1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT KUPANG
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PT KUPANG
158/PDT/2017/PT KPG

    Putusan PT KUPANG Nomor 158/PDT/2017/PT KPG
    Tanggal 25 Januari 2018 — -. LIAUW, SERLY BUDIMAN vs -. ABDOLLAH, DKK
    Nomor 158/PDT/2017/PT KPG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci 158/Pdt/2017/PT KPGLIAUWSERLY BUDIMANABDOLLAH17/PDT.PLW/2016/PN LBJ
    Tahun 2018
    Tanggal Register 27 Nopember 2017
    Lembaga Peradilan PT KUPANG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua - Andreas Don Rade
    Hakim Anggota - Simplisius Donatus, . - Sugiyanto
    Amar Membatalkan
    Catatan Amar MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari para Pembanding ? semula para Pembantah/para Pelawan (LIAUW, SERLY BUDIMAN dan ANDREAS BUDIMAN); - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.Plw/2016/PN Lbj tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI:DALAM PROVISI:- Menolak tuntutan provisi dari para Pembanding ? semula para Pembantah;DALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi dari Terbanding I ? semula Terbantah I untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan bantahan para Pembanding ? semula para Pembantah untuk sebagian;2. Menyatakan para Pembanding ? semula para Pembantah sebagai Pembantah yang benar;3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 08/PDT/2015/PT KPG tanggal 23 Februari 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1933 K/PDT/2015 tanggal 26 November 2015, tidak mempunyai daya eksekusi terhadap tanah hak milik SHM Nomor 939/Desa Gorontalo yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 19 Juli 2010 Nomor 09/Gorontalo/2010, seluas 57.570 m2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;4. Menolak bantahan para Pembanding - semula para Pembantah untuk selain dan selebihnya; 5. Menghukum para Terbanding - semula para Terbantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 25 Januari 2018
    Kaidah —
    Abstrak


128
66