Putusan PTUN KUPANG
51/G/2018/PTUN.KPG

Putusan PTUN KUPANG Nomor 51/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 —Penggugat:
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/437/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BELASIUS ADUR, ST., NIP. 197703022003121009, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I, III/d. sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo (Vide Bukti- P-1 = T-9);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/437/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BELASIUS ADUR, ST., NIP. 197703022003121009, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I, III/d. sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo (Vide Bukti- P-1 = T-9);
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan Penggugat atas nama BELASIUS ADUR, ST., pada kedudukan dan jabatan semula atau yang setara dengan jabatan semula di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.635.500,- (Enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum dan SIMSON SERAN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MARTHA S. MANUHUTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.