1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANJARMASIN
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PT BANJARMASIN
48/PDT/2018/PT BJM

    Putusan PT BANJARMASIN Nomor 48/PDT/2018/PT BJM
    Tanggal 15 Agustus 2018 — Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI (KLHK) lawan PT Palmina Utama
    Nomor 48/PDT/2018/PT BJM
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 16 Mei 2018
    Lembaga Peradilan PT BANJARMASIN
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Yohannes Ether Binti.
    Hakim Anggota Mohamad Kadarisman, Minal Umam
    Amar Membatalkan
    Catatan Amar 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/LH/2016/PN.Bjm., tanggal 21 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI:DALAM PROVISI- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem (kerugian ekologis) kepada pembanding semula Penggugat dengan cara disetor lansung ke Kas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Nomor Rekening 122 ? 00 ? 0699927 ? 3, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah Rp.22.292.478.500,00 (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:a. Penyimpanan air(i) Kehilangan fungsi penyimpanan air sejumlah Rp.16.224.250.000,00 (enam belas milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);(ii) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); b. Pengaturan tata air sejumlah Rp.5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah); c. Pengendalian erosi sejumlah Rp.511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah);d. Pembentuk tanah sejumlah Rp.10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)e. Pendaur ulang unsur hara sejumlah Rp.2.355.710.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);f. Pengurai limbah sejumlah Rp.222.285.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);g. Hilangnya keanekaragaman hayati sejumlah Rp.1.379.700.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);h. Hilangnya sumber daya genetik sejumlah Rp.188.559.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);i. Pelepasan Karbon sejumlah Rp.206.955.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);j. Perosot karbon sejumlah Rp.188.689.500,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp.3.511.000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 15 Agustus 2018
    Kaidah —
    Abstrak


541
400