1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN DENPASAR
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN DENPASAR
912/Pdt.G/2015/PN.Dps

    Putusan PN DENPASAR Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps
    Tanggal 27 September 2016 — I WAYAN DJAGRI ASTANA melawan I PUTU WINDIANTA, SE.,dkk.
    Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 3 Desember 2015
    Lembaga Peradilan PN DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua I Dewa Gede Suarditha
    Hakim Anggota I Wayan Sukanila, Made Sukereni
    Amar Tolak
    Catatan Amar MENGADILIDalam KonvensiDalam Provisi- Menolak provisi Penggugat;Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi- Menolak gugatan PenggugatRekonvensi untuk seluruhnya;Dalam IntervensiDalam Provisi- Menolak gugatan provisi Penggugat Intervensi;Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Turut Tergugat II asal; Dalam Pokok Perkara- Mengabulkan gugatan intervensi untuk sebagian;- Menyatakan hukum Sertifikat Tanah Hak Milik ( SHM) No. 6952, sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/ Sidakarya / 2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II asal adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;- Menyatakan hukum memberikan hak kepada Penggugat Intervensi ( PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) untuk melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit yang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM) No. 6952, sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/ Sidakarya/ 2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang ( KPKNL) Denpasar;- Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan Dalam Intervensi- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.001.000 (Dua Juta Seribu Rupiah)
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 27 September 2016
    Kaidah —
    Abstrak


36
11