1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Penggelapan Dalam Jabatan

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2182 K/Pid.Sus/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019
    Tanggal 14 Agustus 2019 —AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;

    Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
    Kata Kunci Distribusi raskinpenyertaan
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Suhadi
    Hakim Anggota Krisna Harahap, H. Abdul Latif
    Panitera - Achmad Rifai
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya NO JPU; TOLAK TERDAKWA
    Catatan Amar NO JPU; Tolak Kasasi Terdakwa
    Tanggal Musyawarah 14 Agustus 2019
    Tanggal Dibacakan 14 Agustus 2019
    Kaidah Atasan yang lalai dari kewajibannya harus turut bertanggung jawab secara hukum apabila bawahan yang ditugaskan secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran Raskin agar tepat sasaran kepada RTS-PM sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan. Namun dalam kenyataannya, Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih banyak mempercayakan pembagian dan penyerahan Raskin kepada Pengurus Penyaluran Raskin di Distrik Biak Kota. Pengurus Penyaluran Raskin tidak menyalurkan Raskin sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, walaupun Terdakwa tidak menikmati hasil penjualan Raskin yang tidak tepat sasaran tersebut. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura. Terdakwa tidak sepakat dengan putusan judex factie, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak permohonan kasasi Pemohon dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota yang mempunyai wewenang dalam pembagian dan penyaluran Raskin seharusnya menggunakan wewenangnya itu untuk memastikan bahwa pembagian dan penyaluran Raskin itu tepat sasaran akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana mestinya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mendatangkan kerugian keuangan Negara.


4156
1991