1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
246 PK/Pid.Sus/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019
    Tanggal 30 Oktober 2019 — HENDRI MBATU, S.H;
    Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019
    Tingkat Proses Peninjauan Kembali
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Peninjauan kembalikekhilafan hakimkesalahan penerapan hukumpenyertaan
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H.m. Syarifuddin
    Hakim Anggota Sofyan Sitompul, Mohamad Askin
    Panitera Rozi Yhond Roland
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 29 Juli 2019
    Tanggal Dibacakan 30 Oktober 2019
    Kaidah Telah dikembalikannya kerugian negara oleh Terpidana di tahap penyidikan tidak menghapuskan unsur kesalahan, namun dapat menjadi alasan meringankan pidana.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Putusan dibatalkan oleh MA pada tingkat kasasi yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1). Terpidana kemudian mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan PK Terpidana dengan pertimbangan bahwa telah dikembalikannya kerugian negara oleh Terpidana di tahap penyidikan tidak menghapuskan unsur kesalahan, namun dapat menjadi alasan meringankan pidana. Selain itu, MA berpendapat bahwa jumlah kerugian negara masih mendekati dengan batas maksimum sebagaimana kesepakatan Kamar Pidana yang telah dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 serta telah diikuti berulang-ulang dalam putusan kasasi yaitu kerugian Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor dan oleh karena kerugian Negara tersebut telah pula dikembalikan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Terpidana dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor.


2200
921