1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KEFAMENANU
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN KEFAMENANU
1/Pdt.G/2019/PN Kfm

    Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm
    Tanggal 15 Juli 2019 —- MARIA NAPA SASI sebagai Penggugat - ANTONIUS A. NAPA sebagai Tergugat - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
    Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci 1PerdataGugatan2019MariaNapaSasiAntoniusKEMENTERIANAGRARIATATARUANGBADANPERTANAHANNASIONALPROVINSINUSATENGGARATIMURKABUPATENTIMORTENGAHUTARA
    Tahun 2019
    Tanggal Register 30 Januari 2019
    Lembaga Peradilan PN KEFAMENANU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Dody Rahmanto
    Hakim Anggota Ha Yefri Bimusu, Ha I Gede Adi Muliawan
    Panitera - Yesephus M. Lakapu
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL SEBAGIAN
    Catatan Amar MENGADILI :Dalam Konvensi;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3510, Atas Nama Pemegang Hak IR. ANTONIUS A. NAPA, dengan luas 4.187 M2, yang terletak di KM 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03695, Atas Nama Pemegang Hak IR. ANTONIUS A. NAPA, dengan luas 24.108 M2, yang terletak di KM 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi;- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi;- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp. 2.514.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 8 Juli 2019
    Tanggal Dibacakan 15 Juli 2019
    Kaidah —
    Abstrak


174
117