1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
832 K/Pid.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
    Tanggal 20 Februari 2018 —Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
    Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Faktor pemberatan pidana; Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor; unsur "setiap orang"
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota H. Syamsul Rakan Chaniago, M.s Lumme
    Panitera - Nur Sari Baktiana
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 20 Februari 2018
    Tanggal Dibacakan 20 Februari 2018
    Kaidah Status atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri seharusnya justru menjadi faktor pemberatan pidana bagi Terdakwa karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU Tipikor berlaku bagi subyek hukum siapa saja, termasuk Pegawai Negeri, tergantung kepada besar kecilnya kerugian negara.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum karena menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor kepada Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Terdakwa, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya berlaku bagi swasta. MA tidak sependapat dengan Terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa politik hukum mengenai Pasal 2 UU Tipikor yang berlaku bagi swasta sedangkan Pasal 3 UU Tipikor berlaku PNS mengandung cacat yuridis. Pasal 2 UU Tipikor berlaku bagi subyek hukum siapa saja, termasuk Pegawai Negeri.


954
753