1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA TULUNGAGUNG
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PA TULUNGAGUNG
1123/Pdt.G/2013/PA.TA

    Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1123/Pdt.G/2013/PA.TA
    Tanggal 14 Nopember 2013 — Pemohon Termohon
    Nomor 1123/Pdt.G/2013/PA.TA
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Gugat Cerai Talak
    Tahun 2013
    Tanggal Register 20 Mei 2013
    Lembaga Peradilan PA TULUNGAGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua Romelan
    Hakim Anggota Dra. Khutobiin H.mubahi
    Panitera Yusri Agustiawan
    Amar Kabul
    Catatan Amar DALAM KONVENSI :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2. Memberi izin kepada Pemohon (Lukman Hakim bin Senu Istanto Hadi Susanto) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj???i terhadap Termohon (Ambarwati binti Masruri) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.DALAM REKONVENSI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Lukman Hakim bin Senu Istanto Hadi Susanto) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Ambarwati binti Masruri) berupa:2.1. Nafkah Iddah 3 bulan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);2.2. Mut???ah sebesar berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah); 2.3. Biaya pemeliharaan / hadlanah 2 orang anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama 1). perempuan, umur 5 tahun, dan 2) perempuan, umur 2 tahun, setiap bulan minimal Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.3. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 14 Nopember 2013
    Tanggal Dibacakan 14 Nopember 2013
    Kaidah Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


37
0