Putusan PT TANJUNG KARANG
6/PID.SUS-TPK/2019/PT TJK

Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT TJK
Tanggal 28 Nopember 2019 —Pembanding/Penuntut Umum : Pinta Natalia Sihombing
Terbanding/Terdakwa : MGS BUSTOMI Bin MGS ABDUL HALIM

M E N G A D I L I

MENERIMA PERMINTAAN BANDING PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGKARANG TANGGAL 28 OKTOBER 2019 NOMOR 17/PID.SUS-TPK/2019/PN TJK YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA, SEHINGGA MENJADI BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

MENYATAKAN TERDAKWA MGS BUSTOMI BIN MGS ABDUL HALIM TERSEBUT DIATAS TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;
MENYATAKAN TERDAKWA MGS BUSTOMI BIN MGS ABDUL HALIM TERSEBUT DIATAS TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT SEBAGAIMANA PADA DAKWAAN SUBSIDAIR;
MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP.50.000.000.,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN;
MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP DITAHAN;
MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

BUKU TABUNGAN BANK LAMPUNG PARTAI PKPI DPK LU DAN COPY

REKENING TABUNGAN;

COPY LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI PKPI DPK LU TAHUN 2012,2013,2014 TAHAP I DAN TAHAP II, 2015;
COPY RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI PKPI DPK LU TAHUN 2013 DAN 2014;
COPY SP2D PENCAIRAN DANA HIBAH PARTAI PKPI DPK LU TH.2012 S/D TH.2015;
PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG UTARA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK;
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 24 TAHUN 2009;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009;
PERATURAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RI NOMOR 2 TAHUN 2015;
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 83 TAHUN 2012;
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 77 TAHUN 2014;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/56/27-LU/HK/2011;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/69/27-LU/HK/2012;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/70/27-LU/HK/2012;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/25/26-LU/HK/2013;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/92/26-LU/HK/2014;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/93/26-LU/HK/2014;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/379/26-LU/HK/2014;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/381/26-LU/HK/2014;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/108/26-LU/HK/2015;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/71/27-LU/HK/2016;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/72/27-LU/HK/2016;
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : B/371/35-LU/HK/2017.
4 (EMPAT) BH KURSI JATI;
5 (LIMA) BUAH KURSI PLASTIK;
6 (ENAM) BUAH MEJA ;
2 (DUA) UNIT LAYAR KOMPUTER DAN 1 CPU;
3 (TIGA) BUAH KURSI STANLIS;
2 (DUA) BUAH SALON;
2 (DUA) BUAH JAM DINDING.

DIKEMBALIKAN KEPADA SEKRETARIAT PARTAI PKPI DPK LU.

MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH).

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MGS BUSTOMI Bin MGS ABDUL HALIM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
Menyatakan Terdakwa MGS BUSTOMI Bin MGS ABDUL HALIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan Subsidair;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy

rekening tabungan;

Copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;
Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;
Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;
Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/56/27-LU/HK/2011;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/69/27-LU/HK/2012;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/70/27-LU/HK/2012;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/25/26-LU/HK/2013;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/92/26-LU/HK/2014;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/93/26-LU/HK/2014;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/379/26-LU/HK/2014;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/381/26-LU/HK/2014;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/108/26-LU/HK/2015;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/71/27-LU/HK/2016;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/72/27-LU/HK/2016;
Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/371/35-LU/HK/2017.
4 (empat) bh kursi jati;
5 (lima) buah kursi plastik;
6 (enam) buah meja ;
2 (dua) unit layar komputer dan 1 CPU;
3 (tiga) buah kursi stanlis;
2 (dua) buah salon;
2 (dua) buah jam dinding.

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).