakah Surat tersebut masih memerlukan persetujuan atasan atauinstansi lain?

No. 389 K /TUN/ 2008HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Marina Sidabutar, SH.,MHttd./Prof. DR. H. Anmad Sukardja, SH.Biayabiaya : PaniteraPengganti :1. Meteral.......... Rp. 6.000, ttd./2. Redaksi.......... Rp. 5.000, Sumartanto, SH3. Administrasi kasasi Rp.489.000,Jumlah : Rp.500.000,Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n.

No. 389 K /TUN/ 2008PHP.

No. 389 K /TUN/ 2008

360 K/TUN/2019

PUTUSANNomor 360 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HENDRIK Dg.

Putusan Nomor 360 K/TUN/2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 24 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Membatalkan Putusan Hakim Banding Nomor 2/B/2019/PT.TUN.Mks.,yang dimohonkan kasasi tersebut;2.

Putusan Nomor 360 K/TUN/2019ditetapkan pula para ahli waris almarhum H. Lahido Dg. Pata besertapembagiannya masingmasing sebagai berikut:a. Hj. Basse Dg. Kanang (isteri);b. Maryam Dg. Tarring (isteri);c. Abd. Hafid bin Lahido (anak) memperoleh 2/3 dari sisa hartapeninggalan;d. Marhila Dg.

Putusan Nomor 360 K/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H.

Putusan Nomor 360 K/TUN/2019(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2019

349 K/TUN/2014

Putusan Nomor 349 K/TUN/20141 Mengabulkan gugatan penggugat untuk Seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkanoleh pihak tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas berupaSertipikat Hak Milk Nomor 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997,Gambar Situasi Nomor 128 / 1997, tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 m?

Putusan Nomor 349 K/TUN/2014warisan dari kakeknya bernama Negui Ti Sjin dan orang tuanya, yang tidakdidukung dengan dasardasar dan buktibukti kewarisannya.

Putusan Nomor 349 K/TUN/2014c Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah yang menjadi Objek Sengketa a quodidasarkan pada datadata yuridis yang benar dan tidak ada cacat kehendakdari Sdr. Samsuhar Muhammad selaku pemohon. Dan telah dilaksanakansesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta sesuaidengan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan bukti T. 1s/d T. 15.

Putusan Nomor 349 K/TUN/2014Negara Pontianak pada tanggal 06 Desember 2012, sedangkan bukti P4 dibuat danditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung pada tanggal22 Februari 2013 (artinya bukti P4 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DesaJelutung sesudah Gugatan perkara ini tertanggal 06 Desember 2012 didaftarkan).

Putusan Nomor 349 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754

155 K/TUN/2012

Nomor 155 K/TUN/2012penetapan batas wilayah sekarang dimekarkan menjadi RI. 25Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru. Demikian jugatanah Obyek Sengketa berbatas dan satu hamparan dengan tanah hakmilik A. Wahab Efendi luas 77.500 m?

Nomor 155 K/TUN/201214Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tanggal 19 November 1997atas nama pemilik Mahyudin tersebut;4.

Nomor 155 K/TUN/2012165.Tanah di atas Meterai tempel tertanggal 2 April 2009 dari ahli waris H.Abdul Karim yaitu M. Nor Ismet Bin H.

Nomor 155 K/TUN/201224Nomor 7002 tahun 1997 atas nama Ambok Intang yang bersepadandengan tanah yang disengketakan dimana sertipikat tersebut tercantumKelurahan Mayang Mangurai, Saksi FIRMANSYAH.

Nomor 155 K/TUN/201228Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754

351 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 351 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN, tempat kedudukandi Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Nomor 17, KelurahanPangkalan Mansyhur, Kecamatan Medan Johar, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh kuasanya :1.

D Nomor26D, Kelurahan Kota Matsum , Kecamatan Medan Area, Kota Medan,Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/201 411.12.13.14.15.16.seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan obyeksengketa tersebut;Bahwa adapun faktafakta tersebut adalah sebidang tanah seluas 77 M?berikut bangunan rumah permanen yang setempat dikenal dengan JalanSutrisno Gg.

UndangUndang Nomor 9Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/201 4Tahun 2004 jo.

Tentang Kewenangan Absolut;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan dalil posita angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 danangka 6 surat gugatan Para Penggugat, terang dan tegas yang menjadiobyek perkara a quo adalah soal masalah kepemilikan atas sebidang tanahseluas + 77 M?

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/2014

112 PK/TUN/2015

Putusan Nomor 112 PK/TUN/201515.Nomor 00622/2006, luas 625 Mz?

Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Putusan Nomor 112 PK/TUN/20152.

Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015Berkaitan Dengan Kepemilikan Terhadap Objek Sengketa Diantara PihakPihak Yang Sama (Pemohon Peninjauan KembaliTermohon PeninjauanKembaliTurut Termohon Peninjauan Kembali).1.

Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015

354 K/TUN/2013

Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.110 Maman Effendy, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT. 01, RW.02, KelurahanKarang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;11 Drs. Engkos Kosasi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H.

Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.Bahwa dengan demikian maka telah jelas dan nyata kepemilikan hak atas tanahobyek tanah tersebut diatas adalah Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye/ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol alias Ny.

Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.1616Banding tersebut adalah telah bertolak belakang dan bertentangan antaraPertimbangan Hukum dengan Amar Putusan, sehingga Dengan demikian PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak benar, salah,keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta sebagai patut untukdibatalkan oleh Yth.

128 K/TUN/2020

PUTUSANNomor 128 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JONSON SINAGA, SPD., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sutomo, Kelurahan/Desa SangkarNihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Gindo Nadapdap, S.H.

Putusan Nomor 128 K/TUN/20201. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkanPenggugat;2.

Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 27 November 2019 permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 9 Desember2019;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan

Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangundangan lainyang terkait;MENGADILI:1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JONSONSINAGA, SPD. tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.

Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2020

104 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 104 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ARIFIN PURWANTO, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri,bertempat tinggal di Jalan Paus Nomor 3 Kota Madiun,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,DAN PARIWISATA KOTA MADIUN, berkedudukan di Jalan Salak Nomor67 Kota Madiun, dalam hal

Putusan Nomor 104 K/TUN/20121 Bahwa Penggugat adalah anggota Koperasi Primkoppolwil Madiun, menggugatTata Usaha Negara kepada penyelenggara urusan pemerintah baik di pusatmaupun di daerah khususnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun, karenaanggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, hal itusesuai Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;2 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 saya ARIFIN PURWANTO, SH selakupemilik Koperasi

Putusan Nomor 104 K/TUN/2012BBB TTK DUA TTK CC TTK JABATAN DLM KEPENGURUSANKOPERASI BERSIFAT SUKARELA BERDASARKAN HASIL RAPATANGGOTA DAN TDK TERKAIT DGN JABATAN STRUKTURAL DLMOTK POLRI TTK.Apabila pejabat struktural Polwil Madiun memimpin rapat Koperasi makahal itu bertentangan dengan TAP MPR RI No.

Putusan Nomor 104 K/TUN/2012hal itu tidak sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2)huruf f, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;11 Yang berwenang menandatangani SK pembubaran Koperasi adalah KepalaKanwil Depkop dan PPK Prop/DI atau Menkop dan PPK, tetapi yangmenandatangani adalah Kepala DISPERINDAGKOPPAR Kota Madiun, halitu tidak sesuai dengan pada VI huruf b (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994, juga bertentangan dengan TAP MPR RI No.

Putusan Nomor 104 K/TUN/2012

65 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 65 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tengku Abu Lam UNo. 7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Mawardy Nurdin,M.Eng.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan TengkuAbu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh, selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

Putusan Nomor .65 K/TUN/20141. Daris, S.H. ;2. Nya Musliman, S.H. ;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum DARWIS, S.H., &ASSOCIATES yang beralamat di Jalan T.

Putusan Nomor .65 K/TUN/2014terakhir diubah dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tentang Keputusan WalikotaBanda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas namaSumihayati, S.Pd.

Putusan Nomor .65 K/TUN/2014perundangundangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengara negara.

Putusan Nomor .65 K/TUN/2014

27 K/TUN/2012

No. 27 K/TUN/2012Plaza BapindoMenara Mandiri lantai 22, Jl.

No. 27 K/TUN/2012Tahun 2004 jo.

No. 27 K/TUN/20129.

No. 27 K/TUN/20121.1.

No. 27 K/TUN/2012

289 K/TUN/2015

Putusan Nomor 289 K/TUN/201526. EFLIN ROTUA SINAGA, S.H.;27. JATENDRA J.W. HUTABARAT, S.H.;28. TULUS SIMANJUNTAK, S.H.

Putusan Nomor 289 K/TUN/2015d.

Putusan Nomor 289 K/TUN/201532.

Putusan Nomor 289 K/TUN/201522.Kepegawaian Negara (BKN) pada saat itu terkait perkara a quo.

Putusan Nomor 289 K/TUN/2015

441 K/TUN/2015

Putusan Nomor 441 K/TUN/2015keperluan Pengadaan tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan seluas 104M?.

Putusan Nomor 441 K/TUN/2015 Tanah yang dimaksud telah dimiliki dan dikuasai oleh B. Piar (alm)semasa hidupnya bersama Ahli Warisnya (Para Tergugat II Intervensi)sejak tahun 1958 sampai sekarang, dan telah diurus oleh B.

Putusan Nomor 441 K/TUN/2015melainkan kepentingan semua Ahli Waris (alm) Mustakim Zen, karenakepentingan gugatan sengketa Tata Usaha Negara hal tersebut jugamencakup hak kepemilikan sebidang tanah bukan sematamata pembatalanobyek sengketa.

Putusan Nomor 441 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 441 K/TUN/2015

144 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 144 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P.PettaraniMakassar,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Irwan, SH.

Bahwa berdasarkan poin 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebutdengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa Meskipunsengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, makagugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke PeradilanUmum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata;3.3.

Para Tergugat IIIntervensi, dan selanjutya dijadikan dasar oleh Tergugat untukmenerbitkan Sertipikat objek sengketa atau yang dijadikan dasaroleh Tergugat II Intervensi bermohon penerbitan Sertipikat HakMilik kepada Tergugat ;Bahwa tentang kasuskasus tanah ex Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar sepertidalil gugatan Penggugat telah banyak yang diputuskan pada Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dan sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain dapat dilihatpada :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/K/TUN

Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam kenyataannya sejakpemerikasaan tingkat pertama sampai tingkat banding, tidak satu pun dalilmaupun bukti serta keterangan saksi yang menunjukan telah terjadinyakesalahan prosedur penerbitan sertipikat in litis, justru sebaliknya bukti maupunsaksi yang diajukan para Penggugat semuanya menunjukkan halhal bersifatkeperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah menyangkutkepemilikan, hal inijelas sekali disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN

226 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 226 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.

Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.10Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelengaraan Negara dan AsasProfesionalitas;3.

Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.1610.11.16KPUTP/BD.02/2011 yang ditetapkan oleh TERGUGAT I bertentangan denganundangundang.

Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.46 bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 39436/PP/M.

tindakan hukum TUN;4 Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5 Bersifat konkrit, individual dan final;12 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keputusan TUN obyeksengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN yang menyatakan obyek sengketa tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan

107 PK/TUN/2016

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dandijaga sebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakupnama dan ldentitss Pemohon ljin Usaha Pertambangan yangditerbitkan oleh Pejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publiksudah barang tentu juga harus mendapat Perlindungan terhadapkerahasiaan identitas Pemilik Ijin Pertambangan, dengan demikianfakta menunjukkan bahwa oleh karena Permohonan

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melakukan pencegahan secara prefentif guna mengantisipasi terhadapPenyalahgunaan terhadap Dokumen Perijinan oleh pihak lain yang yangtidak bertanggungjawab dengan maksud dan tujuannya selain daripadanya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakup namadan Identitas Pemohon ljin Usaha Pertambangan yang diterbitkan olehPejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publik sudah barang tentujuga harus mendapat Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas PemilkIjin

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016besar Permohonan Pemohon berdasarkan Suratnya tanggal 17 Desember2013 sebagian besar sudah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan beritaacara Pertemuan Mediasi dan Klarifikasi No. 540/459/SEKT/II/2015 tanggal28 Februari 2014 diantaranya:a. Rencana Kerja Tahun 2012;b. Daftar data IUP Ekplorasi dan IUPOP;c. DPA tahun 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. KutaiKartanegara;d. Laporan Kinerja Tahun 2012;e.

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016Panitera Pengganti,Ttd.Rut Endang Lestari, S.H.Biayabiaya :1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............. Rp 2.489.000,00Jumlah ...............02.. Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016

286 K/TUN/2014

Putusan Nomor 286 K/TUN/201441 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 55/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atasnama PT.

Putusan Nomor 286 K/TUN/201440 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 54/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atasnama PT.

Putusan Nomor 286 K/TUN/201410Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 19/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas namaPT.

Putusan Nomor 286 K/TUN/2014e Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29,B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT.

Putusan Nomor 286 K/TUN/2014

331 K/TUN/2015

Putusan Nomor. 331 / K/TUN/20153), Termasuk orang yang dirugikan Pasal 53Ayat (1).

Putusan Nomor. 331 / K/TUN/2015berdasarkan surat kuasa mutlak adalah bataldemi hukum ;e. PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG RI. No.2584.

Putusan Nomor. 331 / K/TUN/2015