YPLP-PGRI DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBAMelawaST. NURAENI KADIR dkk.

Batari merangkap sebagaiWakil Sekretaris Yayasan, dalam suratnya menyatakan pada pokoknya : Bahwa urusan tentang tanah dan bangunan SMA PGRI Bulukumba merupakantanggung jawab YPLP PGRI Makassar (bukti surat akan diajukan yang ditandai denganT.3 dan T.4). Bahwa atas dasar tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada poin No. 4 dapat ditolak.. Bahwa Tergugat VI (A.

Gau yang telah diakui oleh YPLPPGRI Propinsi SulSel sesuai hasil pertemuan antara Pemerintah Kabupaten BulukumbaDinas Pendidikan dengan Ketua YPLP PGRI Propinsi SulSel dan turut hadir keluargaDrs. Dahlan Moh.

PGRI Sulawesi Selatan, diberitanda P.12;Foto Copy Piagam Jenjang Akreditasi Diakui Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas(SMA) Swasta yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Nomor : B 19.243 bertanggal Jakarta 24 Januari1990, yang diberikan kepada SMA PGRI Bulukumba, Nomor Data Sekolah : $11054002Beralamat di Jin.Melati Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi SulawesiSelatan, Penyelenggara Sekolah/Yayasan : YPLP PGRI Dati

pada tahun 2004 selanjutnya sampai Musyawarah KerjaNasional Tahun 2009 digunakan nama YPLP/PPLP.

Hal ini diperkuat dengan KeputsuanPengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 220/Org/PB/XX/2009 tanggal 22Mei 2009, dan organisasi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru RepublikIndonesia (YPLPPGRI) terdiri dari diantaranya adalah YPLP/PPLP Dikdasmen PGRIKabupaten/Kota (Pasal 7 ayat (1) bukti surat bertanda P6), dan untuk YPLP/PPLP DikdasmenPGRI Kabupaten Bulukumba telah dibentuk Pengurus berdasarkan bukti bertanda P5 yangmendudukkan Rajamuddin,S.Pd sebagai Ketua dan Drs.H.Suhardi

LAILI ANITA, S.Pd Lawan PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI, YPLP PGRI BANTEN, YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, SMP PGRI 35 SERPONG dan DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI Pusatberalamat di Jalan Tanah Abang Ill No.24 Jakarta, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT ; 2. YPLP PGRI BANTEN, Beralamat Jl. Raya Jakarta No.1 Kemang SerangBanten, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat JI. Pendidikan No.30Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT Il ; 4.PGRI CABANG KECAMATAN' SERPONG, beralamat Kantor UPTPendidikan Kec. Serpong Jl.

Betulkah Bapak telah menyetujui surat rekomendasi yang diberikanPengurus YPLP PGRI Tangerang Selatan ke YPLP PGRI Banten?Sehingga nasib Saksi tidak jelas kelanjutannya sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil.

Jangankan menyetujui melihatpun Saksi tidak pernah surat rekomendasiyang diberikan pengurus YPLP PGRI Tangerang Selatan ke YPLP PGRIBanten. ltu sudah sangat teknis di luar wewenang Saksi.Bahwa untuk memperjuangkan hak, martabat dan harga din Penggugat.

AD/ART YPLP/PPLP PGRI pasal 4 yang berbunyi; YPLP/PPLP PGRIberazaskan Pancasila dan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945.Sedangkan pasal 5 nomor 3 yang berbunyi YPLP/PPLP PGRI bertujuan: Membina dan atau menyelenggarakan Lembaga pendidikan milikPersatuan Guru Republik Indonesia, sebagai wadah kegiatanpendidikan yang mengemban dan indentitas persatuan Guru RepublikIndonesia dalam usaha pendalaman penghayatan, pengamalan danpelestarian jiwa, semangat dan nilainilai 1945. kepada generasipenerus

Di agenda ini adanya tandatangan Istri kedua Ali Susanto yang masih mengajar hinggasaat gugatan dibuat dengan Bidang Studi Bahasa Indonesiatertanggal 07082014 (sesuai dengan asli);surat yang Penggugat tujukan Ketua YPLP PGRI Prov.Lampung Perihal: Mohon Pendapat tertanggal 19 Januari2015 (sesuai dengan asli);Surat dari YPLP PGRI Prov.

MM
Tergugat:
YPLP-PT - PGRI Kediri

Maruf Iranto SH
Termohon:
YPLP PGRI Wonogiri

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI PUSAT, dkk.

YPLP PGRI BANTEN, berkedudukan Jalan Raya Jakarta,Nomor 1, Kemang, Serang, Banten;. YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukandi Jalan Pendidikan, Nomor 30, Kecamatan Ciputat, KotaTangerang Selatan;. PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, berkedudukan diKantor UPT Pendidikan Kecamatan Serpong, Jalan RayaPuspitek, Serpong, Kota Tangerang Selatan;. SMP PGRI 35 SERPONG, berkedudukan di SMP PGRI 35Serpong, Jalan Raya Puspitek Serpong, Kota Tangerang;.

Betulkah Bapak telah menyetujui surat rekomendasi yang diberikanPengurus YPLP PGRI Tangerang Selatan ke YPLP PGRI Banten ?Sehingga nasib Saksi tidak jelas kelanjutannya sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil.

Saksi menganjurkan pada waktuitu agar disampaikan kepada YPLP/PPLP PGRI Pusat di lantai 2 GedungGuru Indonesia;2. Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat proses danalternatif perselisinan antara Saudara dengan Kepala Sekolah di tempatsaudara mengajar;3. Jangankan menyetujui melihatpun Saksi tidak pernah surat rekomendasiyang diberikan pengurus YPLP PGRI Tangerang Selatan ke YPLP PGRIBanten.

Hal ini agar menjadi pelajaran baik oleh PGRI Pusat/YPLP PGRI Pusat. YPLP PGRI di Daerah karena rnenurut AD/ART PGRItelah dimuat di dalam Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentangguru Pasal 42 dan 44 maupun oleh Dinas Pendidikan lainnya di seluruhRepublik Indonesia supaya tidak ada lagi kejadian Laili Anita.

Begitu pula suratsurat atas nama yangdikeluarkan oleh T VI pun dapat dinyatakan: Tidak sah secara hukum.Dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah disebutkan diatas,maka perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan:1.2.AD/ART YPLP/PPLP PGRI Pasal 4 yang berbunyi: YPLP/PPLP PGRIberazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara republikIndonesia tahun 1945;Sedangkan Pasal 5 Nomor 3 yang berbunyi YPLP/PPLP PGRIbertujuaan : Membina dan atau menyelenggarakan Lembagapendidikan milik Persatuan Guru

LAILI ANITA, S.Pd VS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI Pusat DKK

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI Pusat, berkedudukan di Jalan Tanah Abang IIINomor 24 Jakarta;2. YPLP PGRI BANTEN, berkedudukan di Jalan Raya JakartaNomor 1 Kemang, Serang Banten;3. YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN,berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 30 KecamatanCiputat, Kota Tangerang Selatan;4. PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, berkedudukandi Kantor UPT Pendidikan Kecamatan Serpong, Jalan RayaPuspitek Serpong, Kota Tangerang Selatan;5.

Laili Anita Tertanggal 26 April 2011 ditujukan kepadaKetua YPLP PGRI Prov. Banten. dan telah ditanggapisebagaimana (Vide bukti P20=T V=13) mengenai surat NomorO60/YPLP PGRI/III/2011 Perihal: Pengembalian guru Dpk keDinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan an. Laili AnitaTertanggal 18 Juli 2011 ditujukan kepada Kepala DinasPendidikan Kota Tangerang Selatan, bahwa kedua surat tersebutmenyebutkan an.

Menyatakan menurut hukum bahwa sebagaimana (Vide bukti P95) mengenai surat Ketua YPLP PGRI Prov. Lampung Nomor010/YPLPPGRI/LPG/1/2015 Perihal: Jawaban PendapatTertanggal 26 Januari 2015 menyatakan bahwa: An. Ali Susantodengan bukti yang Ibu maksud tidak memenuhi persyaratanHalaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 894 PK/Pdt/2018untuk dijadikan sebagai Kepala sekolah di SMP PGRI 35Serpong dengan alasan Seorang PNS tidak dibenarkan untukberpoligami dan juga telah bertentangan dengan OrganisasiPGRI.

YPLP-PGRI) DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA Sebagai Pihak Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulukumba

(Ketua YPLP PGRI Prov. Banten pada tahun 2011), dk

(Ketua YPLP PGRI Prov.Banten pada tahun 2011), beralamat di KantorDinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, KomplekPerkantoran Pemerintah, Kabupaten TangerangTigaraksa, Provinsi Banten;2.

FAHRUROJI, S.Pd, (Sekretaris YPLP PGRI Prov.Banten pada tahun 2011), beralamat di Jalan Dr.Sitanala Nomor 1 A, Kantor UPT PendidikanKecamatan Neglasari, Kota Tangerang;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primer:1.

VS YPLP/PPLP DIKDASMEN PGRI KOTA TANGERANG SELATAN cq SMP PGRI 35 SERPONG,

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) PUSAT Cq YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PT-PGRI) KALIMANTAN TENGAH, dk VS RESTU R. NYARING

NYARING vs YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) PUSAT Cq. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PT-PGRI) KALIMANTAN TENGAH, dkk.

Pembanding/Penggugat : LAILI ANITA, SPd
Terbanding/Tergugat I : PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT / YPLP PGRI PUSAT
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA SEKOLAH SMP PGRI 35 SERPONG
Terbanding/Tergugat IV : PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG
Terbanding/Tergugat II : YPLP PGRI BANTEN
Terbanding/Tergugat V : DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat III : YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) vs DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dk

., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT018, RW 004, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, KotaKupang, selaku Pembina Yayasan Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT);Selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya:Moris Moniyung, S.Pd.K, M.Pd.K., dan Antonius Kato,S.Pd., M.Hum, masingmasing Ketua YPLP PT PGRI NTTdan Rektor Universitas PGRI NTT di bawah YPLP PT PGRINTT, beralamat di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

PGRI tahun 1985merubah AD/ART YPLP PGRI, yang kemudian dibuat Akta Perubahan diHalaman 3 dari 40 halaman.

Persatuan Guru Republik IndonesiaNusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) memperoleh status badanhukum, padahal YPLP PT PGRI NTT sejak pendiriannya tahun 1995 beradadi dalam naungan YPLP PGRI Pusat (Penggugat), atau status badanhukum Universitas PGRI NTT ada pada Penggugat, sebagaimana yangdiatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRIyang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi PBPGRINomor 999/ORG/PB/XXI/2013 tentang Badan Pembina LembagaPendidikan PGRI, Pasal

PT PGRI NTT)dan mendirikan Universitas PGRI NTT;Bahwa sejak dibentuknya YPLP PT PGRI NTT pada Tahun 1995sampai dengan sekarang, YPLP PT PGRI NTT tidak memiliki statusbadan hukum, sehingga sesuai dengan Peraturan Organisasi PGRIuntuk penyelenggaraan Universitas PGRI NTT badan hukumnya adapada Penggugat.

Sehinggasejak saat itu Pengurus YPLP PT PGRI NTT tidak berwenangmenyelenggarakan Universitas PGRI dan tidak berhak bertindak untukdan atas nama YPLP PT PGRI NTT. Terhadap Surat Keputusan PBPGRI tersebut, kemudian Saudara Drs. Sulaiman Radja, S.H., M.H.,selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT yang dibekukan, mengajukangugatan di PTUN Jakarta dengan Register Perkara Nomor89/G/2014/PTUN.JKT, dengan Tergugat Ketua PB PGRI dan Objeksengketanya SK PB PGRI Nomor 147/Kep/PB/XX1I/2014.

,M.H VS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT)

Dengan demikianBadan Hukum Tergugat (YPLP PGRI Pusat) berbeda dengan BadanHalaman 2 dari 25 hal. Put.

apakah merek milik YPLP PGRI Pusatatau merek milik YPLP PT PGRI NTT?

jelas apakah gugatanditujukan kepada Merek YPLP PGRI Pusat atau kepada YPLP PTPGRI NTT;Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah Pengurus atau tidak masukkedalam susunan kepengurusan baik didalam kepengurusan YPLPPGRI Pusat maupun didalam kepengurusan YPLP PT PGRI NTT,sehingga membuat Tergugat menjadi bingung apa yang menjadipermasalahan dalam gugatan a quo terhadap Merek milik YPLP PGRIPusat atau Merek milik YPLP PT PGRI NTT?

dikarenakan Penggugattidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk mewakili YPLP PGRIPusat maupun YPLP PT PGRI NTT;Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada lembar ke10, lembar ke11keduaduanya merupakan lampiran gambar YPLP PT PGRI NTT yangmenjadi satu kesatuan dengan dalildalil gugatan Penggugat;Halaman 8 dari 25 hal. Put.

mengakungaku atau) mengklaim dirinya sebagaiPengurus YPLP PT PGRI NTT.............. harus dltolak.".

Menetapkan barang bukti berupa:a. 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan YPLP PGRI NTT;b. 1 (satu) lembar rekening Koran giro dari Bank NTT;c. 2 (dua) lembar slip setoran dari Bank Bukopin.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

uangorganisasi YPLP PT.

PGRI Pusat dan YPLP PGRINTT.

yang ditunjuk baik dari Ketua YPLP PT PGRI NTT atauBendahara YPLP PT PGRI NTT namun menggunakan uang UniversitasPGRI NTT dan sesuai AD/ART yang lama Pasal 24 ayat 2 huruf d yangberbunyi salah satu tugas pengurus YPLP/PPLP PT PGRI adalahmenyelenggarakan dan menata administrasi semua hal yangmenyangkut tugas dan tanggung jawab YPLP/PPLP PT PGRI meliputiadministrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasikeuangan dan administrasi perlengkapan sehingga wajar terdakwaselaku Ketua YPLP PT

oleh Ketua YPLP PGRI yakni saksi Dr.

PGRI NTT Nomor : YPLP 40 September 2010Page 43 of 53Putusan Nomor 278/Pid.

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU RI NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT. PGRI NTT) VS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU RI PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) DAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

18 yang isinya: "YPLP Pusat PGRI terdiri atasYPLP Provinsi dan YPLP Satuan Pendidikan Tinggi PGRI yang badanhukumnya pada YPLP Pusat PGRI";Sehingga Penggugat mempunyai /egal standing yang dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berisiHalaman 3 dari 77 halaman.

dari Termohon Peninjauan Kembali pada saatmelakukan Penyesuaian Anggaran Dasar YPLP PT PGRI NTT;B.

Putusan Nomor 182 PK/TUN/2017dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi Status Badan Hukum YPLP PTPGRI NTT telah sesuai dengan UU Yayasan, karena kekuatan hukumyang melekat pada dua Surat tentang YPLP PT PGRI NTT tersebutsama;9.

Putusan Nomor 182 PK/TUN/2017Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia NusaTenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) yang di pimpin dan menjadikewenangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua/KetuaPembina YPLP PT PGRI NTT.2.

YPLP PT GRI NTT ~ dengan Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat in casu YPLP PGRIHalaman 72 dari 77 halaman.

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT PGRI NTT);

Dengan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut makaYayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PersatuanGuru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT)memperoleh status badan hukum, padahal YPLP PT PGRI NTT sejakpendiriannya tahun 1995 berada didalam naungan YPLP PGRI Pusat(Penggugat), atau status badan hukum Universitas PGRI NTT ada padaPenggugat, sebagaimana yang diatur didalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga YPLP PGRI yang kemudian diatur lebih lanjutHalaman 7 dari

13 halaman Putusan Nomor : 69/G/2015/PTUN.JKTdengan Peraturan Organisasi PBPGRI Nomor : 999/ORG/PB/XX1/2013tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, Pasal 18 yangisinya : "YPLP Pusat PGRI terdiri atas YPLP Provinsi dan YPLP SatuanPendidikan Tinggi PGRI yang badanhukumnya pada YPLP Pusat PGRI";Sehingga Penggugat mempunyai legal standing yang dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara ObjekSengketa dinyatakan

YPLP PTPGRI NTT dengan ketentuan perundangundangan yayasan yang baruadalah wajib hukumnya.

Secara spesifik dalam bukti P1 yaitu Peraturan Organisasi PGRI Nomor999/ORG/PB/XXI/2013 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI,menegaskan adanya hubungan antara Pengurus Besar PGRI, YPLP PGRIPusat dan YPLP Provinsi.

beberapa pengurus dananggota PGRI Provinsi NTT untuk mendirikan Perguruan Tinggi, hinggakemudian lahir YPLP PT PGRI NTT dengan Akta Pendirian YPLP PT PGRINTT Nomor 24 Tahun 1995 yang menaungi dan mengelolah Universitas PGRINTT (vide Keterangan Para Saksi, bukti P18 = T4);Bahwa mencermati keberadaan Akta Pendirian YPLP PT PGRI NTTNomor 24 Tahun 1995 (vide bukti P18=T4) dalam Pasal 7, Pasal 11 danPasal 12, jelas diatur peranan YPLP PGRI Pusat dan Pengurus Daerah PGRIPronvinsi (NTT) dalam kaitannya

.;2.YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT PGRI NTT).;YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT).;

Rasuna Said, Kav.67, Kuningan, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AHU.UM.01.01. 341,tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / PEMBANDING ; PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUANTINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIANUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT PGRI NTT) ;Dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman Radja, KewarganegaraanIndonesia, Tempat Tinggal di RT.018, RW.004, KelurahanOebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai KetuaYayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan

TinggiPersatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur(YPLP PT PGRI NTT), selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I ; MELAWAN :YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURUREPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT),berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Lantai2, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Dr.

Muhir Subagia, MM., Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Ketua dan Sekretaris Yayasan PembinaLembaga Pendididkan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat(YPLP PGRI PUSAT), yang berhak mewakili YPLP PGRIPUSAT berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar YPLPPusat yang termuat didalam Akta Notaris Irma Bonita, S.H.,Jakarta Nomor 19/2011, dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Ir. H. Achmad Wahyudi,S.H., M.H ; 2.

penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara, mengandung isisuatu tindakan dalam lingkup hukum administrasi Negara, yang penerbitannyadidasarkan atas undangundang yang mengatur tentang yayasan bersifat konkritkarena nyata adanya, bersifat individual karena jelas ditunjukkan kepada Tergugat IIIntervensi / Pembanding I dan final yakni tidak memerlukan persetujuan lagi daripejabat atasan dan telah menimbulkan akibat hukum berupa pengesahan atasPerubahan Anggaran Dasar YPLP

DN19 Ma 0355175 atas nama Terdakwa AMIRUDDINnomor induk 4907 asal sekolah SMA YPLP PGRI Balang Boddong Makassartertanggal 19 Juni 2006, dikarenakan Terdakwa tidak pernah diusulkan sebagaipeserta Ujian Nasional oleh pihak SMA YPLP PGRI Balang Boddong Makassarsebagaimana Buku Data Hasil Prestasi Perorangan Siswa SMA YPLP PGRI Balang Boddong Makassar Kota Makassar, Buku Daftar Nama Calon PesertaUjian Sekolah / Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006 SMA YPLP PGRI Balang Boddong Makassar Program IPA

DN19 Ma 0355175 tidak sesuai atau bertentangandengan Daftar Peserta Ujian Nasional SMA/MA Tahun Ajaran 2005/2006Propinsi Sulawesi Selatan Rayon Makassar SMA YPLP PGRI 1 BalangBoddong Makassar dan Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional SMA/MA TahunAjaran 2005/2006 Propinsi Sulawesi Selatan Rayon Makassar SMA YPLP PGRI1 Balang Boddong Makassar dan ternyata Terdakwa sempat mempergunakanljazan SMA YPLP PGRI Balang Boddong Makassar tersebut untukmendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Makassar

tua HAMZAH,nomor induk 4907, sekolah asal SMA YPLP PGRI Balang Boddong, denganNo.

Bahwa Kepala SMA YPLP PGRI 1 BALANG BODDONG Makassar, Drs.

SAFARUDDIN selaku kepala sekolahSMA YPLP PGRI 1 BALANG BODDONG yang bertanda tangan di IjazahNo.

Tim yang dibentuk tersebut kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Ketua YPLP PT PGRISingkawang (Terdakwa I) Nomor : 01/KPTS/YPLP PT/PGRI/I11/2006 Tanggal 01 Maret 2006 Tentang Pembentukan Tim PendirianSTKIP PGRI Singkawang. Sesuai Lampiran Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang, tim yang dibentuk tersebut terdiri2. Sekda Kota Singkawang3. Kadis Pendidikan Kota SingkawangPenanggung Jawab : Pengurus Yayasan PembinaLembaga Pendidikan TinggiPersatuan Guru RepublikIndonesia;Ketua : DR.

BerikutLampirannya Sebanyak 3 Halaman; Surat Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Kepada Dirjen Dikti Nomor : 34/YPLPPT/PGRI/VII/2006 Tanggal 12Juli 2006 Sebanyak 1 Halaman; Surat Dirjen Dikti Kepada Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 2887/D/T/06 Tanggal 3 Agustus 2006Sebanyak 1 Halaman;Hal. 7 dari 60 hal.

Juni 2006 berikut daftarhadir sebanyak 3 halaman; Surat Petunjuk Nomor : 34.A/YPLPPGRI/V1/2006tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh YPLPPT PGRI Singkawang sebanyak 1 Halaman; Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang Nomor :38/YPLPPT/PGRI/2007 tanggal 12 Februari 2007sebanyak 4 Halaman; Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI SingkawangNomor : 327/L.308/PP/2006 tanggal 13Juli 2006berikut lampiran nya sebanyak 3 Halaman; Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawangkepada Dirjen Dikti Nomor34/YPLP/PT

1 Juni 2006 berikut daftarhadir sebanyak 3 halaman; Surat Petunjuk Nomor : 34.A/YPLPPGRI/V1/2006tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh YPLPPT PGRI Singkawang sebanyak 1 Halaman; Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang Nomor :38/YPLPPT/PGRI/2007 tanggal 12 Februari 2007sebanyak 4 Halaman; Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI SingkawangNomor : 327/L.308/PP/2006 tanggal 13 Juli 2006berikut lampiran nya sebanyak 3 Halaman; Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawangkepada Dirjen Dikti Nomor34/YPLP/

20 Oktober 1999. tentang Namanama SusunanPengurus YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas), Ketua YPLP PTPGRI Kabupaten Sambas adalah RACHMAD BASUNI, S.Sos;Pada tanggal 7 Agustus 2000, Pengurus Daerah TingkatIl PGRI Kabupaten Sambas menyerahkan kelanjutankepengurusan YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas yangmenyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang, terhadap PengurusYPLP PT PGRI Singkawang yang diterima Ketua RACHMADBASUNI,S.Sos. sebagaimana Susunan Pengurus yang tercantumdalam Bukti Lampiran Keputusan itu, bukti Surat