1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN MAKASSAR
  4. TUN
  5. Kepegawaian

Putusan PTUN MAKASSAR
9/G/2017/PTUN.Mks

    Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2017/PTUN.Mks
    Tanggal 10 Agustus 2017 — Dr. HJ. NURJANNAH, S. Ked sebagai Penggugat; Melawan : WALIKOTA PAREPARE Sebagai Tergugat
    Nomor 9/G/2017/PTUN.Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Kepegawaian
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 6 Maret 2017
    Lembaga Peradilan PTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua - Joko Setiono
    Hakim Anggota Hakim Anggota 1: Elwis Pardamean Sitio, Sh Hakim Anggota 2: Dikdik Somantri
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:I. Dalam Eksepsi:-----------------------------------------------------------------------------Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;---------------------------------------------------II. Dalam Pokok Sengketa:-----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang berupa: ?Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked., Nip. 19710107 200212 2 002?;---------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: ?Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked., Nip. 19710107 200212 2 002?; -------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ke tempat tugas semula;--------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 328.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 10 Agustus 2017
    Kaidah —
    Abstrak


112
46