1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN SURABAYA
  4. TUN
  5. Perijinan

Putusan PTTUN SURABAYA
137 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

    Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 137 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.
    Tanggal 22 Juli 2019 —PT. TITISAN PUSAKA SAKTI vs 1. BUPATI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI. 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG) dan PT. SULTAN RAJA BAGINDA
    Nomor 137 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Perijinan
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 16 Mei 2019
    Lembaga Peradilan PTTUN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua H. Oyo Sunaryo
    Hakim Anggota Sastro Sinuraya, Nurman Sutrisno
    Panitera Setiawan Amry
    Amar Membatalkan
    Catatan Amar M E N G A D I L I ;- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 16/G/2018/PTUN.DPS tangga 28 Februari 2019, yang dimohonkan banding ;---- MENGADILI SENDIRI ;Dalam Eksepsi :----------------------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding II Intervensi tersebut ;-------------------------------------------------------------Dalam Pokok Sengketa :----------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-------------------- Menyatakan batal Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 1039 tahun 2010 atas nama Jan Semesta, MBA (PT. Sultan Raja Baginda) tertanggal 23 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding ;------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 1039 tahun 2010 atas nama Jan Semesta, MBA (PT. Sultan Raja Baginda) tertanggal 23 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding ;----- Menghukum pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah 15 Juli 2019
    Tanggal Dibacakan 22 Juli 2019
    Kaidah —
    Abstrak


281
153