1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN JAMBI
  4. TUN
  5. Perijinan

Putusan PTUN JAMBI
37/G/2018/PTUN.JBI

    Putusan PTUN JAMBI Nomor 37/G/2018/PTUN.JBI
    Tanggal 19 Maret 2019 — PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR vs 1. GUBERNUR JAMBI 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tergugat II Intervensi PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI
    Nomor 37/G/2018/PTUN.JBI
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Perijinan
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 29 Oktober 2018
    Lembaga Peradilan PTUN JAMBI
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Fadholy Hernanto
    Hakim Anggota Ade Mirza Kurniawan, A.taufiq Kurniawan
    Panitera Yoshinta Mage
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - DIKABULKAN
    Catatan Amar M E N G A D I L IDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ; DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; 2. Menyatakan Batal Surat Gubernur Jambi Nomor : S.132/BPMD-PPT.4/ I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihal : Rekomendasi IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Tanaman Industri ;3. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016, tanggal 31 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri kepada PT. Rimba Tanaman Industri atas Areal Hutan Produksi seluas 8.155 (delapan ribu seratus lima puluh lima) Hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ;4. Mewajibkan Tergugat 1 untuk Mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor : S.132/BPMD-PPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal Rekomendasi IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Tanaman Industri ;5. Mewajibkan Tergugat 2 untuk Mencabut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri kepada PT. Rimba Tanaman Industri atas Areal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluh lima) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ;6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp. 3.953.500- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 12 Maret 2019
    Tanggal Dibacakan 19 Maret 2019
    Kaidah —
    Abstrak


379
851