Putusan PN SURABAYA
8/Pdt.G/2019/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 18 Desember 2019 —Penggugat:
Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah ECOTON
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
2.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3.Gubernur Jawa Timur

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 Kota/ Kabupaten yang di lalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal di setiap tahunnya.
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memasukkan program pemulihan kualitas air sungai brantas dalam APBN 2020;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan pemasangan CCTV di setiap OUTLET wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi PENGAWASAN para pembuang Limbah Cair;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT melakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh DLH di Provinsi Jawa Timur baik DLH provinsi maupun DLH kabupaten/kota yang melibatkan unsure masyarakat, akademisi, konsultan lingkungan hidup dan NGO di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pembuangan limbah cair;
7. Memerintahkan PARA TERGUGAT mengeluarkan peringatan terhadap industri khususnya yang berada di wilayah DAS Brantas untuk mengolah limbah cair sebelum di buang ke sungai;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT melakukan tindakan hukum berupa sanksi administrasi bagi industri yang melanggar atau membuang limbah cair yang melebihi baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001.
9. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memasang (Real Time) Alat Pemantau Kualitas Air di setiap Outlet Pembuangan Limbah Cair di Sepanjang Sungai Brantas, Agar memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan memantau industri.
10. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan kampanye dan edukasi masyarakat wilayah sungai Brantas. Untuk tidak mengkonsumsi ikan yang mati karena Limbah Industri.
11. Memerintahkan DLH Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan industri dalam tata cara pengembalian Limbahcair yang menjadi tanggung jawab Industri;
12. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membentuk tim SATGAS yang beroperasi untuk memantau dan mengawasi pembuangan Limbah Cair di Jawa Timur;
13. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

• Menolak gugatan rekonepensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.961.500,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;