1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SAMARINDA
  4. Perdata Khusus
  5. Parpol

Putusan PN SAMARINDA
25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Smr

    Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Smr
    Tanggal 11 April 2018 — Hj. Siti Qomariah, SE MELAWAN 1. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau DPW PAN Provinsi Kalimantan Timur 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau DPP PAN 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
    Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Smr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus Parpol
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SAMARINDA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Rustam
    Hakim Anggota Lucius Sunarno, M.h. Budi Santoso
    Panitera Syarifah Nornily
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL SEBAGIAN
    Catatan Amar M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan : a. Perbuatan Tergugat I telah mengeluarkan surat No. PAN/28/A/K-S/33/V/2017, Tertanggal 22 Mei 2017, Perihal Pemohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kaltim Periode 2014-2019 atas nama Hj. Siti Qomariah, SE. dengan Muhammad Armend, SP adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);b. Perbuatan Tergugat II mengeluarkan surat No. PAN/A/KU-SJ/062/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kaltim Periode 2014-2019 atas nama Hj. Siti Qomariah, SE. dengan Muhammad Armend, SP. adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);c. Perbuatan Turut tergugat I Nomor 160/1.2-874/Set-DPRD tertanggal 9 Oktober 2017, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kaltim Periode 2014-2019, Dapil Kaltim 1 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad;)d. Perbuatan Turut Tergugat II mengeluarkan surat Nomor 926/SDM.14-SD/64/Prov/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 Perihal Penggantian Antar waktu DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Amanat Nasional Dapil Kaltim I adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 9 April 2018
    Tanggal Dibacakan 11 April 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


162
28