Ditemukan 1022106 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Usaha ilegal
Izin usaha
Persaingan usaha
Izin
Usaha ilega
Ijin usaha
Perikatanpersaingan usaha
Register : 27-09-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 22-01-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 196/PID.B/2012/PN.SPG Tanggal 16 Oktober 2012 — MOCH. ARIF SYAHBANA
FAISOL ROMADHAN
68 — 10
68 — 10
Putus : 01-10-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 — WAHIDIN Als. SUDIN, DK
172 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
UDIN terbukti secara sah menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamatelah melakukan niaga kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha niagasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Keduamelanggar Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 UndangUndang Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa WAHIDINAls. SUDIN dan Terdakwa KAMALUDIN Als.
UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Secara bersamasama melakukan kegiatanusaha hilir tanpa ijin usaha niaga sebagaimana Dakwaan AlternatifKedua;Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 5 (lima) bulan dan dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;Hal. 3 dari 9 hal. Put.
Pid.Sus/2018Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuatdalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkanputusan judex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama melakukan kegiatan usaha
hilirtanpa ijin usaha niaga, tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telahdilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaituPara Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yangbersubsidi kepada Mustari yang merupakan mandor proyek Gerejasebanyak 4 (empat) jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter dan 2 (dua)jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter dengan masingmasingmenggunakan sepeda motor.
Putus : 02-03-2010 — Upload : 30-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139K/PDTSUS/2010 Tanggal 2 Maret 2010 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), ; PT. TIARA KENCANA, PT. BHAKTI WIRA HUSADA, dkk.
224 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
224 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), ; PT. TIARA KENCANA, PT. BHAKTI WIRA HUSADA, dkk.
PUTUSANNomor : 139 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :KOMIS PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H.
Menghukum Terlapor dengan denda sebesar Rp. 114.000.000, (seratusempat belas juta rupiah) yang disetorkan Kas Negara sebagai SetoranPendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, DepartemenPerdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);4.
Menghukum Terlapor Ill dengan denda sebesar Rp. 30.000.000, (TigaPuluh Juta rupiah) yang disetorkan Kas Negara sebagai SetoranPendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, DepartemenHal. 2 dari 27 hal. Put. No. 139 K/Pdt.Sus/2010Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan423755 (pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha):6.
Menghukum Terlapor Ill dengan denda sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagaiSetoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha,Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha);6.
yang dapat mengakibatkan tenadinyapraktek Monopoli dan atau Persaingan usaha tidak sehat;c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadapkasus dugaan praktek: Monopoll dan atau Persainganusaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat ataupelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagaihasil penelitiannya;d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan = atau pemernksaanTentang ada atau tidak adanya praktek Monopoli dan atauPersaingan usaha tidak sehat;e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
635 — 1265 — Berkekuatan Hukum Tetap
635 — 1265 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Putusantersebut akan menyusahkan para pelaku usaha untuk mencaripartner dalam mengembangkan usaha mereka dan dengandemikian, bisa menghambat perkembangan bisnis serta ikliminvestasi.Ahli Hukum Persaingan Usaha lainnya, Kurnia Toha, S.H., LL.M.
usaha tertentu;Hal. 251 dari 446 hal.
Berdasarkan ketentuan pasal 1 sub 8 Persekongkolan ataukonspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan olehpelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya denganmaksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentinganpelaku usaha yang bersekongkol;b.
Pasal 1 angka (8) UU No. 5 Tahun 1999mengatur:Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasamaang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha laindengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagikepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.Sesuai dengan keterangan ahli Prof. Erman Rajagukguk,SH.,LLM.
23 juncto Pasal 47 UU No. 5/1999 hanyalahpelaku usaha.
Putus : 09-09-2008 — Upload : 12-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497K/PDTSUS/2008 Tanggal 9 September 2008 — VENNY ZANO ; MARWAN BATUBARA, dkk. ; TEMASEK HOLDING (Private) LIMITED ; STT COMMUNICATION LTD, dkk.
265 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
265 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-04-2009 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 027 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 30 April 2009 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
492 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
492 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
Selanjutnya Pasal 1 butir 19 UU No. 5/1999 menyatakan:"Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksuddalam peraturan perundangundangan yang berlaku, di tempatkedudukan hukum dan usaha pelaku usaha".Pasal 2 ayat 1 Perma 3/2005 menyatakan:Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuHal. 23 dari 54 hal. Put. No. 027 PK/PDT.SUS/2009Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha Pelaku Usaha tersebut ;5.
tidak sehat berupa:a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untukmelakukan kegiatan usaha yang sama pada pasarbersangkutan; ataub. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha lainnyauntuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usahapesaingnya itu; atauc. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasapada pasar bersangkutan; ataud. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usahatertentu";Bahwatujuan dari ketentuan tersebut di atas adalah untuk mencegahpelaku
karena faktanya masih banyak pemasok lain yangmelakukan kegiatan usaha yang sama dengan Pemohon.
dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;ataub. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalampersaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atauc. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasailebih dari 50% (limapuluh persen) pangsa pasar satu jenisbarangatau jasa tertentu".Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagaipelaku usaha yang melakukan monopoli dalam supply alatalatkesehatan, karena faktanya jenis alatalat kesehatan yang dimilikidan
Termohon tidak dapat secara sewenangwenangmemaksa pelaku usaha untuk melakukan hubungan bisnis denganpelaku usaha tertentu. Oleh karena itu kami memohon Majelis Hakimagar membatalkan keputusan dari Termohon;Xl.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PDT/2010 ANDI SUTANTO, DKK.; PT. KAYU LAPIS INDONESIA
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAYU LAPIS INDONESIA, berkedudukan di Semarang,Jalan Sibayak/Sinabung 11138 PO.BOX 1183 Semarang dantempat melakukan usaha/pabrik di Desa Mororejo, KecamatanKaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh Tn.HUNAWAN WIDJAYANTO selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada JOHAN CANDRA, SH., NAENSOERYONO, SH.MH dan SUDJIONO, SH.
Register : 16-07-2013 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 140/PID.SUS/2012/PN.SPG Tanggal 11 Oktober 2012 — HASIM al. P. FITRI
46 — 4
46 — 4
FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANGKUTAN BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) TANPA DILENGKAPI SURAT WIN USAHA PENGANGKUTAN" ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASIM al. P. FITRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan3.
Putus : 12-12-2008 — Upload : 02-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787K/PDT.SUS/2008 Tanggal 12 Desember 2008 — PT. ORIX INDONESIA FINANCE ; PT. HARIMAS JAYA PLYWOOD
229 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-11-2007 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/KPPU/2007 Tanggal 26 Nopember 2007 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. BHAKTI WIRA HUSADA ; Dr. RADIANTI, M.A.R.S. ; Dr. JULIANTI, M.A.R.S. ; PT. WIBISONO ELMED ; Kol. (Purn) Dr. TARIANUS HUTAPEA ; PT. BHINEKA USADA RAYA
182 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. BHAKTI WIRA HUSADA ; Dr. RADIANTI, M.A.R.S. ; Dr. JULIANTI, M.A.R.S. ; PT. WIBISONO ELMED ; Kol. (Purn) Dr. TARIANUS HUTAPEA ; PT. BHINEKA USADA RAYA
Putus : 26-10-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pid/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 — Hj. MISNIATI binti MUHAMMAD IRAWAN
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-02-2010 — Upload : 21-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39K/PDTSUS/2010 Tanggal 12 Februari 2010 — KARYA BUKIT NUSANTARA, ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU),
189 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA BUKIT NUSANTARA, ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU),
Putus : 17-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2097 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 Juni 2015 — MAHARI bin SAâÂÂENAL
129 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa MAHARI bin SA'ENAL pada hari Rabu tanggal 11September 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaktidaknya di waktuwaktulain yang masih termasuk dalam bulan September 2013 atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Bantelan, DesaSergang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSumenep, telah melakukan usaha
Menyatakan Terdakwa MAHARI bin SAENAL telah bersalah melakukantindak pidana Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijinlingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebagaimanadiatur dalam dakwaan Pasal 109 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2.
Tepat danberalasan apabila Terdakwa dinyatakan melakukan kegiatan mengambil ataumengangkut pasir laut namun perbuatan Terdakwa a quo bukan merupakantindak pidana, karena dasar Pasal 109 UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 yang mengharuskan suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki Amdal atau UKLUPL belum ada aturan khusus di KabupatenSumenep;Bahwa alasan pertimbangan tersebut keliru dalam hal menafsirkan ketentuanPasal 109 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 berkaitan dengankegiatan usaha yang wajib
Permasalahannya apakah usaha penambangan pasir wajibmemiliki Izin Lingkungan. Ketua Majelis berpendapat bahwa kegiatan usahapenambangan pasir termasuk kegiatan usaha wajib memiliki UKLUPLsehingga wajiod pula memiliki Izin Lingkungan. Mengapa kegiatan usahapertambangan pasir wajib memiliki Izin Lingkungan, sebab kegiatan usahasemacam ini akan membahayakan kelangsungan lingkungan pesisir laut,bisa mengakibatkan terjadi erosi dan abrasi.
Menyatakan Terdakwa MAHARI bin SAENAL telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha dan/ataukegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3.
Putus : 12-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.PTK Tanggal 12 Nopember 2013 — ZUTY WIJAYA SEJATI DKK
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DKK
359 — 182
359 — 182
Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 06-KPPU-L/2012, tanggal 24 Juli 2013 dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
ZUTY WIJAYA SEJATI DKKKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DKK
ZUTY WIWAYA SEJATI membayar dendasebesar Rp.1.819.125.000, (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoranpendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);. Menghukum TERLAPOR II PT.
ABDI JASA TAMA membayar denda sebesarRp.413.437.500, (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatandenda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);. Menghukum TERLAPOR V PT.
ASRIA NURLINDA INTI SEJAHTERAmembayar denda sebesar Rp.99.225.000, (sembilan puluh sembilan juta dua ratusdua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoranpendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);7.
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau;c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidaksehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau;d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisidominan, dan atau;e.
Menghukum Terlapor III, PT Menarabaja Saranasakti membayar dendasebesar Rp. 330.750.000, (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatandenda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);4.
Register : 27-11-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN SAMPANG Nomor 217/PID.SUS/2013/PN.SPG Tanggal 10 Februari 2014 — AGUS CAHYONO:
33 — 13
33 — 13
Putus : 16-11-2009 — Upload : 30-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/PDTSUS/2009 Tanggal 16 Nopember 2009 — CHAIRIAN HASRIZAL, SH. ; RITA SAFINA SIREGA
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT. Tanggal 13 Februari 2014 — PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero)
melawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI)
676 — 422
676 — 422
Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero)melawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI)
lain ; (1) Pelaku Usaha, (2)Pihak lain, (3) Pihak Yang Menerima Barang dan atau Jasa Tertentudan (4) Pelaku Usaha Pemasok ;Bahwa pihak lain sebagaimana disebut di dalam Pasal 15 ayat (2)telah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (PerjanjianTertutup) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 3,adalah pihak (pelaku usaha) lain sebagai salah satu unsur yang"esensial
" yang kemudian didefinisikan sebagaimanaberikut :Definisi Tentang "Pihak (Pelaku Usaha) Lain" di dalam PeraturanKomisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentangPedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup ) ;"Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubunganvertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaianproduksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukanmerupakan pesaingnya."
Tidak Sehat ditujukan untuk menciptakan tingkatpersaingan yang tinggi, dimana pelaku usaha yang tidak kompetitif harus mengejarpelaku usaha yang sudah kompetitif, bukan sebaliknya dimana pelaku usaha yangsudah kompetitiif harus menurunkan tingkatan kompetisinya agar sama denganpelaku usaha yang tidak kompetitif ;8 Bahwa Termohon Keberatan telah sengaja atau setidaktidaknya lalaimembuktikan upaya menolak dan menghalangi pelaku usaha lain dan tidakmasukan fakta penting dari alat bukti berupa keterangan
:Pasal 19 huruf a dan b:"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendirimaupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehata menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukankegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ' ;b menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuktidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ;Pemenuhan Unsur Pasal Dugaan
tentangdugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidakb melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atautindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidakmelakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaanpraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangdilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukanoleh Komisi sebagai hasil penelitiannya ;menyimpulkan hasil penyelidikan
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (âÂÂESSâÂÂ), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
586 — 1213 — Berkekuatan Hukum Tetap
586 — 1213 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESPN STAR SPORTS (ESS), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha;Hal. 13 dari 158 hal.
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telahtidak terpenuhi.
Perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.a. Pelaku Usaha: Dalam perkara ini yang dimaksud dengan Pelaku Usaha olehMajelis Hakim Kasasi, Judex Facti dan Termohon PK, adalahAAMN.
dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yangdilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipunpelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdisksi hukum persainganusaha suatu Negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifatekstrateritorial."
Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasivertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atauc. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yangmenimbulkan = praktek monopoli dan/atau) menyebabkanpersaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat:dan/ataud. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/ataue.
Register : 30-06-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN.Spg Tanggal 8 September 2015 — NORI
melawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
447 — 314
melawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
447 — 314
NORI
melawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)Bahwa badan Usaha CV. Burung Nuri dan PENGGUGAT adalah korban danPENGGUGAT tidak pernah mengetahui, mengikuti dan mengambil keuntungan daripeminjaman badan usaha tersebut dan hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawabReza Febriant selaku pihak yang meminjam badan usaha, sehingga tidaklah beralasanhukum kalau PENGGUGAT bertanggungjawab terhadap hal tersebut;3.
Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentangPedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, definisi persekongkolan horizontal, yaitupersekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.8.
Usaha/ Usaha/ Usaha/ oPenyedia = = Penyedia bt = Penyedia m Penyedia 9Barang Barang Barang Barang fen)atau Jasa alau Jasa atau Jasa atau Jasa 5b= 13.
Berikut bagan persekongkolan tersebut; Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/PenggunaBarang Atau Jasa/Pimpinan Proyek uumialwmixOO NO ooPelaku Pelaku Pelaku Pelaku 5Usaha Usaha Usaha! Usaha!
Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan ataub. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atauc. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidaksehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau4710.d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisidominan; dan ataue. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan
Putus : 08-01-2007 — Upload : 12-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23K/Pdt/2002 Tanggal 8 Januari 2007 — Drs.EC.RUDY HARYANTO ; Drs. EC.DIDIK RUSDIYANTO ; SOEWITO WIDJAYA (TJUK WIE)
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap