1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1877 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 29 Nopember 2016 —MOCH. ARIESWAN
    Nomor 1877 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur melawan hukum; besaran uang pengganti
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latief
    Panitera Murganda Sitompul
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / TerdakwaMOCH. ARIESWAN tersebut
    Tanggal Musyawarah 29 Nopember 2016
    Tanggal Dibacakan 29 Nopember 2016
    Kaidah Pidana tambahan yang diberikan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sesuai yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan atau tanggung jawab terdakwa
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam putusan itu, judex facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi”. Terhadap perbuatannya itu, Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa dengan menjatuhkan pidana uang pengganti sejumlah Rp307.485.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menolak. Menurut MA, judex factie tidak salah menerapkan hukum. Namun demikian, MA memperbaiki jumlah uang pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menurut MA, pidana tambahan yang diberikan berupa uang penggantiyang harus dibebankan kepada terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sesuaiyang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan atau tanggung jawab terdakwa.


130
669