1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018
    Tanggal 21 Desember 2018 — PT RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI) VS NAZLI bin RAMLI AR
    Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Muhammad Yunus Wahab
    Hakim Anggota Horadin Saragih, Junaedi
    Panitera Sriti Hesti Astiti
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI) tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb tanggal 1 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak putusan ini diucapkan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan tanpa Upah Proses sebesar Rp215.010.900,00 (dua ratus lima belas juta sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 21 Desember 2018
    Tanggal Dibacakan 21 Desember 2018
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


60
43