Putusan PN LUBUK PAKAM
Register Tahun 2004

Tanggal 21 Februari 2005 — BENUA CHANDRA, Wiraswasta beralamat di Jl. Gandhi No. 14 Medan, yang diwakili kuasa hukumnya ABDURRAHMAN, SH, Advokata & Pengadcara berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 253 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 juni 2004, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Reg.No.W2.De.HT.04.10.108,2004, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. L a w a n – 1. PT. Jasa Marga (Persero), berkantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Jakarta, berkantor Cabang di Jl. Simpang Tanjung No. 1 A Medan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL), cq. Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah d/h Direktorat Jenderal Bina Marga, berkedudukan di Jl. Kapten Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : TERGUGAT II; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, cq. Direktorat Prasarana Wilayah Barat d/h Direktorat Pembinaan Jalan Kota, beralamat di Jl. Kapten Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : TERGUGAT III; 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, selanjutnya disebut : TERGUGAT IV; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan d/h Kepala Dinas Bina Marga beralamat di Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan, selanjutnya disebut : TERGUGAT V; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Ketua Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Propinsi Sumatera Utara berlamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 20/ 21 A Medan, , selanjutnya disebut : TERGUGAT VI; 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), cq. Direktur PT. Perkebunan Nusantara II d/h PT. Perkebunan Negara IX (Persero), beralamat di Jl. Tembakau Deli No.4 Medan, selanjutnya disebut : TERGUGAT VII; 8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, beralamat di JL. Brig.Jemd Katamso Medan, selanjutnya disebut : TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara,Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, beralamat di JL. Karya Utama Lubuk Pakam, selanjutnya disebut : TERGUGAT IX; 10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Direktur PT. Kawasan Industri (KIM) Medan, selanjutnya disebut : TERGUGAT X; 11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Deli serdang, berlamat di Jl. Negara No. 1 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut : TERGUGAT XI; 12. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Deli serdang, Cq. Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, berlamat di Tembung, selanjutnya disebut : TERGUGAT XII; 13. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Deli serdang, Cq. Camat Kecamatan Deliserdang, Cq. Kepala Desa Saentis di Saentis, selanjutnya disebut : TERGUGAT XIII; 14. TANSRI CHANDRA, Wiraswasta, beralamat di Jl. Ghandi No. 12 Medan, selanjutnya disebut : TERGUGAT XIV; 15. NAZARUDDIN, Petani, beralamat di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut : TERGUGAT XV; 16. LIBERTI MANURUNG, Partikelir, beralamat di Jl. Mujair No. 2 A Medan, selanjutnya disebut : TERGUGAT XVI;
409 — 301