1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1105 K/Pdt.Sus-PHI/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tanggal 2 Desember 2019 — PT ANDIKA ENERGINDO VS ARIANTO WUNTE
    Nomor 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Ibrahim
    Hakim Anggota Horadin Saragih, Junaedi
    Panitera .l. Perginasari A.r.
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ANDIKA ENERGINDO tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal. tanggal 2 Mei 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;Dalam Putusan Sela:- Menolak putusan sela; Penggugat; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat IV putus terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp37.357.462,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:- Pesangon: 1 x 9 x Rp2.165.650,00 = Rp19.490.850,00;- Penghargaan masa kerja:6 x Rp2.165.650,00 = Rp12.993.900,00; Jumlah = Rp32.484.750,00- Penggantian hak perumahan dan pengobatan:15% x Rp32.484.750,00 = Rp 4.872.712,00 + Jumlah = Rp37.357.462,00(tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 2 Desember 2019
    Tanggal Dibacakan 2 Desember 2019
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


62
29