1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN AMURANG
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PN AMURANG
61/PDT.G/2015/PN.AMR

    Putusan PN AMURANG Nomor 61/PDT.G/2015/PN.AMR
    Tanggal 8 Desember 2015 —FRENY MEIGIE WALUKOW lawan LEO HERLING WOWOR, dk
    Nomor 61/PDT.G/2015/PN.AMR
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register 26 Juni 2015
    Lembaga Peradilan PN AMURANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eky Velix Wagiju
    Hakim Anggota Urayin, . D. Pradipta
    Amar Kabul
    Catatan Amar DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian Jual Beli pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Pemerinntah Desa Raymond S. Lambogia, Spd selaku Hukum Tua Desa Munthe dan 3 orang saksi masing-masing Rence Runtu (kaur umum Desa Munthe), James Waani dan Fredy Waani adalah sah dan mengikat dan berkekuatan hokum ;3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat 1 Leo Herling Wowor terhadap tanah objek sengketa dan pendudukan serta pengambilan buah cengkeh diatas diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan segala bentuk surat yang terbit dan timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat 1 Leo Herling Wowor dan atau perbuatan dari pihak ketiga lainnya yang mendapat hak kuasa dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya maka keberadaan surat-surat tersebut a quo adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hokum dan batal demi hukum ;5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah kebun cengkeh/sengketa tersebut kepada pihak Penggugat ;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 946.000 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 8 Desember 2015
    Kaidah —
    Abstrak


181
60