1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
285 K/Pid.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
    Tanggal 20 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA ; H. Indar, S.Sos
    Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Usur "setiap orang" Pasal 2 dan Pasal 3 UU TipikorUnsur melawan hukum; Kerugian Negara di atas 100.000.000
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, Mohammad Askin
    Panitera M. Ikhsan Fathoni
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL JPU
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 20 Nopember 2017
    Tanggal Dibacakan 20 Nopember 2017
    Kaidah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dapat diterapkan kepada setiap orang, baik pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki kedudukan sebagai penyedia jasa selaku kuasa Direktur CV. Ardian Grafika, adalah tidak tepat apabila Terdakwa didakwa sebagai setiap orang sebagaimana di atas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, melainkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan tersebut. Menurut MA, pendapat judex factie tersebut adalah keliru. MA berpendapat bahwa dalam kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. MA juga berpendapat, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara/pejabat publik maupun swasta.


624
532