1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN SAMARINDA
  4. TUN

Putusan PTUN SAMARINDA
6/G/2017/PTUN.SMD

    Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2017/PTUN.SMD
    Tanggal 16 Agustus 2017 — Penggugat:
    PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS diwakili oleh EDWARD SAPUTERA
    Tergugat:
    1.BUPATI KUTAI TIMUR
    2.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
    Intervensi:
    PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM
    Nomor 6/G/2017/PTUN.SMD
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN
    TUN Perijinan
    Kata Kunci Perijinan
    Tahun 2017
    Tanggal Register 3 Februari 2017
    Lembaga Peradilan PTUN SAMARINDA
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Tedi Romyadi
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Febrina Permadi, Hakim Anggota Ayi Solehudin
    Panitera Panitera Pengganti: Yetna Muliyarti
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar

    DALAM PENUNDAAN:

    - Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD. tanggal 07 Maret 2017 tetap sah dan berlaku sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----------------------------------------------------------

    DALAM EKSEPSI:

    - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi;--------------------------------------------------------------------------------------------------

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----------------------------------------------------------------------------------------------

    2. Menyatakan batal:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;----------------------------
    2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi seluas 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    3. Memerintahkan kepada:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. Tergugat I dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur No.525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2. Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi seluas 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;---------------------------------------------------------------

    4. Memerintahkan kepada Tergugat I dengan kewajiban membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, dan memerintahkan atasan Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainyya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;----------------------------------------------------------

    5. Memerintahkan kepada Tergugat II dengan kewajiban membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari, dan memerintahkan atasan Tergugat II untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainyya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;---------

    6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 848.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-------------------------------
    Tanggal Musyawarah 16 Agustus 2017
    Tanggal Dibacakan 16 Agustus 2017
    Kaidah —
    Abstrak


147
35