Putusan PTUN BANDUNG
9/G/2020/PTUN.BDG

Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang huruf D Diktum ketujuh yang berbunyi ? dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit Bersama pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh ditingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah dengan persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang huruf D Diktum ketujuh yang berbunyi ? dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit Bersama pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh ditingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah dengan persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000.- ( empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);