1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
803 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 803 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 4 Juli 2018 —Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ; Eko Saputra, Amd bin Romzi
    Nomor 803 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Perbedaan Pasal 2 ayat (1 ) dan Pasal 3 UU Tipikor
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Krisna Harahap, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Dwi Sugiarto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL JPU
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 4 Juli 2018
    Tanggal Dibacakan 4 Juli 2018
    Kaidah Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1), namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Putusan ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie beralasan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa hanya sebesar Rp27.169.800,00 (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sehingga ini bukanlah masuk kwalifikasi memperkaya diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. MA dalam putusan kasasi, membatalkan putusan judex factie. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Jika kerugian negara itu relatif besar, maka dikenakan Pasal 2 ayat (1), sedangkan jika kerugian negara relatif kecil, maka dikenakan Pasal 3 UU Tipikor.


1174
900