Tanggal 29 April 2024 — KOPERASI WANITA "KARTINI", DKK VS MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA;; 90 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 8 Juni 2023 — PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL (INSA) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;; 62 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 16 Nopember 2023 — 1. WALIKOTA BONTANG., 2. PIMPINAN DPRD KOTA BONTANG VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;; 63 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 29 Agustus 2023 — HUSNAH., S.Pd. SD VS 1. BUPATI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KEBUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT;; 268 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 27 Februari 2024 — DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;; 229 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 9 Januari 2024 — IWANDI AGUNG MANALU, SH VS 1. BUPATI KABUPATEN DAIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI;; 185 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 21 Desember 2023 — PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA VS I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO., II. PT, MAKMUR BERKAH AMANDA;; 148 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;; 2022 — 4079 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI; 6720 — 91930 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 15 Juli 2019 — H. PRABOWO SUBIANTO, DK VS I. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (BAWASLU)., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM RI; 2004 — 3486 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 1015 — 1994 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 5 Agustus 2010 — IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., M. Farhat Abbas, SH.,MH. dkk,; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk. 931 — 477 — Berkekuatan Hukum Tetap
