1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MAKASSAR
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTTUN MAKASSAR
131/B/2015/PT.TUN.MKS

    Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 131/B/2015/PT.TUN.MKS
    Tanggal 21 Januari 2016 — Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Terbuka Melawan ; Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat
    Nomor 131/B/2015/PT.TUN.MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci 04/G/2015/PTUN.Mks
    Tahun 2016
    Tanggal Register 19 Oktober 2015
    Lembaga Peradilan PTTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua - H. Ariyanto
    Hakim Anggota - Kamer Togatorop, - H.ishak Lanap, .m.ap
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIBATALKAN
    Catatan Amar M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 04/G/2015/P TUN Mks. tanggal 2 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekarang Terbanding tersebut untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding; - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20244/Bontorannu tanggal 17 Mei 2013 Surat Ukur Nomor : 00672/2013 tanggal 02 Mei 2013 luas 21.530 m (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) atas nama : Sainal Lonard, Tun Fendy Unggul, Fredy Karyadhi dan Javine Limoa; - Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 20244/Bontorannu tanggal 17 Mei 2013 Surat Ukur Nomor : 00672/2013 tanggal 02 Mei 2013 luas 21.530 m (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) atas nama : Sainal Lonard, Tun Fendy Unggul, Fredy Karyadhi dan Javine Limoa; - Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 21 Januari 2016
    Kaidah —
    Abstrak


101
35