1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA UTARA
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN JAKARTA UTARA
14/PDT.G/2016/PN JKT.UTR

    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 14/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
    Tanggal 11 April 2016 — Penggugat: PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Tergugat: SM HASAN SAMAN
    Nomor 14/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 13 Januari 2016
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Ifa Sudewi
    Hakim Anggota Hakim Anggota Indri Murtinihakim Anggota F.x Supriyadi
    Panitera Syahmisar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar MENGADILI: Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Termohon Dalam Pokok Perkara Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Informasi mengenai: Dokumen atau surat penawaran pembelian dari PT Samudra Reksa Buana untuk lahan dan bangunan warga Koja Utara kepada PT Pelindo II; Surat permintaan HPL dari Pelindo ke BPN dan Pemprov DKI tahun 1985-1987; Klarifikasi surat pemberian HPL yang diproduksi BPN tahun 1987 kepada PT Pelindo II dan surat dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri; Bukti pembayaran dari PT. Humpuss ke PT. Pelindo II untuk pembebasan lahan Koja Utara tahun 1994-1995. Dokumen yang dimaksud dapat berupa bilyet, transfer rekening atau pelaporan terakhir; Surat Izin Prinsip Gubernur DKI Jakarta; Dokumen kerjasama kesepakatan tahap1-4 pengosongan PT. Pelindo II dengan PT. Humpuss; Laporan pertanggung jawaban penggunaan uang dari Kepala Biro Hukum terkait dengan pengambil alihan pemukiman warga Koja Utara; Surat Ijin Prinsip: a. Menteri Keuangan RI kepada Perumpel II bulan Juni 1991; b. Surat Gubernur DKI kepada Dirut Perumpel II bulan Juli 1991; c. Surat Pelindo II kepada Walikota Jakarta Utara bulan Juli 1993; Surat Keputusan Gubernur DKI Suryadi Sudirja bulan Januari 1994 dan surat pendukung Walikota Jakarta Utara tahun 1990 sampai dengan 1993 cc Pelindo II; 10. Notulen hasil rapat antara Direksi PT. Pelindo II dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 21 Desember 2010 yang dilaksanakan di PT. Pelindo II atas undangan PT. Pelindo II; 11. Surat PT. Pelindo II ke Kementrian BUMN dan Kementrian Perhubungan tahun 2012 yang menyatakan persoalan sudah selesai; Merupakan Informasi yang terbuka. 3. Membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 028/IV/KIP-PS-A-M/2015 tanggal 18 Desember 2015 selain dan selebihnya; 4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 11 April 2016
    Tanggal Dibacakan 11 April 2016
    Kaidah —
    Abstrak


82
20